BENGKALIS - Badan Nasional Pengalolaan Perbatasan (BNPP) melakukan monitoring evaluasi dan pengawasan pengelolaan infrastruktur ekonomi dan kesra yang ada di Kabupaten Bengkalis tahun anggaran 2020. Kegiatan ini khusus untuk program kegiatan di kawasan perbatasan yang dananya dianggarkan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK).

Kegiatan monitoring evaluasi dan pengawasan dari BNPP ini dikoordinir oleh Kepala Bidang Perecanaan pada Asisten Deputi Infrastruktur Ekonomi dan Kesra, Ismawan Harijono, bertempat di aula pertemuan Lantai II ruang Zahari Bappeda Bengkalis, Kamis  (6/8/2020). Pertemuan dengan tim BNPP ini dibuka secara resmi oleh Kepala Bappeda Bengkalis diwakili Kabid Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi (PPE), M Firdaus. Turut hadir juga pejabat fungsional bidang perencanaan madya Jondi Indra Bustian, Kepala Distan Bengkalis Tarmizi, Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Asnurial, para Kabid di lingkungan Bappeda dan perwakilan dari Perangkat Daerah yang mendapatkan dana DAK untuk program pembangunan di kawasan perbatasan.

Mengawali pertemuan tersebut, Firdaus menyampaikan tidak banyak kegiatan pada tahun 2020 ini yang dilaksanakan melalui DAK menyusul adanya peraturan dari Menteri Keuangan terkait penundaan kegiatan yang dialokasikan dari DAK karena pandemi Covid-19. “Kecuali DAK bidang Pendidikan dan Kesehatan, itu pun anggarannya sebagaian besar direfocussing untuk penanganan Covid,” ujar Firdaus.

Sementara itu, Ismawan Harijono dalam kesempatan tersebut mengatakan, disamping melaksanakan kegiatan monitoring evaluasi dan pengawasan, dirinya juga ingin menyampaikan hasil dari verifikasi usulan kegiatan yang bersumber dari dana DAK untuk tahun 2021. Sebagaimana diinstruksikan oleh Bappenas, BNPP juga melakukan veriikasi terhadap usulan-usulan dari daerah yang masuk.

Khusus untuk Kabupaten Bengkalis, sambung Ismawan, setelah dicek, hanya ada satu program kegiatan pada kawasan perbatasan yang masuk yaitu bidang sanitasi dan perumahan yang anggarannya tidak seberapa. “Saya  sempat ditegur sama Bappenas, ini kok cuma segini. Saya kemudian ya positif thinking saja, barangkali karena Kabupaten Bengkalis APBD-nya besar jadi nggak butuh lagi dana dari Pusat,” ujarnya.

Mendengar pemaparan dari Ismawan, Firdaus menjelaskan sebenarnya  usulan kegiatan dari Kabupaten  Bengkalis yang dananya bersumebr dari DAK untuk tahun 2021 cukup banyak. Pernyataan Firdaus ini diaminkan oleh para perwakilan dari Perangkat Daerah. Salah satunya dari Dinas Pendidikan melalui Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar (SD) Randy Vernanda. “Banyak pak yang kita usulkan baik PAUD SD maupun SMP di kecamatan-kecamatan perbatasan,” ujarnya.

Terkait dengan adanya perbedaan data tersebut, Ismawan menyarankan agar Pemkab Bengkalis berkoordinasi dengan  Pemprov Riau, karena barangkali ada kesalahan dalam input data ke aplikasi. Pihaknya sendiri tidak bisa masuk ke aplikasi karena itu kewenangan daerah. “Kita hanya mengevaluasi program kegiatan yang sudah masuk,” ujarnya.

Penulisan : Zulkarnaen
Editor : Fauzia

BERITA LAINNYA
Harga Komoditas Pertanian di Riau Stabil, Pinang Kering Tetap Rp4.400/Kg Pj Wako Bakal Berganti, Sekdako Tegaskan ASN Pemko Pekanbaru Tetap Produktif Edaran Disdik Riau Melarang Acara Mewah Perpisahan Sekolah, Ini Respon PGRI Riau Genjot Pendapatan Daerah, Bapenda Kepulauan Meranti Upgrade Aplikasi Sitanjak 10 Qori dan Qoriah Kepulauan Meranti dari 8 Cabang Masuk Final Pada MTQ 42 di Kota Dumai		Digrebek, Bandar Narkoba Kampung Dalam Pekanbaru Tunggang Langgang Lompat ke Sungai Siak Alumni Angkatan I, Sovia Septiana Wakilkan Caleg Terpilih dari Riau Hadiri Halalbihalal Golkar Institute Sambut Pilkada Serentak 2024, HKR Dorong Generasi Muda Rohul Turut Berpolitik Ikut Halalbihalal Polresta Pekanbaru, Ini Pesan Kapolda Riau untuk Personel Persoalan Tanah di Jalur Tol Pekanbaru-Rengat Muncul, Nasib 200 Pemilik Lahan Terkatung-katung