www.halloriau.com

Bengkalis
Pemkab Bengkalis | DPRD Bengkalis
 
+ INDEX BERITA

16:44 - RKUPA – RPPAS 2020 Mulai...
17:38 - Rapat bersama dengan TAPD,...
15:47 - Langgar Kesepakatan Tunda ...
17:08 - Pemkab Bengkalis Mulai Ten...
17:55 - Terkait Kondisi Dermaga Ro...
15:40 - DPRD Bengkalis Minta PLN ...
16:38 - DPRD Bengkalis Tak Keberat...
12:06 - Pansus RTRW dan RDTR DPRD ...
14:00 - Pasca Rasionalisasi, Masih...
13:46 - Pansus DPRD Bengkalis Inve...
16:11 - Soal Gaji Honorer Mulai Ad...
17:47 - Terkait PSBB di Bengkalis,...
19:32 - Pemkab Bengkalis Tender Ko...
15:51 - Soal Rasionalisasi APBD, D...
18:10 - DPRD Bengkalis Apresiasi P...
17:34 - DPRD Bengkalis Gelar Parip...
17:48 - TPP Terkendala Perbup Penj...
09:35 - Bupati Ditahan, DPRD Bengk...
15:56 - Di Luar Badan Kehormatan, ...
15:32 - Sampaikan Aspirasi, Tokoh ...
 
Terkait PSBB di Bengkalis, Rasionalisasi APBD Perlu Dituntaskan Lebih Dahulu
Kamis, 07 Mei 2020 - 17:47:18 WIB
Ketua DPRD bersama jajaran saat melakukan Video Conference.
Ketua DPRD bersama jajaran saat melakukan Video Conference.
TERKAIT:

BENGKALIS – Usulan penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kabupaten Bengkalis oleh 12 organisasi keagamaan mendapat reaksi beragam dari kalangan masyarakat. Menanggapi hal itu, DPRD Bengkalis menilai sebelum PSBB diberlakukan maka rasionalisasi APBD harus dituntaskan terlebih dulu.
            
“Kita tidak berada dalam konteks setuju atau tidak PSBB ini diterapkan di Kabupaten Bengkalis, karena mekanismenya sudah ada. Satu hal yang terpenting kalau memang PSBB ini mau diterapkan adalah rasionalisasi APBD harus dituntaskan dulu, baik karena adanya penurunan pendapatan dampak dari menurunnya harga minya dunia, maupun menindaklanjuti SKB 2 menteri,” ujar Ketua DPRD Bengkalis, H Khairul Umam Lc MESy kepada wartawan saat dimintai tanggapannya terkait usulan PSBB, Kamis (7/5/2020).
            
Dikatakan, konsekwensi dari diterapkannya PSBB adalah Pemkab harus memastikan ketersediaan kebutuhan hidup dasar rakyat, ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan, ketersediaan anggaran dan operasionalisasi jaring pengaman sosial untuk rakyat terdampak, dan aspek keamanan. 

“Itu semua tentunya membutuhkan dana yang tidak sedikit sementara sampai sekarang kita belum menerima  laporan berapa kekuatan APBD kita pasca rasionalisasi,” ujar Khairul Umam.
            
Terkait adanya pernyataan dari Plh Bupati Bengkalis H Bustami bahwasanya APBD hasil dari rasionalisasi sudah  dilaporkan ke Pusat, Khairul Umam mengatakan bisa jadi iya, tapi mungkin baru sebatas komunikasi lisan. 

Sepengetahuan dirinya, laporan secara tertulis belum ada, itu sebabnya Kabupaten Bengkalis masuk  sebagai salah satu kabupaten yang penyaluran DAU-nya ditunda sebesar 35% sebagaimana tertuang  dalam Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 10/KM.7/2020.
            
DPRD Bengkalis saat ini, sambung Khairul Umam, berada pada posisi ingin bersama-sama dengan Pemkab menyelesaikan berbagai persoalan terutama terkait penanganan Covid-19. Karena itu, persoalan-persoalan yang dihadapi oleh Pemkab perlu juga diketahui oleh DPRD sehingga DPRD bisa membantu mencarikan solusinya.
            
“Kita sudah dua kali menyurati Pak Plh Bupati terkait rasionalisasi anggaran ini. Kita ingin tahu detailnya seperti apa. Kita juga sudah meminta kepada Pak Plh Bupati (Bustami,red) untuk memberikan penjelasan kepada pimpinan DPRD, Senin 4 Mei kemarin tapi pak Plh berhalangan hadir,” ujar Khairul Umam.

Pembentukan Pansus

Saat disinggung kemungkinan perlunya dibentuk pansus terkait dengan penanganan Covid-19, Khairul Umam mengatakan beberapa waktu lalu unsur pimpinan sudah mengadakan rapat terbatas melalui video conference​ dan memang ada wacana untuk membentuk pansus.
           
“Wacana tersebut memang ada tapi kan ada prosesnya, dibahas di Banmus kemudian disahkan dalam sidang paripurna. Kita lihat saja nanti ya,” ujarnya lagi.

Penulis: Zulkarnaen
Editor: Yusni Fatimah




Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda)

 
Berita Lainnya :
  • Pjs Bupati Rohil Puji Ketegasan Satgas Covid-19 dalam Tegakkan Disiplin Protokol Kesehatan
  • PGN Jaga Kinerja Operasional Positif Selama Masa Covid-19
  • Program Polri Peduli, Kapolres Inhu Serahkan Bantuan untuk Korban Kebakaran di Batang Cenaku
  • Total Pasien Positif Hampir 8.000, Berikut Sebaran 264 Kasus Baru Covid-19 di Riau
  • Terlibat Politik Praktis, Honorer di Kepulauan Meranti Bakal Kena Sanksi
  •  
    Komentar Anda :

     
    Eksekutif : Pemprov Riau Pekanbaru Dumai Inhu Kuansing Inhil Kampar Pelalawan Rohul Bengkalis Siak Rohil Meranti
    Legislatif : DPRD Pekanbaru DPRD Dumai DPRD Inhu DPRD Kuansing DPRD Inhil DPRD Kampar DPRD Pelalawan DPRD Rohul
    DPRD Bengkalis DPRD Siak DPRD Rohil DPRD Meranti
         
    Management : Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik Wartawan | Visi dan Misi
        © 2010-2020 PT. METRO MEDIA CEMERLANG (MMC), All Rights Reserved