BENGKALIS - Stunting atau kerdil merupakan suatu kondisi gangguan pertumbuhan fisik dan otak pada anak akibat tidak terpenuhinya kecukupan gizi pada 1.000 hari pertama kehidupan (HPK). Dengan definisi perlu digarisbawahi, ketika seseorang bertubuh pendek tapi cerdas maka tidak dikaterogikan sebagai stunting. Penyebab stunting sendiri tidak hanya kemiskinan dan pemberian makanan pada balita, tetapi bersifat multidimensional antara lain pola asuh, pelayanan kesehatan bagi ibu dan anak, ketersediaan air bersih, dan kesehatan lingkungan.

Provinsi Riau misalnya tergolong memiliki tingkat kemiskinan yang rendah, namun masih tetap ditemukan kabupaten/kota dengan persentase stunting yang signifikan.  Berdasarkan laporan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) Tahun 2019, Prevalensi stunting sebesar 27,7 persen. Prevalensi ini sudah turun dibandingkan data Riskesdas 2018 (30,7%) dan Riskesdas 2013 (37,2%). Namun Prevalensi tersebut masih tinggi dari batas yang ditetapkan WHO yaitu sebesar 20%. Pemerintah melalui RPJMN 2020-2024, menetapkan target Nasional Prevalensi stunting pada tahun 2024 adalah sebesar 14%, artinya menurunkan prevalensi stunting sebesar 2 kali lipat pada tahun 2024. Sementara di Provinsi Riau prevalensi stunting dari 36,8% pada tahun 2013 menurun menjadi 27,4% pada tahun 2018, dengan penurunan sebesar 9,4% selama 5 tahun. Kemudian dalam RPJMD 2019 – 2024, ditargetkan penurunan stunting pada tahun 2024 menjadi 18% atau penurunan sebesar 2% per tahun.

Pemerintah telah menetapkan kabupaten/kota sebagai lokasi pelaksanaan penurunan stunting terintegrasi. Untuk provinsi Riau, selain Kabupaten Kampar, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Kepulauan Meranti, Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Rokan Hilir yang sudah berjalan dan dilakukan penilaian, Kabupaten Bengkalis juga menjadi salah  satu kabupaten yang menjadi lokus pelaksanaan penurunan stunting terintegrasi untuk tahun 2021.

Menindaklanjuti hal itu, pada  5 Oktober 2020 lalu telah dilakukan pendatanganan komitmen, pelaksanaan percepatan pencegahan anak kerdil atau stunting dalam rangka intervensi percepatan stunting teritergrasi di Kabupaten Bengkalis. Penandatanganan ini langsung dihadiri  Penjabat Bupati Bengkalis, H Syahrial  Abdi. Adapun yang menandatangani komitmen pencegahan stunting tersebut adalah Pj Bupati Bengkalis, Sekda Bengkalis, Ketua Tim Pengerak PPK Bengkalis, Kemenag Bengkalis dan Camat Pinggir.

Syahrial Abdi berharap setelah penandatanganan komitmen, pencegahan kasus stunting di Kabupaten Bengkalis segera teratasi dengan baik. Komitmen pemerintah dalam upaya percepatan perbaikan gizi ini telah dinyatakan melalui Peraturan Presiden Nomor 42 tahun 2013 tentang Gerakan Nasional (Gernas) percepatan perbaikan gizi. Strategi percepatan pencegahan dalam hal penanganan stunting memiliki tujuan untuk memastikan agar semua sumber daya diarahkan dan dialokasikan untuk mendukung dan membiayai kegiatan-kegiatan prioritas, terutama untuk meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan gizi pada kelompok ibu hamil dan anak berusia 0-23 bulan rumah tangga 1.000 HPK (hari pertama kehidupan).

Syahrial mengatakan secara nasional strategi yang dilakukan dalam upaya percepatan pencegahan stunting terdiri dari lima pilar, yaitu, Komitmen dan visi kepemimpinan, kampanye nasional dan komunikasi perubahan perilaku, konvergensi program pusat, daerah,dan desa, ketahanan pangan dan gizi, serta; pemantauan dan evaluasi. “Penanggulangan stunting ini menjadi tanggung jawab kita bersama, tidak hanya pemerintah pusat juga pemerintah daerah bahkan ke setiap keluarga indonesia. Karena stunting dalam jangka panjang berdampak buruk tidak hanya terhadap tumbuh kembang anak tetapi juga terhadap perkembangan emosi yang berakibat pada kerugian ekonomi,” ujarnya.

Pemkab Bentuk Tim Percepatan Penanganan Stunting

Masih menindaklanjuti penetapan Kabupaten Bengkalis sebagai lokus pelaksanaan penurunan stunting terintegrasi tahun 2021, Pemkab Bengkalis membentuk Tim Percepatan Penanganan Stunting lintas Perangkat Daerah. Pembentukan Tim dengan Koordinator Bappeda Bengkalis ini merupakan bagian dari komitmen Pemkab Bengkalis.

