www.halloriau.com
Bengkalis
Pemkab Bengkalis | DPRD Bengkalis
 
+ INDEX BERITA

17:34 - DPRD Bengkalis Gelar Parip...
17:48 - TPP Terkendala Perbup Penj...
09:35 - Bupati Ditahan, DPRD Bengk...
15:56 - Di Luar Badan Kehormatan, ...
15:32 - Sampaikan Aspirasi, Tokoh ...
15:24 - DPRD Bengkalis Bentuk 7 Fr...
06:48 - APBD-P Bengkalis Rp 4,04 T...
15:56 - Rapat Paripurna Istimewa, ...
15:29 - Bupati Sampaikan LKPj Tahu...
21:30 - Sidang Paripurna Ranperda ...
16:46 - Maksimalkan Pelayanan Info...
15:43 - Dewan Bengkalis Nilai Kesa...
15:11 - Eet: Bangun dan Serahkan k...
16:18 - Passing Grade Terlalu Ting...
16:34 - Terkait Rasionalisasi Angg...
15:06 - Soal WTP untuk Bengkalis, ...
20:44 - Berkah Ramadan, Ketua DPR...
16:45 - Abdul Kadir Bagi Sembako G...
17:04 - Dihadiri Ketua DPRD Bengka...
13:56 - TPP Cair 4 Bulan, BPKAD Be...
 
Fraksi Demokrat Desak Pembentukan Pansus ULP
Senin, 31/08/2015 - 17:03:15 WIB

BENGKALIS - Fraksi Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Bengkalis meminta segera dibentuk Panitia Khusus (Pansus) Unit Layanan Pengadaan (ULP) Bengkalis. Desakan ini melihat karena kinerja ULP yang tidak profesional dan hingga saat ini proses lelang masih banyak yang belum dilaksanakan.

"Pembentukan Panitia Khusus (pansus) terkait kinerja Unit Layanan Pengadaan (ULP) Bengkalis oleh Komisi II DPRD Bengkalis segera mungkin dilaksanakan. Langkah tersebut sudah tepat guna mengevaluasi kenerja badan "AD HOC" ULP Bengkalis selama 2 priode yang dipimpin Sevnur," ujar Sekretaris Fraksi Demokrat DPRD Bengkalis ‎Nurazmi Hasyim, Senin (31/8/2015).

Dikatakannya, bahwa fraksinya sepakat dengan pembentukan Pansus ULP Bengkalis tersebut. Dimana berawal dari anggota Komisi II tersebut.

Menurutnya lagi, ULP sebagai ‎lembaga Ad Hoc tetap berada dibawah pengawasan pemerintahan daerah baik itu eksekutif dan legislatif. Karena semua personil didalamnya adalah PNS dan proyek yang dilelangkan menggunakan dana APBD Bengkalis.   

"Kami dari Fraksi Demokrat mendukung keinginan dari kawan-kawan di dewan untuk menempuh langkah berikutnya yaitu membentuk Pansus ULP. Hanya saja pembentukan pansus itu jangan dipersepsikan negatif, karena tiga kali dipanggil hearing (dengar pendapat,red) oleh komisi II, ‎pihak ULP selalu mangkir," ungkap Nurazmi.

Langkah pembentukan pansus itu lebih mengedepankan kepada persoalan kinerja ULP, karena sampai sekarang ini proses pelelangan di ULP ‎Bengkalis tidak kunjung selesai. Kemudian dampak dari keterlambatan pelelangan tentu saja kepada pembangunan daerah dan masyarakat selaku objek dari kegiatan pembangunan itu sendiri. Hal tersebut seharusnya menjadi catatan dalam pembentukan pansus dan Fraksi Demokrat berharap benang kusut yang terjadi di ULP dapat diurai melalui pansus.   

"Fraksi Demokrat sendiri mendukung sepenuhnya pembentukan pansus bukan karena tendesi sakit hati atau ada hal lain, tapi murni demi ‎kepentingan pembangunan daerah. Apalagi personil ULP, mulai dari ketua ULP sampai ketua-ketua Pokja membandel ketika dipanggil hearing oleh komisi II beberapa waktu lalu," ulas Nurazmi.    

Sebelumnya, ketua Komisi II Syahrial menggulirkan wacana pembentukan Pansus ULP karena lembaga pengadaan barang dan jasa tersebut selalu mangkir dari panggilan komisi II untuk hearing. Komisi II sendiri menurut Syahrial memanggil ULP hearing bukan bermaksud macam-macam, hanya ingin mengetahui progres pelelangan sampai pertengahan tahun anggaran berjalan.

Penulis  : Alfisnardo
Editor    : Unik Susanti



Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda)

 
Berita Lainnya :
  • Usir Penyebaran COVID 19, Seribuan Warga Sialang Jaya dan RTB Gelar Pawai "Ratik Tulak Baluw"
  • Selain APD, Legislatif Pekanbaru Minta Pemerintah Perhatikan Gizi Tenaga Medis
  • Ini Catatan Legislatif yang Harus Dilakuka Pemko Pekanbaru Jika Terapkan Lockdown
  • Lagi, 64 TKI Dipulangkan dari Malaysia Melalui Dumai
  • Teknologi Hybrid, Dispenser Masa Kini untuk Tangkal Penyakit
  •  
    Komentar Anda :

     
    Eksekutif : Pemprov Riau Pekanbaru Dumai Inhu Kuansing Inhil Kampar Pelalawan Rohul Bengkalis Siak Rohil Meranti
    Legislatif : DPRD Pekanbaru DPRD Dumai DPRD Inhu DPRD Kuansing DPRD Inhil DPRD Kampar DPRD Pelalawan DPRD Rohul
    DPRD Bengkalis DPRD Siak DPRD Rohil DPRD Meranti
         
    Management : Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik Wartawan | Visi dan Misi
        © 2010-2020 PT. METRO MEDIA CEMERLANG (MMC), All Rights Reserved