Bengkalis
Pemkab Bengkalis | DPRD Bengkalis
 
+ INDEX BERITA

16:05 - Bersama Gubernur Riau, Pj ...
16:59 - Diusulkan Rp3,1 Triliun, A...
15:51 - Sertifikasi Produk, BPOM W...
14:06 - Pupuk Subsidi di Siak Kec...
21:01 - Bertambah 19 Orang, Pasien...
14:33 - Empat Pegawai Dishub Bengk...
19:16 - Terus Meningkat, Pasien Co...
15:27 - Di Pakning, Sampah Jadi Ma...
17:11 - Empat Pelaku Usaha Garam T...
15:13 - DAK Fisik Bengkalis Tahun ...
17:56 - 26 September Mulai Kampany...
16:55 - 2021 Ada Tiga Agenda Penti...
15:11 - Perbup Penegakan Protokol ...
13:38 - Swab Massal Sasar ASN Dina...
09:48 - Jangan hanya Sekedar Wacan...
11:44 - Bocah 4 Tahun Ditemukan Te...
17:27 - Standar Pelayanan Publik B...
16:08 - Bappeda Bengkalis Gelar Ko...
17:36 - Selama Agustus, BPBD Bengk...
17:08 - UPT Pelabuhan BSL Bengkali...
 
Terkait PHK 900 Karyawan WKS
PT CPI Tidak Berwenang Campuri Masalah PHK Mitra Kerja
Senin, 27 Juli 2020 - 16:44:56 WIB
PT Chevron Pacific Indonesia.
PT Chevron Pacific Indonesia.
TERKAIT:

DURI - PT Wahana Karsa Swandiri (WKS) melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap sekitar 900 karyawannya. Kebijakan ini terpaksa dilakukan perusahaan yang beroperasi di Kota Duri, Bengkalis tersebut.

“Surat pemutusan hubungannya sudah kami terima. Tak tahulah harus bagaimana sesudah ini,” ujar salah seorang karyawan yang enggan disebut namanya, kepada wartawan, Jumat (24/7/2020) lalu.

Terkait PHK 900 karyawan PT WKS yang merupakan mitra kerja PT Chevron Pacific Indonesia (CPI) ini, Kepala Disnaker Bengkalis Hj Kholijah ketika dikonfirmasi, Jumat (24/7/2020) membenarkan hal itu.

"Selasa kemarin pihak Wahana sudah datang ke kantor melaporkan ini. Ada sekitar 900 karyawan yang di-PHK," ujar Kholijah.

Soal PHK tersebut, Manager Corporate Communication PT CPI Sonitha Poernomo mengatakan bahwa PT CPI akan selalu berkomitmen untuk senantiasa menjalankan kegiatan operasi hulu migas yang selamat, efisien dan andal serta mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Hubungan antara PT CPI dengan perusahaan mitra kerja adalah hubungan kontraktual. Kontrak PT CPI dan mitra kerja berbentuk kontrak pemborongan pekerjaan atau kontrak jasa. Sehingga perusahaan mitra kerjalah yang berwenang mengatur masalah hubungan industrial termasuk rekruitmen dan pemutusan hubungan kerja," jelas Sonitha Poernomo.

Katanya lagi, PT CPI tidak mempunyai kewenangan untuk mencampuri masalah internal para mitra kerjanya.

"Meskipun demikian, PT CPI akan tetap memastikan setiap mitra kerja menyediakan jasa-jasa sesuai kontrak dan senantiasa mematuhi peraturan dan perundangan yang berlaku," tegasnya. (*)




Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda)

 
Berita Lainnya :
  • Pelajar di Kuansing Tewas Tertimbun saat Mencari Emas
  • Wisuda SMT-SGI M Lead dan Soft Launching Kolaborasi Guru Pemimpin
  • Tak Makan Berhari-hari, Camat Rayan Bergegas Pikul Beras ke Rumah Buntal
  • Qurtararo Juara MotoGP Catalunya 2020, Dovi-Rossi Crash
  • Kapolres Meranti Imbau Warga Tunda Acara Hajatan Libatkan Banyak Orang
  •  
    Komentar Anda :

     
    Eksekutif : Pemprov Riau Pekanbaru Dumai Inhu Kuansing Inhil Kampar Pelalawan Rohul Bengkalis Siak Rohil Meranti
    Legislatif : DPRD Pekanbaru DPRD Dumai DPRD Inhu DPRD Kuansing DPRD Inhil DPRD Kampar DPRD Pelalawan DPRD Rohul
    DPRD Bengkalis DPRD Siak DPRD Rohil DPRD Meranti
         
    Management : Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik Wartawan | Visi dan Misi
        © 2010-2020 PT. METRO MEDIA CEMERLANG (MMC), All Rights Reserved