www.halloriau.com
Bengkalis
Pemkab Bengkalis | DPRD Bengkalis
 
+ INDEX BERITA

17:55 - Terkait Kondisi Dermaga Ro...
15:40 - DPRD Bengkalis Minta PLN ...
16:38 - DPRD Bengkalis Tak Keberat...
12:06 - Pansus RTRW dan RDTR DPRD ...
14:00 - Pasca Rasionalisasi, Masih...
13:46 - Pansus DPRD Bengkalis Inve...
16:11 - Soal Gaji Honorer Mulai Ad...
17:47 - Terkait PSBB di Bengkalis,...
19:32 - Pemkab Bengkalis Tender Ko...
15:51 - Soal Rasionalisasi APBD, D...
18:10 - DPRD Bengkalis Apresiasi P...
17:34 - DPRD Bengkalis Gelar Parip...
17:48 - TPP Terkendala Perbup Penj...
09:35 - Bupati Ditahan, DPRD Bengk...
15:56 - Di Luar Badan Kehormatan, ...
15:32 - Sampaikan Aspirasi, Tokoh ...
15:24 - DPRD Bengkalis Bentuk 7 Fr...
06:48 - APBD-P Bengkalis Rp 4,04 T...
15:56 - Rapat Paripurna Istimewa, ...
15:29 - Bupati Sampaikan LKPj Tahu...
 
Pansus RTRW dan RDTR DPRD Bengkalis Studi Banding ke Bukit Tinggi
Kamis, 11 Juni 2020 - 12:06:26 WIB

BENGKALIS – Pansus Ranperda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) DPRD Bengkalis melanjutkan kajian tentang kedua Ranperda tersebut dengan menggelar studi banding ke Kota Bukit Tinggi.


Sebelumnya pertengahan Maret 2020, kedua pansus ini juga sudah konsultasi ke Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan Provinsi Riau.

“Kamis besok (hari ini,red) kita akan mengadakan pertemuan dengan anggota DPRD di sana, sekaligus ada juga utusan dari Dinas PU. Jadi bincang-bincang kita terkait dua ranperda, khususnya RTRW cukup di DPRD Bukit Tinggi,” ujar Ketua Pansus RTRW,  H Arianto, Rabu (10/6/2020).

Dikatakan, walau pansus telah dibentuk awal Maret 2020 lalu, namun pansus belum bekerja secara optimal karena pada saat bersamaan muncul pandemi Covid-19. “Di samping adanya pembatasan kita tidak bisa melaksanakan perjalanan dinas keluar daerah, pada saat itu juga kita fokus pada upaya-upaya penanganan Covid-19 di Kabupaten Bengkalis,” kata Arianto.

Pensiunan PNS di Pemkab Bengkalis ini mengatakan, begitu pembatasan sudah mulai dikurangi, Pansus melanjutkan tugasnya dengan mencari dan mengumpulkan sebanyak mungkin informasi tentang Perda RTRW, salah satunya adalah melalui studi banding. 

“Kita fokus melakukan studi banding untuk kabupaten yang sudah memiliki Perda RTRW. Sebenarnya ada beberapa daerah yang  kita surati, namun yang bersedia menerima kita adalah dari Bukit Tinggi,” katanya lagi.

Mengulang informasi sebelumnya, Arianto mengatakan, Perda RTRW Kabupaten Bengkalis perlu direvisi karena Perda Kabupaten Bengkalis Nomor 19 Tahun 2004 tentang RTRW Kabupaten Bengkalis juga telah habis masa berlakunya yakni pada tahun 2014 lalu. Kemudian pada tahun 2018 lalu telah disahkannya pula Perda Provinsi Riau Nomor 10 tahun 2018 tentang RTRW Provinsi Riau tahun 2018-2028. Oleh sebab itu RTRW Kabupaten Bengkalis perlu disusun kembali dengan segera agar tidak menghambat pembangunan dan pelayanan investasi di Kabupaten Bengkalis.

Walau perlu disusun dengan segera, Arianto menggarisbawahi tidak  berarti Perda RTRW disahkan tanpa melalui kajian yang mendalam. Karena banyak hal yang terkait seperti soal tapal batas wilayah, habitat, kawasan hutan lindung, Hak Guna Usaha serta lainnya menyangkut hidup dan kehidupan semua masyarakat di Kabupaten Bengkalis. Sementara Ranpeda RTRW ini begitu disahkan akan berlaku hingga 20 tahun mendatang.

“Kalau kita tidak mengakomodir seluruh kepentingan dengan mengacu kepada ketentuan yang berlaku, maka yang akan  menjadi korban adalah masyarakat dan kita tidak mau hal ini terjadi,” ujar Arianto.

Penulis: Zulkarnaen
Editor : Yusni Fatimah



Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda)

 
Berita Lainnya :
  • Dari Tambahan 32 Kasus Baru Covid-19 Riau Hari Ini, 16 Warga Pekanbaru
  • Program Sanitasi Nasional Agar Covid - 19 Berakhir, 65 Petugas TFL dan KSM Ikuti Pelatihan
  • Program Inkubasi Sispreneur Dukung Perempuan Pelaku Usaha Mikro di Masa Pandemi
  • Setiap Desa Dikurangi Rp 100 Juta Lebih, Gaji Kepala Dusun RT dan RW di Kepulauan Meranti Terancam
  • Maknai Hari UMKM Nasional, Telkomsel Gelar Webinar ‘UMKM Movement’ di 12 Kota
  •  
    Komentar Anda :

     
    Eksekutif : Pemprov Riau Pekanbaru Dumai Inhu Kuansing Inhil Kampar Pelalawan Rohul Bengkalis Siak Rohil Meranti
    Legislatif : DPRD Pekanbaru DPRD Dumai DPRD Inhu DPRD Kuansing DPRD Inhil DPRD Kampar DPRD Pelalawan DPRD Rohul
    DPRD Bengkalis DPRD Siak DPRD Rohil DPRD Meranti
         
    Management : Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik Wartawan | Visi dan Misi
        © 2010-2020 PT. METRO MEDIA CEMERLANG (MMC), All Rights Reserved