www.halloriau.com
Bengkalis
Pemkab Bengkalis | DPRD Bengkalis
 
+ INDEX BERITA

10:07 - APBD Bengkalis 2021 Disahk...
16:48 - Bahas Peningkatan PAD, DPR...
16:44 - RKUPA – RPPAS 2020 Mulai...
17:38 - Rapat bersama dengan TAPD,...
15:47 - Langgar Kesepakatan Tunda ...
17:08 - Pemkab Bengkalis Mulai Ten...
17:55 - Terkait Kondisi Dermaga Ro...
15:40 - DPRD Bengkalis Minta PLN ...
16:38 - DPRD Bengkalis Tak Keberat...
12:06 - Pansus RTRW dan RDTR DPRD ...
14:00 - Pasca Rasionalisasi, Masih...
13:46 - Pansus DPRD Bengkalis Inve...
16:11 - Soal Gaji Honorer Mulai Ad...
17:47 - Terkait PSBB di Bengkalis,...
19:32 - Pemkab Bengkalis Tender Ko...
15:51 - Soal Rasionalisasi APBD, D...
18:10 - DPRD Bengkalis Apresiasi P...
17:34 - DPRD Bengkalis Gelar Parip...
17:48 - TPP Terkendala Perbup Penj...
09:35 - Bupati Ditahan, DPRD Bengk...
 
Terkait Rasionalisasi Anggaran, DPRD Bengkalis Ingatkan Jangan Asal Pangkas
Rabu, 19 September 2018 - 16:34:53 WIB
Ilustrasi.
Ilustrasi.
TERKAIT:

BENGKALIS – DPRD Bengkalis mengingatkan kepada eksekutif agar tidak asal melakukan pemangkasan anggaran demi untuk mencapai target rasionalisasi. Proses rasionalisasi hendaknya tetap memperhatikan skala prioritas kegiatan serta kesinambungan program daerah dengan provinsi dan pusat.
           
“Mau tidak mau, rasionalisasi akan berdampak kepada pengurangan program kegiatan di hampir semua sektor. Hal ini kita lakukan agar tidak lagi terjadi tunda bayar pada tahun-tahun berikutnya. Namun, kita sangat mengharapkan, rasionalisasi ini tetap memperhatikan skala prioritas serta kesinambungan program daerah, provinsi hingga pusat,” ujar Ketua DPRD Bengkalis, H Abdul Kadir kepada wartawan melalui hubungan ponsel, Rabu (19/9/2018).
           
Dikatakan, legislatif bersama eksekutif mentargetkan pada tahun anggaran 2019 mendatang sudah tidak ada lagi tunda bayar. Konsekwensinya memang, pada tahun anggaran 2018 banyak kegiatan yang hapus. “Kemudian untuk tahun anggaran 2019, jumlah kegiatan juga disesuaikan dengan ketersediaan anggaran,” kata Kadir.
           
Khusus untuk kesinambungan program, Kadir mencontohkan program kegiatan yang dibiayai melalui dana alokasi khusus atau DAK. Beberapa program kgiatan yang dibiaya oleh DAK, biasanya harus ada program pendamping yang dananya dibiayai oleh APBD. Kalau program pendamping tidak ada, maka program DAK tidak bisa dilaksanakan.

"Khusus untuk kegiatan seperti ini, kita ingatkan, jangan sampai program pendamping dana DAK tidak ada pula. Karena berdampak kepada tidak bisa dilaksanakannya program tersebut,” kata Kadir lagi.

Penulis: Zulkarnaen
Editor : Yusni Fatimah

Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda)

 
Berita Lainnya :
  • PSBM Tanjung Peranap Berakhir, Sekolah Tatap Muka Belum Bisa Digelar
  • 31 Desa di Meranti Raih Penghargaan dari Kemendes PDTT
  • Kadis Kominfotik Riau Chairul Rizki Positif Covid-19
  • Tabrak Fuso di Tol Pekanbaru-Dumai, Sopir Innova Tewas
  • Positif Covid-19 Riau Bertambah 227 Kasus, Sembuh 178 Orang, 5 Meninggal
  •  
    Komentar Anda :

     
    Eksekutif : Pemprov Riau Pekanbaru Dumai Inhu Kuansing Inhil Kampar Pelalawan Rohul Bengkalis Siak Rohil Meranti
    Legislatif : DPRD Pekanbaru DPRD Dumai DPRD Inhu DPRD Kuansing DPRD Inhil DPRD Kampar DPRD Pelalawan DPRD Rohul
    DPRD Bengkalis DPRD Siak DPRD Rohil DPRD Meranti
         
    Management : Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik Wartawan | Visi dan Misi
        © 2010-2020 PT. METRO MEDIA CEMERLANG (MMC), All Rights Reserved