www.halloriau.com
Bengkalis
Pemkab Bengkalis | DPRD Bengkalis
 
+ INDEX BERITA

17:47 - Terkait PSBB di Bengkalis,...
19:32 - Pemkab Bengkalis Tender Ko...
15:51 - Soal Rasionalisasi APBD, D...
18:10 - DPRD Bengkalis Apresiasi P...
17:34 - DPRD Bengkalis Gelar Parip...
17:48 - TPP Terkendala Perbup Penj...
09:35 - Bupati Ditahan, DPRD Bengk...
15:56 - Di Luar Badan Kehormatan, ...
15:32 - Sampaikan Aspirasi, Tokoh ...
15:24 - DPRD Bengkalis Bentuk 7 Fr...
06:48 - APBD-P Bengkalis Rp 4,04 T...
15:56 - Rapat Paripurna Istimewa, ...
15:29 - Bupati Sampaikan LKPj Tahu...
21:30 - Sidang Paripurna Ranperda ...
16:46 - Maksimalkan Pelayanan Info...
15:43 - Dewan Bengkalis Nilai Kesa...
15:11 - Eet: Bangun dan Serahkan k...
16:18 - Passing Grade Terlalu Ting...
16:34 - Terkait Rasionalisasi Angg...
15:06 - Soal WTP untuk Bengkalis, ...
 
Tak Beri Sanksi Pengusaha Reklame Nakal, Dewan Akan Panggil Satpol PP
Jumat, 09 Januari 2015 - 14:46:39 WIB
Ida Yulita Susanti
Ida Yulita Susanti
TERKAIT:
 
  • Tak Beri Sanksi Pengusaha Reklame Nakal, Dewan Akan Panggil Satpol PP
  • 2013, Bangunan Sekolah Permanen
  •  

    PEKANBARU - Bagi para pengusaha reklame yang ingin mengambil kembali tiang reklame yang sudah diamankan oleh Satpol PP Pekanbaru, dapat mengambil dengan mudah tanpa diberi sanksi apapun oleh pihak Satpol PP.

    Menanggapi hal tersebut DPRD Kota Pekanbaru akan segera memanggil dan melakukan hearing dengan pihak terkait guna membahas kelanjutan dan bagaimana solusi atau sanksi yang diberikan kepada para pengusaha reklame nakal tersebut.

    "Kita sudah ketahui sekarang banyak tiang-tiang reklame yang sudah menumpuk di Satpol PP Pekanbaru. Memang seharusnya ada sanksi tegas untuk pelaku sehingga ada efek jera. Kedepan kita akan lakukan pertemuan dengan Satpol bagaimana tindak lanjutinya," ungkap Anggota Komisi I DPRD Kota Pekanbaru, Ida Yulita Susanti, Jumat (9/1/2015).

    Ida menerangkan untuk kedepan, pihaknya akan duduk bersama dan membuka kembali Perda yang ada, terutama mengenai aturan pemasangan iklan di Pekanbaru.

    "Nanti kita cek lagi Perdanya seperti apa, kalau memang aturan atau hukum kita lemah maka kita harus revisi lagi, dan seharusnya memang harus ada sanksi. Jika sanksi selama ini hanya dibongkar dan diambil kembali jelas itu tidak efektif. Namun mengenai denda saya rasa itu memang tidak dibenarkan," jelasnya.

    Penulis  : Mimi Purwanti
    Editor    : Unik Susanti

    Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
    Silakan SMS ke 0813 7176 0777
    via EMAIL: redaksi@halloriau.com
    (mohon dilampirkan data diri Anda)

     
    Berita Lainnya :
  • 373 Warga Binaan Lapas Kelas 2B Pasir Pangaraian Dapat Remisi Khusus Idul Fitri
  • Alhamdulillah, Satu Lagi Pasien Covid-19 di Riau Sembuh
  • Sebelum Diterapkan, Legislatif Minta Pemko Pekanbaru Jelaskan ke Masyarakat Konsep New Normal
  • Polres Inhu Amankan 3 Tersangka Narkoba, Puluhan Paket Sabu Disita
  • Riau Bersiap Jalankan New Normal, Gubri Minta Tetap Perhatikan Protokol Kesehatan
  •  
    Komentar Anda :

     
    Eksekutif : Pemprov Riau Pekanbaru Dumai Inhu Kuansing Inhil Kampar Pelalawan Rohul Bengkalis Siak Rohil Meranti
    Legislatif : DPRD Pekanbaru DPRD Dumai DPRD Inhu DPRD Kuansing DPRD Inhil DPRD Kampar DPRD Pelalawan DPRD Rohul
    DPRD Bengkalis DPRD Siak DPRD Rohil DPRD Meranti
         
    Management : Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik Wartawan | Visi dan Misi
        © 2010-2020 PT. METRO MEDIA CEMERLANG (MMC), All Rights Reserved