PEKANBARU - Persoalan banjir menjadi topik utama dalam paripurna laporan reses DPRD Kota Pekanbaru yang digelar Selasa (20/3/2018) melalui sidang Paripurna I (Pertama) tahun 2018 DPRD Pekanbaru.

Paripurna yang dipimpin oleh Jhon Romi Sinaga ini didampingi Sekretaris Kota (Sekko) Pekanbaru M. Noer dan 26 anggota dewan yang hadir sempat molor. Namun setelah tamu undangan dan para anggota dewan memenuhi kuorum, Paripuran bisa dibuka dan berjalan lancar.

Dalan laporan reses I pertama tahun 2018 ini, juru bicara Daerah Pemilihan I (satu) Tarmizi Ahmad menyampaikan sedikitnya ada 138 pengaduan atau usualan yang disampaikan oleh masyarakat dari 9 anggota dewan yang turun ke lapangan di Dapil I tersebut.

9 Anggota Dewan tersebut seperti, Roni Amriel, Roem Diani Dewi, Darnil, Pangkat Purba, Nofrizal, Fatullah, Eri Pribasuki, Yusrizal dan Tarmizi Ahmad

"138 temuan atau usulan tersebut diperuntukkan dibeberapa dinas terkait, diantaranya Dinas PUPR 84 usulan, Diskes 31, Disdik 8, Dinas Koperasi 3, Dinsos 6, dan Disdukcapil 6 usualan," ungkap Tarmizi Ahmad.

Untuk itu, Tarmizi berharap agar aspirasi masyarakat ini tidak mubazir diharapkan Pemerintah Kota Pekanbaru bisa memperjuangkan aspirasi masyarakat, teruatama persoalan banjir yang masih dikeluhkan. "Yang paling krusial itu persoalan banjir, jadi tolong diperhatikan dan dicarikan solusi," katanya.

Persoalan pelayanan pengurusan KTP, KK juga dikeluhkan masyarakat Kota Pekanbaru melalui laporan reses anggota Dewan Dapil II yakni yang disampaikan oleh Dapot Sinaga, kemudian disusul Dapil III, Dapil IV dan Dapil V yang mana masyarakat mengeluhkan soal banjir yang tak kunjung teratasi.

"Yang paling sering dikeluhkan itu terkait infrastruktur antisipasi bajir, seperti pembangunan drainase, seperti banjir yang kerap kali terjadi di jalan kelapa Sawit, Kecamatan  Bukit Raya, kita minta Pemko tolong perhatikan," ungkap Hotman Jubir Dapil IV.

Tidak hanya itu, Hotman juga menyinggung soal pelayanan kepengurusan KTP yang kurang memuaskan jika dibandingkan dengan kota-kota lain, dimana pemerintah lain seperti di Jambi mau jemput bola dalam kepengurusan KTP, seperti halnya kepengurusan KTP bagi pemula.

Penuntasan persoalan banjir juga disampaikan oleh Jubir Dapil V yakni Desi Susanti.

"Kami sangat berharap pemerintah lebih kosentrasi dalam pembangunan penuntasan soal banjir, pembangunan dan pembenahanan drainase, karena persoalan banjir ini tidak hanya berdampak merugikan ekonomi masyarakat tetapi juga berdampak kepada kesehatan," ungkap Desi.

Menanggapi banyaknya aspirasi masyarakat terkait persolan banjir yang disampaikan oleh anggota DPRD Pekanbaru, Sekko Pekanbaru M. Noer mengaku akan ditindaklanjuti dan dijadikan pembahasan di Musrenbang.

"Dengan adanya aturan mengenai reses sebelum Musrenbang sangat bagus sekali, sehingga apa yang disampaikan oleh kawan-kawan di DPRD bisa dibahas di Musrenbag. Memang tidak semua aspirasi yang disampaikan akan terealisasi karena keterbatasan anggaran tetapi setidaknya ini sudah menajdi agenda kita," ungkap M Noer.

Terkait Persoalan banjir, M. Noer menilai banjir menjadi persoalan bersama, baik pemerintah Kota, Provinsi dan Nasional.

"Persoalan banjir beginilah kondisi kota yang kian berkembang, memang kita perlu membuat DID, masterplan secara komprehensif dan ini juga sudah ditegaskan oleh Plt Walikota, namun ini bukan masalah masalah kota saja, karena di setiap wilayah di suatu kota ada unsur jalan nasional, ada jalan provinsi dan jalan kota ini yang perlu kita koordinasikan," katanya lagi.

Penulis : Mimi Purwanti
Editor : Yusni Fatimah