BENGKALIS – Kalau tidak ada perubahan pada tanggal 13 Januari mendatang akan mulai dilakukan  vaksinasi secara serentak seluruh Indonesia. Diharapkan, rencana vaksinasi ini terus disosialisasikan ke masyarakat agar tidak terjadi kesimpangsiuran yang bisa membuat masyarakat merasa ragu dan berfikiran negatif.

Hal itu disampaikan Ketua Komisi IV DPRD Bengkalis, Sofyan kepada wartawan, Minggu (10/1/2021). Politikus PDIP yang dalam waktu dekat akan dilantik sebagai Wakil Ketua DPRD Bengkalis ini berharap, sosialisasi dilakukan lebih intens terutama oleh mereka yang faham betul tentang vaksinasi Covid-19.

“Kita semua wajib mendukung program vaksinasi ini, karena ini merupakan bagian ikhtiar Pemerintah dalam usaha menyelamatkan warganya dari terkena Covid-19. Karena itu, agar berjalan lancar maka perlu disosialisasikan secara intens, tidak hanya pada kelompok tertentu melainkan juga seluruh lapisan masyarakat,” kata Sofyan.

Dikatakan, saat ini banyak beredar terutama di media-media sosial seperti facebook, whatsapp, instagram dan twitter tentang informasi yang menyesatkan tentang dampak vaksin Covid-19. Informasi tersebut lebih cepat beredar di tengah-tengah masyarakat daripada dampak positif dari vaksin itu sendiri. Kondisi  seperti ini tentu sedikit banyak bisa menghambat kelancaran program vaksinasi, berupa penolakan oleh kelompok masyaraka tertentu.

“Memang sesuai dengan petunjuk pelaksanaan, ada skala prioritas siapa saja yang  terlebih dulu akan divaksin. Namun, pada akhirnya vaksin Covid-19 ini akan sampai ke masyarakat dan jangan sampai ketika masa itu tiba, terjadi penolakan  akibat dari isu-isu yang tak bisa dipertanggungjawabkan. Di sinilah pentingnya sosialisasi secara intens, baik secara langsung ke masyarakat maupun dengan melibatkan media massa elektronik dan cetak,” papar Sofyan.

Sebelumnya, Penjabat Bupati Bengkalis H Syahrial Abdi mengatakan  pada tahap awal vaksinasi Covid-19 akan ada setidaknya 3000 SDM Kesehatan yang akan divaksin. Juru bicara Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Bengkalis, Ns Popy Yulia Santisa Skep menjelaskan, definisi operasional SDM kesehatan adalah semua nakes dan non-nakes (penunjang administrasi, sopir, pengelola jenazah) di fasyankes swasta, pemerintah, praktek mandiri dan tempat karantina. “Termasuk honorer, relawan, residen, internsip, koas, dan juga mahasiswa (semester akhir) kesehatan yang praktek di fasyankes,” kata Popy.


Penulis: Zulkarnain
Editor: Satria

BERITA LAINNYA
Ribuan Tamu Undangan Ramaikan Halalbihalal di Rumah Walikota Dumai Kasmarni Deklarasikan Maju Pilkada Bengkalis 2024 DPRD Pekanbaru Ingin Rencana Pelebaran Jalan Simpang SKA Terealisasi Tahun ini Meningkat Pesat, Penumpang Bandara SSK II Pekanbaru Selama Idulfitri Capai 157.480 Orang Golkar Siapkan Eet dan Syahrial Maju di Pilkada Bengkalis 2024		Hadirkan Jimny 5-Door, Suzuki Sukses Memanjakan Pecinta Offroad di Indonesia Bupati Bengkalis Serahkan Hadiah Lomba Lampu Colok dan Pawai Takbir 2024 Pelatihan Vokasi Welder PHR, Jadikan Pemuda Riau Siap Kerja DLH Rohil Bersihkan Lumpur Pasca Banjir Sungai Rokan Selalu Bermasalah, DPRD Minta Disdik Perbaiki Sistem PPDB