TELUK KUANTAN - Hearing Komisi C DPRD Kuansing dengan perwakilan PT Wanasari dan Pemerintah daerah yang dihadiri Kepala Dinas PUPR Kuansing berlangsung cukup tegang, yang digelar di ruang hearing kantor DPRD Kuansing, Selasa (12/9/2017).
Pihak perusahaan tetap bersikukuh tidak akan membuka ruas jalan yang sudah dipasang portal dari pos 5 menuju pos 6 yang diklaim perusahaan merupakan masuk dalam kawasan Hak Guna Usaha (HGU) mereka.
Dimana panjang ruas jalan tersebut lebih kurang sekitar 1,7 kilometer menghubungkan Desa Petai Baru menuju Desa Simpang Raya, Kecamatan Singingi.
Ruas jalan ini diklaim perusahaan masuk dalam kebun inti mereka, sementara Pemerintah daerah memiliki SK kalau ruas jalan tersebut adalah ruas jalan kabupaten yang dibuka dulunya oleh pemerintah.
Hearing yang dipimpin langsung Ketua Komisi C DPRD Kuansing Andi Cahyadi, juga dihadiri Ketua DPRD Kuansing Andi Putra, Wakil ketua DPRD Alhamra, dan anggota Komisi C DPRD diantaranya, Adam, H Sutoyo, Pengestuti, Agus Samad, Hamzah Alim, Maruli Tamba dan Weri Naldi. Dari Pemkab hadir Kepala Dinas PUPR Azwan, dan dari pihak perusahaan hadir Humas PT Wanasari Nurendro dan sejumlah perwakilan perusahaan.
Anggota DPRD Kuansing Pangestuti mengatakan, ruas jalan tersebut merupakan ruas jalan kabupaten dan digunakan oleh masyarakat dan bukan jalan perusahaan.
Sementara anggota DPRD Kuansing Adam mempertanyakan dasar perusahaan mengklaim kalau ruas jalan tersebut jalan perusahaan,"apa pegangan mereka jalan itu jalan perusahaan, kalau dari pemerintah ada SK bahwa jalan itu jalan kabupaten, dan apa dasar perusahaan mengalihkan jalan ini, saya minta penjelasan kepada pihak perusahaan,"katanya.
Humas PT Wanasari Nurendro langsung diberi waktu oleh Ketua Komisi C DPRD Kuansing Andi Cahyadi untuk menjelaskannya. Disampaikan Nurendro, Wanasari dulunya perusahaan yang ditunjuk pemerintah adalah HPH yang mengerjakan jalan dan mengambil manfaat dari hasil alam.
"Sebelum ada Kuansing, Wanasari telah ada,"katanya.
Di dalam SK Mentan ada komponen pembangunannya, Wanasari bukan manajer tapi pimpinan pelaksana proyek,"yang merancang jalan pemukiman adalah perusahaan, berdasarkan SK Mentan ada komponen bangunannya,"ujarnya.
Terkait adanya pertanyaan anggota DPRD Kuansing duluan mana Wanasari dari Kuansing,"sebelum wanasari ada dulunya adalah HPH, duluan mana trans dari wanasari ?, saya bisa buktikan wanasari duluan pak,"ujar Nurendro.
Dikatakan Nurendro, ada surat Menteri Sujarwo kalau Eanasari telah ada sejak tahun 1974. Nurendro tetap bersikukuh, kalau pembangunan jalan itu tetap Wanasari bukan siapa - siapa.
"Saya bisa sampaikan bukti fisik, dulu Bupati Inhu Rukhiat, dalam HGU tidak ada jalan umum, kedua, di dalam dinyatakan batas masih hutan tidak ada pemukiman, jalan itu ada sebelum ada trans, siapa yang buat perusahaan kami,"katanya.
Perusahaan kata Nurendro, tidak mengalihkan jalan, namun jalan sudah ada, yang dibangun,"perusahaan tidak mengalihkan jalan, jalan ada sudah kita bangun. Memfungsikan kembali jalan yang sudah ada, bukan mengalihkan,"katanya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas PUPR Kuansing Azwan mengatakan, kalau seandainya jalan Nasional masuk dalam HGU apakah perusahaan akan memasang portal dan melarang masyarakat untuk melewatinya,"katanya.
Azwan menilai seolah-olah perusahaan ini tidak menganggap kalau pemerintah Kuansing ada. "Bapak selama ini tidak ada minta izin ke pemerintah, bapak menganggap Pemerintah Kuansing ini tidak ada, kenapa baru sekarang bapak minta izin perbaiki jalan, setelah kasus ini ada,"ujar Azwan membuat Nurendro terdiam.
Tadi kata Azwan, Wanasari ada memperbaiki jalan dan mengaspal jalan, kenapa tidak ada meminta izin ke pemerintah,"bapak tahu ruas jalan yang bapak perbaiki itu ruas jalan kabupaten, kenapa tidak ada minta izin ke pemerintah, alasan bapak pembenahan jalan itu harus diketahui pemerintah,"katanya.
Kalau bapak mengklaim bikin jalan sejak tahun 1974, tentu ada surat dari pemerintah terutama pemerintah daerah Kabupaten,"selama ini PT Wanasari tidak ada MoU memperbaiki jalan, ini untuk diketahui,"ujar Azwan.
Pemerintah kata Azwan mengantongi SK kalau ruas jalan yang dipasang portal itu adalah ruas jalan kabupaten yang dibuka oleh pemerintah,"itu adalah ruas jalan poros dulunya menuju tranmigrasi,"katanya.
Hasil hearing Komisi C DPRD Kuansing dengan PT Wanasari agar segera membuka jalan tersebut dan menyampaikan kepada manajemen perusahaan terutama pimpinan tertinggi Wanasari agar jalan tersebut dibuka,"kita beri waktu satu minggu, nanti kita undang lagi,"kata Ketua Komisi C DPRD Kuansing.
Penulis: Robi Susanto
Editor: Yusni Fatimah
Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda) |
Komentar Anda :
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