“Kita Pemerintah Kabupaten Bengkalis menyatakan komitmen untuk memprioritaskan percepatan pencegahan stunting dalam kebijakan dan program yang akan kita mulai dari tahap perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi,” ujar kepala Bappeda Bengkalis, Hadi Prasetyo.

Penjabat Bupati Bengkalis H. Syahrial Abdi menandatangani komitmen, pencegahan kasus stunting di Kabupaten Bengkalis, Senin 5 Oktober 2020, di ruang rapat Bappeda Bengkalis.

Hal ini sambung Hadi Prasetyo, sesuai dengan apa yang telah diinstruksikan oleh Pj Bupati Bengkalis Syahrial Abdi pada saat penandatanganan kesepakatan percepatan pencegahan stunting Kabupaten Bengkalis 5 Oktober yang lalu. Dimana Pj Bupati meminta komitmen perangkat daerah menyukseskan program dan kegiatan prioritas percepatan pencegahan anak kerdil (stunting) ini dengan melakukan penggalangan partisipasi dan kepedulian pemangku kepentingan secara terencana dan terkoordinasi.

Dikatakan, peran kabupaten/kota dalam konvergensi program adalah melaksanakan dan memfasilitasi 8 aksi konvergensi dalam proses perencanaan, penganggaran dan pengendalian pelaksanaan intervensi gizi pencegahan dan penurunan stunting terintegrasi. Kemudian mengkoordinasikan dan melakukan pembinaan kecamatan/kelurahan dan pemerintahan desa dalam menyelengarakan intervensi prioritas, termasuk dalam mengoptimalkan sumber daya, dan pemutakhiran data.

 Kedelapan aksi tersebut adalah aksi 1 analisis situasi, aksi 2 rencana kegiatan, aksi 3 rembuk stunting, aksi 4 peraturan bupati/walikota tentang kewewenangan desa, aksi 5 pembinaan kader pembangunan manusia, aksi 6 sistem manajemen data, aksi 7 pengukuran dan publikasi data stunting dan aksi 8 review kinerja tahunan. Kedelapan aksi tersebut, dipantau dan dilaporkan ke Bapedalibang untuk penilaian kinerja terhadap keberhasilan kabupaten kota dalam penanganan stunting.

Masih menurut Hadi Prasetyo, penilaian kinerja ini penting karena dari sini bisa diketahui, aspek kinerja apa saja yang sudah baik atau yang masih perlu ditingkatkan dari Kabupaten Bengkalis. Kemudian, bagaimana  perbandingan kinerja Kabupaten Bengkalis dibandingkan dengan kabupaten/kota di Riau. Berikutnya, dari keberhasilan kabupaten/kota di Riau ini bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas dan hasil pelaksanaan 8 aksi integrasi.

“Delapan aksi konvergensi ini merupakan instrument dalam bentuk kegiatan pemerintah kabupaten/kota, dalam hal ini Kabupaten Bengkalis, untuk memperbaiki manajemen penyelenggaraan pelayanan dasar agar lebih terpadu dan tepat sasaran. Tujuannya mengetahui perubahan yang terjadi dalam pelaksanaan konvergensi intervensi gizi spesifik dan sensitif di daerah sejak diterbitkannya agenda percepatan pencegahan stunting diketahui dan menjadi prioritas di daerah,” paparnya.

Target Penanganan Stunting Tidak hanya Baduta

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis, dengan acuan data bulan penimbangan Februari 2020, masih ada 31 desa dengan persentase stunting di atas 20 persen. 31 desa dengan kasus stunting yang masih cukup tinggi ini tersebar di 6 Kecamatan, temasuk Kecamatan Bengkalis yang menjadi ibukota Kabupaten.

Data ini disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis, dr Ersan Saputra, saat penandatanganan komitmen pelaksanaan percepatan pencegahan  anak kerdil  (stunting) dalam rangka  intervensi percepatan stunting terintegrasi.           

