Bengkalis
Pemkab Bengkalis | DPRD Bengkalis
 
+ INDEX BERITA

16:41 - BNPP Monitoring dan Evalua...
15:18 - Kampanye Virtual Gernas Ne...
15:09 - Serahkan BST Provinsi Seca...
15:54 - NK Terkonfirmasi Positif C...
17:36 - Jalankan Pengabdian, Tim K...
16:57 - Seleksi CPNS Formasi 2019,...
14:58 - Sosialisasi Registrasi Pan...
11:37 - Perangi Covid-19, Tim KKN-...
17:49 - Bengkalis akan Dukung Prog...
16:31 - Hanya 52,69 Persen, Pemkab...
16:44 - PT CPI Tidak Berwenang Cam...
14:17 - Sengketa Saat Pilkades 201...
14:39 - Kasmarni: Disiplin, Kunci ...
16:53 - Tak Dapat Kontrak dari PT ...
17:57 - Soal Kewenangan Plh Bupati...
17:03 - TMMD Beri Kontribusi Posit...
15:41 - Terkait Penandatanganan Ra...
15:28 - Bengkalis Terima Kunjungan...
15:22 - Cegah Penyebaran, Pos Cek ...
15:53 - Rapat RTRW Lanjutan, Pemk...
 
Terkait Penandatanganan Ranperda, Plh Bupati Bengkalis Kantongi Izin dari Kemendagri
Kamis, 23 Juli 2020 - 15:41:59 WIB

BENGKALIS - Pelaksana Harian (Plh) Bupati Bengkalis H Bustami HY, sudah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia untuk menandatangani sejumlah kebijakan strategis demi kelancaran penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Bengkalis sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kepala Bagian (Kabag) Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim) Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Bengkalis Muhammad Fadhli menjelaskan bahwa H Bustami HY selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis telah menerima surat dari Kemendagri Nomor: 188.34/1822/OTDA, tanggal 31 Maret 2020, hal persetujuan penandatanganan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah, yang ditegaskan kembali dengan surat dari Gubernur Riau Nomor: 120/PEM-OTDA/796, tanggal 1 April 2020, hal penegasan surat Mendagri Nomor: 188.34/1822/OTDA.

Surat dari Kemendagri ini, kata Fadhli, sekaligus menjawab pemberitaan di media yang menyebutkan bahwa Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2019, Ranperda Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan tahun 2020 dan Ranperda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bengkalis terancam cacat hukum jika ditandatangani oleh Pelaksana Harian Bupati Bengkalis.

Kabag Prokopim M Fadhli

“Sudah jelas dari surat Kemendagri tersebut bahwa Beliau (H. Bustami HY), diizinkan untuk menandatangani kebijakan strategis seperti beberapa Ranperda yang akan disahkan dalam waktu dekat ini. Jadi kewenangan dimaksud tidak bertentangan dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku,” jelas Kabag Prokopim Muhammad Fadhli.

Kemudian, lanjutnya, dalam Surat Mendagri telah dijelaskan bahwa berdasarkan Pasal 65 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, ditegaskan bahwa apabila Kepala Daerah sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara, maka Sekretaris Daerah melaksanakan tugas sehari-hari Kepala Daerah.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 91 Ayat (2) huruf B Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 juga ditegaskan bahwa dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mempunyai tugas melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang ada di wilayahnya.

Masih dalam surat Kemendagri, juga ditegaskan bahwa berpedoman pada ketentuan tersebut, dalam rangka kelancaran penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bengkalis, maka secara prinsip Plh. Bupati Bengkalis disetujui untuk melakukan penandatanganan Ranperda dan Peraturan Kepala Daerah, LKPJ, LPPD, dan kebijakan strategis lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tetap berkoodinasi dengan Gubernur Riau sebagai Wakil Pemerintah Pusat.

“Jadi, Pak Bustami selaku Pelaksana Harian Bupati Bengkalis telah dapat melakukan penandatanganan dokumen-dokumen penting serta kebijakan strategis lainnya dan dalam pelaksanaannya, Plh. Bupati Bengkalis melaporkannya kepada Gubernur Riau.” ujar Muhammad Fadhli. (zul/inf)

Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda)

 
Berita Lainnya :
  • Sapi Kurban PTPN V Tak Sampai ke DPRD Riau, Ini Penjelasannya
  • Besok, Pendaftaran Program Kartu Prakerja Gelombang IV Dibuka
  • Petronas Melesat, Quartararo Tercepat di FP2 MotoGP Ceko
  • Tapal Batas 93 Desa di Kepulauan Meranti Bermasalah, Berpotensi Timbulkan Konflik
  • Butuh Bantuan, Kapolres Kepulauan Meranti Jenguk Balita yang Mengidap Jantung Bocor
  •  
    Komentar Anda :

     
    Eksekutif : Pemprov Riau Pekanbaru Dumai Inhu Kuansing Inhil Kampar Pelalawan Rohul Bengkalis Siak Rohil Meranti
    Legislatif : DPRD Pekanbaru DPRD Dumai DPRD Inhu DPRD Kuansing DPRD Inhil DPRD Kampar DPRD Pelalawan DPRD Rohul
    DPRD Bengkalis DPRD Siak DPRD Rohil DPRD Meranti
         
    Management : Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik Wartawan | Visi dan Misi
        © 2010-2020 PT. METRO MEDIA CEMERLANG (MMC), All Rights Reserved