Bengkalis
Pemkab Bengkalis | DPRD Bengkalis
 
+ INDEX BERITA

15:44 - Manfaat Kegiatan TMMD Ke-1...
08:39 - Satu Dusun Suku Asli Akit ...
17:09 - 123 Desa di Kabupaten Beng...
14:15 - Bikin Resah Warga, BBKSDA ...
16:45 - Pantai Rupat Menawan, Saya...
10:20 - Warga Khawatirkan Abrasi y...
20:15 - Soal Petugas PPDP Reaktif ...
15:42 - 1.285 Petugas PPDP Jalani ...
15:39 - Pemkab Bengkalis Bersama K...
14:13 - Plh Bupati Bengkalis Tegas...
13:40 - MTQ Kabupaten Bengkalis ke...
14:57 - Diaktifkan Kembali Setelah...
21:33 - Satu PDP Covid-19 Asal Ban...
14:17 - Tim Relawan Kukerta Unri S...
18:18 - Forum CSR Bengkalis Diakti...
18:04 - Terkait Program Bantuan ke...
16:15 - Jaga Kualitas Air, PDAM Be...
17:18 - Peringatan Hari Bhayangkar...
17:04 - Bahas Gelper dan Warung Re...
14:22 - Vonis Bebas Nelayan WNA, H...
 
Kasus SPPD Fiktif Dispenda, Kejari Bengkalis : Rugikan Negara Ratusan Juta
Rabu, 22 Maret 2017 - 13:33:22 WIB

BENGKALIS - Kasus Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif pada Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Bengkalis yang saat ini sudah menahan empat tersangka pada Jumat (17/03/2017) yang lalu, diduga telah merugikan negara ratusan juta rupiah

Kepala Kejaksaan Negeri Bengkalis Rahmad Dwi Saputra ketika melalui KAsi Pidsus Arief Setya Nugroho mengatakan bahwa tersangka yang sudah ditahan Jo, AB, HZ dan I. Ke 4 tersangka ditahan di Rutan Sialang Bungkuk, Pekanbaru Riau.

Mereka diduga telah melakukan penyimpangan pada kegiatan pendaftaran penyimpangan perjalanan dinas pada kegiatan pendaftaran penyelesaian administrasi penyampaian SKPD dan STPD yang dilaksanakan oleh Dispenda.

"Kerugiannya Rp 290 jutaan keatas, itu hasil audit inspektorat Pemkab Bengkalis," ungkapnya saat ditemui, Rabu (22/3/2017).

Diutarakan Arief Setya, kasus SPPD fiktif ditargetkan masuk kepersidangan awal April mendatang.

"Mereka sangat kooperatif dan siap mengembalikan kerugian negara. Pengembalian itu tidak mempengaruhi proses hukum, paling ada yang meringankan, "terang Kasi Pidsus.

Tersangka dikenakan pasal 2 dan 3 undang-undang tipikor dengan ancaman minimal 4 tahun penjara.

Penulis : alfisnardo

Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda)

 
Berita Lainnya :
  • Sakit Dalam Kemiskinan, Muhammad Ali Warga Rokan Timur Penderita Infeksi Kantong Kemih, Meninggal Dunia
  • Di Masa New Normal, Disdukcapil Rohul Kembali Lakukan Rekam Dokumen Jemput Bola ke Warga
  • Pertamina Siap Produksi D-100 Pertama di Indonesia
  • Tambah 2, Total Kasus Dugaan Penyelewengan Dana Bansos Covid-19 di Riau Jadi 8, Ini Datanya
  • PT Adei Plantation Didakwa Sengaja dan Lalai dalam Sidang Perkara Karhutla 2019
  •  
    Komentar Anda :

     
    Eksekutif : Pemprov Riau Pekanbaru Dumai Inhu Kuansing Inhil Kampar Pelalawan Rohul Bengkalis Siak Rohil Meranti
    Legislatif : DPRD Pekanbaru DPRD Dumai DPRD Inhu DPRD Kuansing DPRD Inhil DPRD Kampar DPRD Pelalawan DPRD Rohul
    DPRD Bengkalis DPRD Siak DPRD Rohil DPRD Meranti
         
    Management : Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik Wartawan | Visi dan Misi
        © 2010-2020 PT. METRO MEDIA CEMERLANG (MMC), All Rights Reserved