Bengkalis
Pemkab Bengkalis | DPRD Bengkalis
 
+ INDEX BERITA

19:22 - Dampak Covid, Honor Guru M...
15:47 - Nasib Honorer Pemkab Bengk...
20:56 - Nekat Beraksi Saat PSBB, 4...
15:45 - Plh Bupati Bengkalis Tinja...
15:26 - 108 KK Warga Desa Sei Sela...
21:32 - PSBB, Akses Menuju Wisata ...
18:22 - Alhamdulillah, 3 Pasien Po...
14:52 - Delapan Kali Swab Tetap Po...
15:04 - Hari Kedua Idul Fitri, Bel...
06:18 - Terseret Arus, RA Ditemuka...
15:51 - Target Penerimaan Pajak Da...
17:37 - Tanpa Sosialisasi, Daftar ...
16:29 - Sosialisasi Kurang, Penera...
10:21 - THR Belum Dibayar, Ratusan...
05:37 - Temuan Pansus Covid-19, Ma...
17:26 - Bengkalis Terapkan PSBB Ef...
17:40 - PSBB, Aktivitas Masyarakat...
19:17 - Beredar Daftar Ruas Jalan ...
15:09 - Rapid Test Reaktif, 34 Peg...
15:43 - Pansus Pengawasan Covid-19...
 
Dampak Covid-19 Terhadap Penurunan Pajak Daerah
Target Penerimaan Pajak Daerah Turun Hingga 50 Persen
Rabu, 20 Mei 2020 - 15:51:19 WIB
Kepala Bapenda Bengkalis, Supardi SSos MH
Kepala Bapenda Bengkalis, Supardi SSos MH
TERKAIT:

>
BENGKALIS - Penerimaan pajak tahun ini diperkirakan sulit mencapai target seiring pelemahan ekonomi Indonesia akibat pandemi Covid-19, turunnya harga minyak dan tekanan ekonomi global. Pemberian stimulus juga akan memperlebar kekurangan penerimaan pajak secara nasional.

Meluasnya pandemi Covid-19 telah berdampak serius terhadap berbagai lini sektor perekonomian di Indonesia. Bukan hanya sektor transportasi dan pariwisata yang terpengaruh. Dampak dari penyakit yang disebabkan virus korona baru itu juga telah merambat ke sektor lain, mulai dari perdagangan, industri manufaktur, usaha kecil dan menengah, hingga investasi.

Secara kewilayahan, dampak ekonomi akibat pandemi Covid-19 ini juga dirasakan di Kabupaten Bengkalis, khususnya dari sisi penerimaan pajak daerah. Pada tahun anggaran 2020, Pemerintah Kabupaten Bengkalis mentargetkan penerimaan dari pajak daerah sebesar Rp130 miliar. Jumlah ini berasal dari 12 sumber pajak daerah meliputi pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan PLN, pajak penerangan jalan non PLN, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak bumi dan bangunan (PBB P2), dan pajak bea perolehan hak atasa tanah dan bangunan (BPHTB).


Dalam kondisi normal, berdasarkan realisasi penerimaan pajak daerah dalam rentang waktu tiga tahun terakhir, yaitu dari tahun 2017 hingga 2019, realisasi penerimaan pajak daerah dalam kisaran di bawah Rp72 miliar. Detailnya, pada tahun 2017 realisasi penerimaan pajak sebesar Rp71,78 miliar dari target Rp75 miliar, tahun 2018 sebesar Rp66,08 miliar dari target Rp166,9 miliar, dan tahun 2019 sebesar Rp67,02 miliar dari target Rp188,8 miliar. Dapat dilihat dengan kondisi normal saja, dalam tiga tahun terakhir ini, realisasi penerimaan pajak daerah belum berhasil mencapai target.

Kepala Bapenda Bengkalis, Supardi SSos MH pun menyadari bahwa untuk mencapai target Rp130 miliar pajak daerah pada tahun 2020 memang sulit. Target tersebut sebenarnya ditetapkan untuk lebih memotivasi Pemkab Bengkalis agar bisa bekerja lebih maksimal lagi dalam meningkatkan pendapatan dari pajak daerah melelaui berbagai terobosan.

