www.halloriau.com
Bengkalis
Pemkab Bengkalis | DPRD Bengkalis
 
+ INDEX BERITA

17:47 - Terkait PSBB di Bengkalis,...
19:32 - Pemkab Bengkalis Tender Ko...
15:51 - Soal Rasionalisasi APBD, D...
18:10 - DPRD Bengkalis Apresiasi P...
17:34 - DPRD Bengkalis Gelar Parip...
17:48 - TPP Terkendala Perbup Penj...
09:35 - Bupati Ditahan, DPRD Bengk...
15:56 - Di Luar Badan Kehormatan, ...
15:32 - Sampaikan Aspirasi, Tokoh ...
15:24 - DPRD Bengkalis Bentuk 7 Fr...
06:48 - APBD-P Bengkalis Rp 4,04 T...
15:56 - Rapat Paripurna Istimewa, ...
15:29 - Bupati Sampaikan LKPj Tahu...
21:30 - Sidang Paripurna Ranperda ...
16:46 - Maksimalkan Pelayanan Info...
15:43 - Dewan Bengkalis Nilai Kesa...
15:11 - Eet: Bangun dan Serahkan k...
16:18 - Passing Grade Terlalu Ting...
16:34 - Terkait Rasionalisasi Angg...
15:06 - Soal WTP untuk Bengkalis, ...
 
Dewan Bengkalis Tuding Alfamart dan Indomaret Beroperasi Tanpa Izin
Minggu, 06 November 2016 - 16:11:45 WIB

BENGKALIS – Anggota DPRD Bengkalis dapil Kecamatan Bukit Batu dan Siak Kecil H. Azmi R. Fatwa menuding dengan keras, empat toko modern diantaranya Alfamart dan Indomart yang beroperasi di wilayah Kecamatan Bukit Batu dan Siak Kecil belum memilki izin yang lengkap dari dan hal ini tentu sangat merugikan Pemerintah Kabupaten Bengkalis.

"Di Kecamatan Bukit Batu dan Siak Kecil ada empat toko modern yakni Alfamart dan Indomaret yang sampai saat ini tidak memilki izin beroperasi dari Pemkab Bengkalis," Ujar H. Azmi R. Fatwa, Minggu (06/11/2016).

Tudingan yang dilontarkan Azmi tersebut cukup beralasan karena hasil konsultasi Badan Pembentukan Peraturan Daerah ke Direktorat Jendral Perdagangan dalam Negeri Kementerian Perdagangan RI, setiap toko modern yang ingin beroperasi harus memilki izin Zonasi daerah dan keberadaannya harus ditentutakn serta tidak menggangu tempat Usaha Kecil Menengah (UKM) dan pasar rakyat.

"Mereka harus memilki izin Zonasi tempat terlebih dahulu dan baru bisa beroperasi ditambah lagi izin lainnya, sementara kenyataanya izin tersebut belum mereka kantongi," kata Azmi.

Ditegaskannya lagi dalam hal ini tentu Pemerintah daerah sangat dirugikan terutama terhadap restribusi daerah, selain itu harus ada Perda dibuat untuk mengatur perizinan tersebut dan untuk membuat perda tersebut harus dilakukan terlebih dahulu kajian terhadap rencana Tata Ruang dan Wilayah atau RT - RW.

"Sementara Perda ini belum dibuat dan hal ini dijadikan celah para pengusaha toko modern ini untuk membuka usaha mereka yang saat ini kian menjamur," jelas Azmi lagi.

Sementara itu H. Heru Wahyudi yang juga ketua DPRD Bengkalis ini meminta kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Bengkalis untuk menelusuri perizinan terhadap toko modern ini dan harus melakukan regulasi terlebih dahulu.

"Kita minta Disperindag untuk menelusuri perizinan terhadap toko-toko modern yang saat ini sudah menjamur di Kabupaten Bengkalis ini," pinta Heru Wahyudi.


Penulis : alfisnardo

Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda)

 
Berita Lainnya :
  • Menteri Agama Keluarkan SE Berisi Syarat untuk Penyelenggaraan di Tempat Ibadah
  • Ditetapkan Jadi Tersangka Gara-gara Minta Presiden Mundur, Pecatan TNI Ditahan
  • Penambahan Kasus Nihil, 1 Lagi Pasien Covid-19 di Riau Sembuh
  • Gencar Berantas Narkoba, Polres Inhu Tangkap Lagi 2 Pengedar Sabu
  • Tak Boleh Bawa Penumpang di New Normal, Ojol Bakal Demo Besar-besaran ke Istana
  •  
    Komentar Anda :

     
    Eksekutif : Pemprov Riau Pekanbaru Dumai Inhu Kuansing Inhil Kampar Pelalawan Rohul Bengkalis Siak Rohil Meranti
    Legislatif : DPRD Pekanbaru DPRD Dumai DPRD Inhu DPRD Kuansing DPRD Inhil DPRD Kampar DPRD Pelalawan DPRD Rohul
    DPRD Bengkalis DPRD Siak DPRD Rohil DPRD Meranti
         
    Management : Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik Wartawan | Visi dan Misi
        © 2010-2020 PT. METRO MEDIA CEMERLANG (MMC), All Rights Reserved