Foto bersama
Dalam acara yang  dihadiri langsung Pj Bupati Bengkalis Syahrial Abdi tersebut, Ersan mengatakan, untuk kecamatan Bantan terdiri dari desa Mentayan (26,9%),  Teluk Pambang (24,1%), Bantan Tengah (23%), Pambang Baru (22,1%), dan Teluk Lancar (20,1%). Kemudian untuk Kecamatan Bengkalis terdiri dari Desa Penampi (35,1%), Meskom (34,3%), Prapat Tunggal (33,6%), dan Kuala Alam (24,5%). Berikutnya Kecamatan Pinggir terdiri dari Desa Balai Pungut (32,6%), Tengganau (24,3%), Muara Basung (22,7%), Buluh Apo (20,5%). Selanjutnya Kecamatan Rupat Utara terdiri dari Desa  Sukadamai (26,9%), Tanjung Punak (22,5%), Tanjung Medang (22,1%), Hutan Ayu (21%), dan Kadur (20%). Untuk Kecamatan Siak Kecil, terdiri dari Muara Dua (37,3%), Sadar Jaya (27,7%), Liang Banir (25,4%), Langkat (23,8%), Sungai Linau (23,3%), Sungai Nibung (21,4%), dan Bandar Jaya (21,2%). Berikutnya Kecamatan Talang Muandau terdiri dari Desa Koto Pait Beringin (45,1%), Tasik Serai (42,9%), Tasik Serai Barat (37%), Beringin (34,7%), Kuala Penaso (31,7%), dan Tasik Serai Timur (27,6%).

Saat ditemui, Kadis Kesehatan Ersan Saputra didampingi Kasi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat, Yessica Vebrina SKM, mengatakan berdasarkan data penimbangan Agustus 2020 (Baduta), angka stunting di Kabupaten Bengkalis dalam kisaran 10,6 persen. Artinya, secara prevalensi stunting Kabupaten Bengkalis sudah dibawah nasional yang pada tahun 2024 baru ditargetkan sebesar 14%. Namun demikian mengacu data per Puskemas se-Kabupaten Bengkalis, masih ada baduta stunting dengan prevalensi di atas 20 persen, yaitu Serai Wangi dengan persentase 26,5 persen dan Pambang dengan persentase 25 persen.

Untuk lebih memfokuskan penanganan stunting terintegrasi, Ersan mengatakan, nantinya akan ditetapkan desa-desa sebagai lokus. Berapa jumlah desa yang akan ditetapkan bergantung kesepakatan Tim Percepatan Penanganan Stunting, dan tidak harus di desa tersebut ada kasus stunting. Bisa saja di desa  tersebut tidak ada kasus stunting namun desa tersebut mencakup kriteria pendukung dalam penanggulangan stunting maka desa tersebut bisa  ditetapkan sebagai lokus.

“yang kita maksud dengan kajian kriteria melalui data cakupan program intervensi percepatan penurunan stunting seperti jumlah stunting, data kesehatan ibu dan anak, konserling gizi, kebersihan, pengasuhan orang tua, kondisi air minum dan sanitasi, data Paud, perlindungan sosial, hingga data ketahanan pangan,” papar Ersan.

Dalam kesempatan itu, Yessica menambahkan, karena program percepatan penurunan stunting tidak harus di desa-desa dengan kasus stunting pada Baduta, maka inti dari program ini adalah pada 1000 HPK (Hari Pertama Kehidupan), dari hamil sampai anak usia 2 tahun.  Diharapkan dengan program-program kegiatan masing-masing Perangkat Daerah sesuai dengan tupoksinya, maka prevalensi stunting Kabupaten Bengkalis bisa turun dalam kisaran 3 persen per tahun. “Kalau sekarang di angka 10,6 persen, maka harapan kita pada akhir  2021 mendatang bisa  pada kisaran angka 7 persen,” kata Yessica.

Target tersebut menurut Yessica sangat mungkin dicapai kalau melihat perkembangan percepatan penanganan stunting di kabupaten Meranti yang lebih dulu ditetapkan sebagai lokus. “Tahun ini, Meranti meraih penghargaan terbaik dalam penanganan stunting  dan kita sudah kaji banding ke sana beberapa waktu lalu. Dari apa yang  mereka sampaikan, sangat memungkinkan kita juga bisa mencapai target yang kita tetapkan,” ujar Yessica. (zul/adv)

BERITA LAINNYA
HK Optimalkan PMN 2024 untuk Keberlanjutan Penugasan Tol Trans Sumatera Proses Pembangunan Flyover Panam Pekanbaru Masih Tahap Pengadaan Tanah Incar Sertifikasi FSC, RAPP Gelar Dialog dan Konsultasi Publik Bersama Masyarakat Kuansing Harga TBS Sawit Plasma di Riau Tembus Rp2.929 per Kg Kasmarni Maju untuk 2 Periode, PDIP Bengkalis Buka Opsi Koalisi		Debit Air Terus Menyusut, 2 Pintu Waduk PLTA Koto Panjang Ditutup Disediakan Gratis, Ini Link Pendaftaran Stand UMKM di Gernas BBI/BBWI Riau Sekolah Dilarang Perpisahan di Hotel, Kadisdik Riau: Jangan Bebani Orang Tua Siswa Dibuka Wapres, Pj Gubri Hadiri Rakornas PB 2024 di Bandung Wabup Inhu Serahkan LKPj Kepala Daerah 2023 ke DPRD