TELUK KUANTAN - Komisi B DPRD Kuansing minta kepada Dinas terkait dan ULP untuk menyampaikan data lengkap dokumen pengadaan bibit kelapa sawit tahun anggaran 2017.

"Kami berharap Dinas terkait dan ULP agar menyampaikan data selengkap-lengkapnya soal pengadaan bibit sawit tahun anggaran 2017," ujar Ketua Komisi B DPRD Kuansing Andi Nurbai saat memimpin hearing terkait spesifikasi pengadaan bantuan bibit kepala sawit oleh Pemerintah Kabupaten Kuansing pada tahun anggaran 2017, Selasa (2/7/2019).

Permintaan tersebut dilakukan terkait adanya stament Wakil bupati Kuansing H Halim di sejumlah media online yang mengatakan pengadaan bibit sawit tahun 2017 yang dibagikan ke masyarakat bibitnya adalah palsu. Pernyataan Wabup tersebut langsung viral dan heboh di tengah masyarakat.

Pernyataan Wabup tersebut juga langsung mendapatkan respon dari DPRD Kuansing. Saat hearing kemarin, anggota DPRD Kuasing Rosi Atali mengatakan, akibat pernyataan Wabup tersebut telah memunculkan kegaduhan ditengah masyarakat.

"Karena yang bicara ini seorang pemimpin, dan saya yakin masyarakat terpengaruh dengan statement ini," katanya.

Apalagi kata Rosi anggaran untuk pengadaan bibit sawit ini tidak sedikit, ada sekitar Rp 6 miliar untuk pengadaan bibit dan dibagikan lebih kepada 1.000 Kepala Keluarga. "Saudara Bupati harus secepatnya memberikan jawaban terkait hal ini," katanya.

Menurut Asisten II Setda Kuansing Wariman, untuk menarik pernyataan yang pernah disampaikan pak Wabup saya rasa ini tidak mudah. "Masalah palsu ini yang berat, kalau kita minta Pak Wabup menarik pernyataan ini mungkin cukup berat," katanya.

Sementara Ketua Komisi B DPRD Kuansing Andi Nurbai menyarankan, agar Pemda segera memberikan klarifikasi terhadap persoalan bibit ini kepada petani.

"Ada sekitar 1.209 KK yang menerima 150 ribu bibit kelapa sawit ini. Dan sekarang masyarakat down akibat adanya pernyataan soal bibit palsu ini," katanya.

Menurut Andi Nurbai, kita tidak ingin masyarakat yang sudah pontang-panting mengurus kebun mulai dari menanam sampai sekarang membiarkan kebun mereka tidak terawat akibat adanya statement Wabup soal bibit palsu ini.

Setidaknya ada 53 kelompok tani di Kabupaten Kuansing yang menerima bantuan bibit kepala sawit dari Pemda Kuansing tahun 2017. "Ini menambah prustasi masyarakat di tengah anjloknya harga sawit saat ini," katanya.

Menanggapi pernyataan Wabup ini, Komisi B kata Andi Nurbai akan turun kelapangan melihat langsung kondisi bibit yang sudah dibagikan pada tahun 2017 lalu. "Kita akan turun lihat secara acak di tiap kecamatan dan desa," katanya.

Penulis : Robi Susanto
Editor : Yusni Fatimah