Bengkalis
Pemkab Bengkalis | DPRD Bengkalis
 
+ INDEX BERITA

15:39 - Pemkab Bengkalis Bersama K...
14:13 - Plh Bupati Bengkalis Tegas...
13:40 - MTQ Kabupaten Bengkalis ke...
14:57 - Diaktifkan Kembali Setelah...
21:33 - Satu PDP Covid-19 Asal Ban...
14:17 - Tim Relawan Kukerta Unri S...
18:18 - Forum CSR Bengkalis Diakti...
18:04 - Terkait Program Bantuan ke...
16:15 - Jaga Kualitas Air, PDAM Be...
17:18 - Peringatan Hari Bhayangkar...
17:04 - Bahas Gelper dan Warung Re...
14:22 - Vonis Bebas Nelayan WNA, H...
19:18 - Berdasarkan Keputusan Mend...
18:27 - Jejak Kaki Harimau di Desa...
09:38 - Tim Relawan Covid-19 Unri ...
20:58 - Seorang Pegawai Positif Co...
17:18 - Positif Covid-19, Diskes B...
19:06 - Sejak 30 Maret, Gugus Tuga...
17:49 - BLT Tahap II Total Rp9,8 M...
20:12 - DPP PAN Serahkan SK Dukun...
 
Terkait Gaji Honorer, Pemkab Bengkalis Diminta Tunda Kegiatan Fisik
Minggu, 31 Mei 2020 - 16:37:02 WIB
Ketua Pansus Pengawasan Penanganan Covid-19 Kabupaten Bengkalis, Sofyan
Ketua Pansus Pengawasan Penanganan Covid-19 Kabupaten Bengkalis, Sofyan
TERKAIT:

BENGKALIS – Pemerintah Kabupaten Bengkalis diminta untuk menunda kegiatan fisik yang tidak begitu prioritas, agar dananya bisa dipergunakan untuk membayar gaji honorer. Berdasarkan perkiraan, dibutuhkan dana sekitar Rp100 miliar untuk membayar kekurangan gaji honor, baik tenaga honor maupun guru honor madrasah.

Hal itu disampaikan Ketua Pansus Pengawasan Penanganan Covid-19 Kabupaten Bengkalis, Sofyan kepada wartawan, Minggu (31/5/2020). “Tentu kita sangat prihatin dengan adanya rasionalisasi anggaran untuk gaji honor, baik tenaga honor instansi maupun guru honor madrasah. Karena kebijakan (rasionalisasi anggaran gaji honor,red) ini bagian dari penanganan Covid, maka kita dari Pansus juga akan memberi perhatian khusus,” ujar Sofyan saat dihubungi via ponsel.

Dikatakan, mengacu kepada SKB 2 Menteri sebenarnya pemangkasan terhadap anggaran gaji honor baik untuk honor instansi ataupun honor guru madrasah melalui dana hibah, tidak perlu terjadi dengan catatan seluruh kegiatan fisik ditunda pelaksanaannya. “Namun, yang terjadi sekarang kan ternyata kegiatan-kegiatan fisik tetap berjalan kita pun  tidak tahu apa pertimbangannya,” ujarnya.

Politikus dari partai PDIP ini mengatakan, dengan kondisi seperti sekarang, adanya penambahan dari sisi penerimaan yang akan disahkan di APBD Perubahan sepertinya mustahil. Sementara, Pemkab butuh anggaran sekitar Rp100 miliar untuk membayar kekurangan gaji honor. Maka, satu-satunya anggaran yang bisa dipergunakan adalah dengan menggeser belanja modal.

“Kalau kegiatan-kegiatan fisik tidak ditunda dari sekarang, nanti uang  untuk membayar kekurangan gaji honor dari mana. Bisa-bisa  begitu APBD Perubahan disahkan, uang untuk membayar honor  ini pun tak ada,” kata Sofyan lagi.

Masih menurut Sofyan, kalau memang pembangunan fisik itu urgen silahkan. Namun dengan catatan, Pemkab sudah ada  gambaran dari mana uang sektiar Rp100 miliar tersebut akan diperoleh. “SKB 2 Menteri ini filosofinya adalah untuk penanganan Covid, termasuk bantuan bagi warga terdampak. Artinya, Pemkab pun harus jeli dalam membuat kebijakan, jangan sampai ada korban terdampak Covid yang baru dan seharusnya tidak terjadi,” kata Sofyan lagi.

Seperti diberitakan, Pemkab melakukan  rasionalisasi seluruh anggaran terkait dengan pemberlakuan SKB 2 Menteri. Termasuk gaji honorer instansi yang berada pada pos belanja barang dan jasa serta honor guru madrasah melalui dana hibah. Solusi dari masalah tersebut adalah, sisa kekurangan anggaran untuk gaji honor akan dimasukkan di APBD Perubahan tahun anggaran 2020.

Penulis : Zulkarnaen
Editor : Fauzia


Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda)

 
Berita Lainnya :
  • Sosialisasi Pemantau Pemilihan Pilkada 2020, KPU Bengkalis Paparkan Mekanisme Masyarakat Berpartisipasi
  • WHO Konfirmasi Penyebaran Virus Corona Bisa Lewat Udara
  • Sidang Kasus Amril Mukminin Digelar Besok, KPK Hadirkan Ketua DPRD Riau
  • LAMR Rohul dan LKA Lima Luhak Serta Tiga Kenagarian Gelar Pertemuan Terkait CSR Perusahaan
  • BLT Tahap 3 untuk Masyarakat Desa Terdampak Covid-19 di Riau Baru Disalurkan 33,88 Persen
  •  
    Komentar Anda :

     
    Eksekutif : Pemprov Riau Pekanbaru Dumai Inhu Kuansing Inhil Kampar Pelalawan Rohul Bengkalis Siak Rohil Meranti
    Legislatif : DPRD Pekanbaru DPRD Dumai DPRD Inhu DPRD Kuansing DPRD Inhil DPRD Kampar DPRD Pelalawan DPRD Rohul
    DPRD Bengkalis DPRD Siak DPRD Rohil DPRD Meranti
         
    Management : Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik Wartawan | Visi dan Misi
        © 2010-2020 PT. METRO MEDIA CEMERLANG (MMC), All Rights Reserved