Bengkalis
Pemkab Bengkalis | DPRD Bengkalis
 
+ INDEX BERITA

15:39 - Pemkab Bengkalis Bersama K...
14:13 - Plh Bupati Bengkalis Tegas...
13:40 - MTQ Kabupaten Bengkalis ke...
14:57 - Diaktifkan Kembali Setelah...
21:33 - Satu PDP Covid-19 Asal Ban...
14:17 - Tim Relawan Kukerta Unri S...
18:18 - Forum CSR Bengkalis Diakti...
18:04 - Terkait Program Bantuan ke...
16:15 - Jaga Kualitas Air, PDAM Be...
17:18 - Peringatan Hari Bhayangkar...
17:04 - Bahas Gelper dan Warung Re...
14:22 - Vonis Bebas Nelayan WNA, H...
19:18 - Berdasarkan Keputusan Mend...
18:27 - Jejak Kaki Harimau di Desa...
09:38 - Tim Relawan Covid-19 Unri ...
20:58 - Seorang Pegawai Positif Co...
17:18 - Positif Covid-19, Diskes B...
19:06 - Sejak 30 Maret, Gugus Tuga...
17:49 - BLT Tahap II Total Rp9,8 M...
20:12 - DPP PAN Serahkan SK Dukun...
 
Makmun Murod Masuk Nominasi Kadis LHK Riau, NGO Lingkungan Protes
Senin, 01 Juni 2020 - 12:42:21 WIB
Ilustrasi
Ilustrasi
TERKAIT:
 
  • Makmun Murod Masuk Nominasi Kadis LHK Riau, NGO Lingkungan Protes
  •  

    PEKANBARU – Non Government Organisation (NGO) Lingkar Hijau Pesisir (LHP) protes masuknya Makmun Murod dalam daftar calon Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Riau. Alasannya, selama menjabat Kadishutbun Meranti, Makmun Murod dinilai gagal menyelematkan  hutan alam dan lahan gambuat.

    “Kita menilai selama menjabat sebagai Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Kepulauan Meranti, Makmun Murod gagal menyelamatkan hutan alam dan gambut yang rusak oleh adanya perizinan IUPHHK-HTI di Kepulauan Meranti khususnya perizinan di Pulau Padang,” ujar Deputi Lingkar Hijau Pesisir (LHP) Ismail melalui rilisnya kepada wartawan, Senin (1/6/2020).

    Dikatakan, sejak tahun 2009-2016 telah terjadi puluhan kali aksi masyarakat Pulau Padang menolak keberadan izin HTI. Aksi ini dilakukan oleh masyarakat karena keberadaan izin tersebut menghilangkan hak kelola atas tanah yang selama ini menjadi sumber penghasilan seperti perkebunan Sagu dan Karet. Saat itu tahun 2010 Makmun Murod sudah menjabat sebagai kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Kepulauan Meranti tidak banyak berpihak pada kepentingan masyarakat yang menolak keberadaan perusahaan di Pulau Padang.

    “Beberapa kali pertemuan dengan masyarakat dengan difasilitasi beliau ketika berkonflik dengan salah satu perusahaan, Makmun Murod lebih mengarahkan dan memberikan solusi yang kita anggap menguntungkan pihak perusahaan, dan tidak mengacu pada pokok permasalahan yang dituntut oleh masyarakat,” ujar Ismail yang aktif sebagai pegiat lingkungan dan sosial di Jaringan Masyarakat Gambut Riau saat mendampingi masyarakat dalam penolakan HTI di Pulau Padang.

    Ismail mengatakan, musnahnya ratusan ribu hektar hutan alam dan kanalisasi lahan gambut di Pulau Padang dan Rangsang selama Makmun Murod menjabat Kepala Dinas di Kepulauan Meranti harus menjadi pertimbangan Gubenur Riau untuk tidak mengangkat yang  bersangkutan menjadi Kadis LHK Provinsi Riau. Perlu diketahui oleh Gubenur dan semua pihak bahwa hingga kini konflik lahan dan kerusakan gambut di Kepulauan Meranti masih terus berlanjut tanpa penyelesaian yang tuntas.

    “Pertimbangan lainnya adalah pembiaran terhadap ilegal loging kayu alam yang masif terjadi di Kepulauan Meranti selama Makmun Murod menjabat Kadis merupakan bukti nyata ketidakmampuan beliau melakukan upaya perlindungan dan pengelolaan hutan secara berkelanjutan, lestari dan berpihak kepada masyarakat,” ujar Ismail.

    Untuk diketahui pada Mei 2020, Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemprov Riau telah mengumumkan tiga nama calon Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) yaitu Imam Sukendar, Makmun Murod dan M Edi Afrizal. Dari ketiga kandidat tersebut, Makmun Murod digadang-gadangkan menjadi kandidat yang kuat untuk menduduki jabatan Kepala DLHK Provinsi Riau 

    Penulis : Zulkarnaen
    Editor : Fauzia

    Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
    Silakan SMS ke 0813 7176 0777
    via EMAIL: redaksi@halloriau.com
    (mohon dilampirkan data diri Anda)

     
    Berita Lainnya :
  • Sosialisasi Pemantau Pemilihan Pilkada 2020, KPU Bengkalis Paparkan Mekanisme Masyarakat Berpartisipasi
  • WHO Konfirmasi Penyebaran Virus Corona Bisa Lewat Udara
  • Sidang Kasus Amril Mukminin Digelar Besok, KPK Hadirkan Ketua DPRD Riau
  • LAMR Rohul dan LKA Lima Luhak Serta Tiga Kenagarian Gelar Pertemuan Terkait CSR Perusahaan
  • BLT Tahap 3 untuk Masyarakat Desa Terdampak Covid-19 di Riau Baru Disalurkan 33,88 Persen
  •  
    Komentar Anda :

     
    Eksekutif : Pemprov Riau Pekanbaru Dumai Inhu Kuansing Inhil Kampar Pelalawan Rohul Bengkalis Siak Rohil Meranti
    Legislatif : DPRD Pekanbaru DPRD Dumai DPRD Inhu DPRD Kuansing DPRD Inhil DPRD Kampar DPRD Pelalawan DPRD Rohul
    DPRD Bengkalis DPRD Siak DPRD Rohil DPRD Meranti
         
    Management : Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik Wartawan | Visi dan Misi
        © 2010-2020 PT. METRO MEDIA CEMERLANG (MMC), All Rights Reserved