BENGKALIS - Pemerintah Kabupaten Bengkalis melalui Dinas Sosial tahun ini menganggarkan bantuan dana isolasi mandiri bagi masyarakat yang terkonfirmasi Covid-19. Bantuan dana isoman ini diprioritaskan bagi warga tidak mampu baik yang terdaftar di basis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) maupun tidak.

“Saat ini Perbupnya sedang dalam proses verifikasi di Provinsi. Begitu Perbup sudah selesai, baru bantuan dana isoman ini kita salurkan ke masyarakat,” ujar Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Bengkalis, Martini, Rabu (15/9/2021).

Martini memaklumi adanya keinginan dari masyarakat agar bantuan tersebut disalurkan. Namun, pihaknya tidak ingin gegabah dan perlu hati-hati, baik terkait aspek payung hukum maupun data penerima.

“Prosesnya memang panjang, tapi ini untuk kebaikan kita semua,” ujar Martini seraya memperkirakan kemungkinan dana bantuan isoman ini bisa disalurkan pada Oktober mendatang.

Terkait besarnya bantuan dana isoman ini, Martini mengatakan akan disesuaikan antara jumlah penerima dengan kekuatan anggaran. Kalau data penerima tidak membengkak dan sesuai dengan anggaran yang dialokasikan, maka data penerima dihitung per individu. Namun, kalau jumlah penerima membengkak, maka data penerima akan dilakukan per-KK.

“Rencana kita sebesar Rp75 000 per orang per hari. Namun, kalau dananya tidak mencukupi maka hitungan kita dana sebesar itu untuk per KK. Mau misalnya dalam satu KK itu satu orang ataupun lebih tetap sama,” tambah Martini.

Untuk data penerima bantuan, sambung dia, pihaknya minta kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis. Kemudian, dari data tersebut akan dicek siapa saja yang masuk dalam DTKS. Selain itu, pihaknya juga akan koordinasi dengan desa untuk memastikan ada tidaknya warga isoman yang tidak mampun tapi tidak masuk dalam DTKS. "Kalau ada nanti pihaknya akan minta surat keterangan tidak mampu dari desa,” ujarnya.

Masih terkait dengan  data penerima, Martini juga akan berkoordinasi dengan desa untuk warga isoman yang sebelumnya sudah mendapatkan bantuan  dari desa melalui dana desa.

“Baik dalam bentuk sembako maupun uang tunai, akan kita verifikasi agar tidak terjadi tumpang tindih. Kalau misalnya warga  isoman selama 14 hari, dapat dari desa kurang  dari 14 hari, maka kekurangannya itu baru kita kasi,” katanya seraya menambahkan, selain di APBD murni 2021, pihaknya juga  mengajukan usulan serupa untuk di APBD perubahan 2021.

Penulis: Zulkarnaen
Editor: Rico

BERITA LAINNYA
Alfedri Kembali Jadi Bakal Calon Bupati Siak, Tetap Berpasangan dengan Husni di Pilkada Siak 2024 Indra Gunawan Eet Disiapkan Maju di Pilkada Bengkalis 2024, Kembali Bertarung dengan Kasmarni Pilwako Dumai 2024, Ketua DPC Demokrat Dumai Mulai PJ Walikota Tanjungpinang Jadi Tersangka Kasus Pemalsuan Surat Tanah PPDB SMPN Pekanbaru 2024 Dimulai 15 Juli, Ini Kata Kadisdik		Pj Wako Pekanbaru Beri Peringatan Agar Jangan Ada Pungli Dalam PPDB Persiapan Liga 2 Musim 2024/2025, Management PSPS Riau Lakukan Evaluasi SKK Migas Dorong Kontraktor Manfaatkan Momentum Lonjakan Harga Minyak Tips Memiliki Asuransi All Risk Mobil Secara Online dan Tanpa Ribet AHASS Siaga Bantu Pemudik Servis Motor Honda