BENGKALIS-  Guna menghindari tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan program pembangunan, Dinas Perhubungan (Dishub) kabupaten Bengkalis melaksanakan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) pembentukan Tim Pengawal, Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) antara Kepala Kejaksaan negeri Bengkalis, di Aula Dishub Bengkalis, Rabu 17 Mei 2017.

Sebanyak 100 lebih terdiri dari pegawai dan pejabat administrator serta fungsional , pengawas lingkup Dishub Bengkalis diberi pencerahan hukum tindak pidana terjadi penyimpangan dan  terlebih menggelar sosialisasi Tim Pengawal Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kabupaten Bengkalis dari Kejaksaan Negeri Bengkalis turut hadir Kasi Intel Rully Affandi, Kasi Datun Yustina Engeline Kalangit dan Jaksa fungsional Zikrullah dan Jaksa lainnya. 

 "Setelah sosialisasi yang dikuti oleh pejabat administrator, Pengawas dan fungsional dilanjutkan dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) pembentukan Tim Pengawal, Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) antara Kepala Kejaksaan negeri Bengkalis  yang disaksikan peserta sosialiasi," ungkap Kadis Perhubungan Bengkalis H Jafa'ar Arief , Rabu 17 Mei 2017.

Mantan Camat Bengkalis ini berpesan,  kepada pesert sosialisasi cermat berhati hati dalam melangkah terkait regulasi simak sosialisasi dengan baik dengan bertanya jika ada kendala cari solulsinya.

"Jika ragu melaksanakan kegiatan, agar segera melakukan konsultasi ke Tim TP4D Kejaksaan Negeri Bengkalis," harap H Jafa'ar Arief.

Disamping itu Kajari Bengkalis, Rahman Dwi Saputra diwakili Kasi Intel Rully Affandi mengatakan  keberadaan TP4D penting diketahui oleh penyelenggara pemerintahan, agar tidak merasa takut dalam mengambil kebijakan.

"Saat ini, perputaran roda pembangunan sangat lambat, efek dari lambatnya pembangunan otomatis perekonomian masyarakat tidak berjalan. Jangan ragu untuk melakukan konsultasi ke Tim TP4D ini kapan siap kapanpun," ungkap Rully Affandi saat dihubungi.

Ia mengatakan pemerintah membentuk TP4D untuk mempercepat pembangunan, fungsinya untuk mengawal dan mengamankan proyek-proyek pemerintah, dengan kata lain pemerintah hadir untuk melakukan pendampingan.

Penulis : alfisnardo

BERITA LAINNYA
Tim SAR Temukan 9 Korban Selamat Kapal Berlian 1 di Perairan Meranti Indonesia Bertemu China di Final Thomas Cup 2024 Hadiri Halalbihalal IKA Smansa Pekanbaru, Pj Gubri: Momentum Mempererat Silaturahmi Alumni Pengungsi Rohingya Tinggal di Gubuk Terpal, Pemko Pekanbaru Tutup Mata? Hapus Rekor Buruk 14 Tahun, Indonesia ke Semifinal Uber Cup 2024		Gebyar BBI-BBWI Ladang Pungli Jukir Liar, Pengunjung Diperas Rp10 ribu Sekali Parkir Pulau Cinta Jadi Fokus Kick Off Program Sertifikasi Halal 3.000 Desa Wisata di Riau Raih Suara Terbanyak, Zulkardi Raih Penghargaan PDI-Perjuangan Riau Ade Agus Kembalikan Formulir Balon Bupati ke PKS Inhu Warung Remang-Remang KM 2 di Jalan Koridor Kembali Beroperasi, Warga Ancam Tutup Paksa