BENGKALIS - Pasca penggeledahan kantor DPRD Bengkalis oleh KPK, sejak Selasa (20/3/2018) sampai dengan akhir pekan, aktifitas di kantor tersebut nyaris sepi. Kecuali pada Selasa (20/3/2018) siang saat hearing DPRD Bengkalis dengan mahasiswa dari berbagai kampus di Bengkalis, pasca aksi demonstrasi mahasiswa seminggu sebelumnya.
Bahkan, sebelum penggeledahan oleh KPK seminggu lalu, sudah dua minggu terakhir aktifitas di DPRD Bengkalis sepi, mereka hanya melakukan sekali kegiatan di kantor Jalan Antara Kota Bengkalis tersebut yaitu
hearing dengan mahasiswa.
Sebelumnya, pada hari Senin (12/3/2018) rapat paripurna yang akan dilaksanakan dengan empat agenda batal total karena tidak kuorum, dan sejumlah anggota dewan besoknya pergi melakukan study banding keluar daerah.
“Sangat disayangkan, kinerja DPRD Bengkalis semakin hari semakin melemah. Hal itu dibuktikan dengan tingkat kehadiran sejumlah wakil rakyat yang minim. Padahal sekarang ini kondisi Bengkalis memprihatinkan, khususnya dari aspek pengelolaan keuangan daerah yang sudah dua tahun terjadi defisit anggaran, tapi DPRD Bengkalis sepertinya tidak bersikap tegas atas situasi ini,” kata Abdul Rahman S, pegiat LSM dari BAK LIPUN Bengkalis, Minggu (25/3/2018).
Kondisi tersebut ujar Abdul Rahman ditambah lagi dengan penggeledahan oleh KPK yang membuat sejumlah anggota dewan terkesan khawatir, karena substansi penggeledahan sampai sekarang masih misteri. Kehadiran penyidik KPK selama 12 jam diduga cukup menciutkan nyali sejumlah wakil rakyat karena tidak tertutup kemungkinan KPK juga membidik
sejumlah oknum di DPRD Bengkalis, maupun mantan wakil rakyat periode
sebelumnya.
“Pasca penggeledahan KPK, seharusnya para wakil rakyat mulai rajin mengantor lagi, bukan hanya datang ke kantor dewan mengurus SPPD untuk study banding atau konsultasi keluar daerah setiap minggunya. Stuban maupun konsultasi rasanya perlu dikurangi karena yang paling urgen sekarang adalah bagaimana menyelamatkan APBD Bengkalis serta persoalan perekonomian rakyat yang semakin terpuruk,” papar Abdul Rahman.
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Bengkalis Abdul Kadir membantah kalau anggota dewan kecut pasca penggeledahan oleh KPK tersebut. Bahkan disebut Kadir, dirinya tetap berada di Bengkalis hingga Kamis (22/3/2017) meski pada saat penggeledahan ia harus menemani penyidik KPK hingga dinihari.
Sedangkan soal merosotnya kinerja dewan kadir meluruskan bahwa saat ini ada beberapa Panitia Khusus (Pansus) yang membahas sejumlah Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) masih terus bekerja, termasuk melakukan stuban keluar daerah. Soal rapat paripurna yang batal, ia mengakui memang disebabkan karena tidak kuorum, dan DPRD melalui Badan
Musyawarah (Banmus) akan menggagendakan kembali jadwal paripurna.
“Tidak benar kita kecut pasca penggeledahan KPK minggu lalu itu, karena penggeledahan tersebut adalah wewenang KPK dan kita menghormatinya. Kedepan soal kritikan atas kinerja DPRD Bengkalis ini kami jadikan sebagai masukan, karena tidak juga sepenuhnya DPRD Bengkalis sepi agenda,” jelas Kadir, dari Partai Amanat Nasional ini.
Penulis: Zulkarnaen
Editor: Yusni Fatimah
Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda) |
Komentar Anda :
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
