Bengkalis
Pemkab Bengkalis | DPRD Bengkalis
 
+ INDEX BERITA

13:58 - PKB Bengkalis Semprotkan D...
13:32 - Data Call Center Covid-19 ...
18:42 - Ikuti Program Karantina Ma...
11:33 - Data PDP Covid-19 di Bengk...
06:13 - Tidak Ada Bupati dan Plt B...
22:28 - Data ODP yang Dikarantina ...
14:43 - Jumlah Warga Bengkalis yan...
20:09 - Warga Bengkalis dari Malay...
15:54 - Hingga Rabu Siang, Total O...
18:31 - ASN Bengkalis Dapat “Dis...
17:03 - Sembunyi di Hutan TKI Baka...
14:48 - Jumlah ODP di Bengkalis Re...
19:17 - Putus Mata Rantai Covid-19...
16:31 - Diiringi Isak Tangis, Penu...
14:23 - 81 Penumpang dari Malaysia...
17:29 - Musrenbang RKPD Tahun 2021...
17:23 - Cegah Corona di Fasilitas ...
15:51 - Cegah Penyebaran Covid-19,...
19:40 - KJRI Johor Bahru Fasilitas...
00:14 - Pelabuhan BSSR Selatbaru B...
 
Rekanan Tuding Pokja LPSE Bengkalis KKN
Minggu, 21/07/2013 - 17:43:57 WIB

BENGKALIS - Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Pokja IV kembali diterpa isu yang tak sedap. Lembaga lelang proyek itu dituding telah melakukan praktek KKN, dengan modus memonopoli spesifikasi merek barang. 

Andhika, salah seorang rekanan mengaku bahwa proses pelelangan paket pengadaan Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Bengkalis melalui kelompok kerja (pokja) 4 tidak transparan, terutama untuk pengadaan 28 paket pengadaan.

Seperti paket pengadaan Pembelajaran media KIT bahasa Indonesia tematik untuk SD serta pendukungnya dengan nilai Rp2,3 miliar.

"Ketua pokja 4 (Purwanto,red) yang selalu berada diluar kota dan tidak pernah terlihat masuk kantor Dinas pendidikan Bengkalis tersebut mengunci spek, dan mengarah pada satu merek  tertentu yang disinyalir sudah ditentukan pemenangnya jauh-jauh hari. Ini sudah bisa dikatakan sarat KKN," cetus Andhika .

Bahkan disejumlah paket yang dilelangkan oleh Pokja 4 tersebut adanya melakukan praktek monopoli. Padahal sesuai amanat UU No. 5 Tahun 1999 sudah jelas diatur tentang larangan praktek monopoli.

"Ketua pokja 4 penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha. Apakah pokja 4 adanya kongkalikong dengan pelaku usaha tersebut, lalu kenapa ditentukan hanya satu merek saja,"tanya Andhika.

Diterangkannya, monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat.

Secara terpisah Ketua Pokja 4 Purwanto ketika dikonfirmasi melalui telepon selulernya dalam keadaan tidak aktif dan diluar jangkauan , ketika dicoba mengirim sms tidak mendapat balasan juga (Alfisnardo)


Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda)

 
Berita Lainnya :
  • HIPMI Paparkan Panduan Jalankan Usaha Tengah Wabah Covid-19
  • Sikapi Status Darurat Corona, KPUD Rohul Tunda Sejumlah Agenda
  • Lagi, 67 TKI dari Malaysia Tiba di Pelabuhan Dumai
  • Telantarkan TKI, Bupati Irwan Akan Stop Rute Kapal ke Selatpanjang
  • Satu dari 7 Pasien Positif Corona di Sumbar Meninggal Dunia
  •  
    Komentar Anda :

     
    Eksekutif : Pemprov Riau Pekanbaru Dumai Inhu Kuansing Inhil Kampar Pelalawan Rohul Bengkalis Siak Rohil Meranti
    Legislatif : DPRD Pekanbaru DPRD Dumai DPRD Inhu DPRD Kuansing DPRD Inhil DPRD Kampar DPRD Pelalawan DPRD Rohul
    DPRD Bengkalis DPRD Siak DPRD Rohil DPRD Meranti
         
    Management : Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik Wartawan | Visi dan Misi
        © 2010-2020 PT. METRO MEDIA CEMERLANG (MMC), All Rights Reserved