Bengkalis
Pemkab Bengkalis | DPRD Bengkalis
 
+ INDEX BERITA

19:20 - Datangkan 7 Unit Mesin, PL...
14:56 - Distan Kehilangan Legalita...
08:24 - Keberadaan Dinas Pertanian...
17:42 - 272 Kades dan KBPD Ikuti P...
16:59 - Rekap Sementara SP 2020 On...
16:59 - Rakor Lintas Sektor, Plt B...
16:12 - BAZNas Salurkan Dana Penda...
21:05 - Kapal Rusak, 5 WNA Terdamp...
15:57 - PWI Bengkalis Gelar Tahlil...
16:18 - Kunjungi Bengkalis, Irwasd...
14:59 - Kabar Duka: Bendahara PWI ...
15:49 - Musrenbang Bathin Solapan,...
15:01 - Terkait Pembayaran TPP, Pl...
17:17 - Plt Bupati Bengkalis Launc...
16:14 - Plt Bupati Bengkalis Sebut...
15:14 - Pemkab Bengkalis Gelontork...
14:14 - Tepis Isu Perombakan Kabin...
17:41 - Putri Terbaik Bengkalis Ra...
19:23 - Plt Bupati Bengkalis Minta...
16:52 - Rupat Utara Dapat Alokasi ...
 
Rekanan Tuding Pokja LPSE Bengkalis KKN
Minggu, 21/07/2013 - 17:43:57 WIB

BENGKALIS - Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Pokja IV kembali diterpa isu yang tak sedap. Lembaga lelang proyek itu dituding telah melakukan praktek KKN, dengan modus memonopoli spesifikasi merek barang. 

Andhika, salah seorang rekanan mengaku bahwa proses pelelangan paket pengadaan Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Bengkalis melalui kelompok kerja (pokja) 4 tidak transparan, terutama untuk pengadaan 28 paket pengadaan.

Seperti paket pengadaan Pembelajaran media KIT bahasa Indonesia tematik untuk SD serta pendukungnya dengan nilai Rp2,3 miliar.

"Ketua pokja 4 (Purwanto,red) yang selalu berada diluar kota dan tidak pernah terlihat masuk kantor Dinas pendidikan Bengkalis tersebut mengunci spek, dan mengarah pada satu merek  tertentu yang disinyalir sudah ditentukan pemenangnya jauh-jauh hari. Ini sudah bisa dikatakan sarat KKN," cetus Andhika .

Bahkan disejumlah paket yang dilelangkan oleh Pokja 4 tersebut adanya melakukan praktek monopoli. Padahal sesuai amanat UU No. 5 Tahun 1999 sudah jelas diatur tentang larangan praktek monopoli.

"Ketua pokja 4 penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha. Apakah pokja 4 adanya kongkalikong dengan pelaku usaha tersebut, lalu kenapa ditentukan hanya satu merek saja,"tanya Andhika.

Diterangkannya, monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat.

Secara terpisah Ketua Pokja 4 Purwanto ketika dikonfirmasi melalui telepon selulernya dalam keadaan tidak aktif dan diluar jangkauan , ketika dicoba mengirim sms tidak mendapat balasan juga (Alfisnardo)


Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda)

 
Berita Lainnya :
  • Antisipasi Kathutla, PT RAPP Rintis Program Desa Bebas Api
  • Gubri Sebaiknya Tak Rebut Kursi Ketua Golkar Riau
  • Ancam Keselamatan Siswa dan Guru, MTS Hubuddin di Kempas Inhil Nyaris Ambruk
  • Simpang Empat Rumbai Inhil Kebakaran Dahsyat, Belum Diketahui Jumlah Bangunan yang Hangus
  • Hasil Liga Champions, Juventus Kalah Tipis 0-1 Lawan Lyon
  •  
    Komentar Anda :

     
    Eksekutif : Pemprov Riau Pekanbaru Dumai Inhu Kuansing Inhil Kampar Pelalawan Rohul Bengkalis Siak Rohil Meranti
    Legislatif : DPRD Pekanbaru DPRD Dumai DPRD Inhu DPRD Kuansing DPRD Inhil DPRD Kampar DPRD Pelalawan DPRD Rohul
    DPRD Bengkalis DPRD Siak DPRD Rohil DPRD Meranti
         
    Management : Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik Wartawan | Visi dan Misi
        © 2010-2019 PT. METRO MEDIA CEMERLANG (MMC), All Rights Reserved