Apalagi dengan kondisi pandemi Covid-19, pria yang akrab dengan insan pers mengaku bukan hanya sulit melainkan mustahil target bisa dicapai. Alasannya, dengan pandemi Covid-19 ini, berbagai sektor ekonomi terkenda dampak yang berujung kepada menurunnya pendapatan para wajib pajak.

"Dari 12 jenis pajak tersebut, hampir semuanya terkena dampak Covid-19. Mustahil kita memaksakan diri untuk mencapai target yang telah kita tetapkan," ujarnya didampingi Kabid Pengembangan, Achyan, SE.

Mau tidak mau, suka tidak suka, pihaknya menurunkan target penerimaan pajak daerah hingga 50 persen, dari sebelumnya Rp130 miliar turun menjadi Rp65 miliar. Jumlah ini pun sebenarnya dirasakan masih sulit karena seperti diketahui dalam kondisi normal, realisasi penerimaan dari pajak daerah tahun-tahun sebelumnya berada pada kisaran angka tersebut. “Tapi kita akan berusaha semaksimal mungkin dengan mengerahkan semua sumberdaya yang ada,” kata Supardi.

Triwulan I Masih Normal

Berdasarkan data penerimaan pajak daerah pada triwulan pertama dari Januari s/d Maret 2020, jumlah dana dari pajak daerah yang diterima masih normal. Dampak pandemi Covid-19 belum terasa walau sejak Februari 2020, pasien positif Corona di Indonesia sudah terdeteksi.

Kabid Pengembangan Bapenda Bengkalis, Achyan mengatakan, wabah Corona saat itu belum berpengaruh karena jumlah pasien positif Corona belum begitu besar, kemudian aktifitas ekonomi masih berjalan sebagaimana biasa dan kebijakan karantina wilayah ataupun PSBB masih belum dilakukan. “Kalau kita perhatikan, pada awal-awal Corona terdeteksi di Indonesia ini, semuanya berjalan normal. Belum ada gejolak apa-apa,” ujar Achyan menambahkan.

Baru memasuki triwulan kedua, pandemi corona di Indonesia mulai berdampak kepada terganggunya aktifitas ekonomi. Dimana-mana perusahaan merumahkan karyawan, tingkat hunian di hotel-hotel menurun drastis, dan kondisi ini semakin diperparah dengan kebijakan PSBB di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Riau. Dampaknya, realisasi penerimaan pajak juga ikut terkena imbas dimana dari Maret ke April 2020, minus sebesar 18,6 persen. Beberapa jenis pajak yang menjadi penyumbang terbesar penurunan penerimaan pada rentang waktu Maret hingga April diantaranya adalah pajak hotel, pajak hiburan, pajak reklame, dan pajak penerangan jalan non PLN.

Achyan mengatakan, menurunannya kemampuan wajib pajak dalam membayar pajak disikapi oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis dengan beberapa cara. Pertama, memberikan kelonggaran berupa penundaan pembayaran pajak kepada restoran, hotel, hiburan dan pajak parkir untuk masa pajak bulan Maret , April hingga Mei 2020. Jatuh tempo untuk pembayaran pajak 3 bulan tersebut adalah pada tanggal 20 Juni 2020. Tujuannya adalah dalam rangka memberikan stimulus atau keringanan dikarenakan kejadian luar biasa Covid-19 yang menyebabkan wajib pajak mengalami penurunan omset.

Perhotelan salah satu pemasukan untuk pajak daerah

Para pengusaha hotel sendiri menurut Achyan sudah berkirim surat kepada Pemkab Bengkalis yang salah satu poinnya adalah minta keringanan berupa penghapusan pajak hotel dan restoran. Namun, sementara ini hal itu belum bisa dilakukan. Dikatakan, pajak hotel dan restoran sifatnya adalah self assessment artinya penghitungan berapa pajak yang dibayar dilakukan sendiri oleh pengusaha hotel. Kalau memang tidak ada yang menginap di hotel tersebut maka tidak ada pajak hotel dan restoran yang harus dibayarkan. “Jadi sebenarnya tidak perlu minta penghapusan pembayaran pajak. Sudah jelas kalau tidak ada yang menginap berarti pajaknya nihil,” kata Achyan.

Kebijakan kedua yang ditempuh Pemkab Bengkalis adalah penghapusan sanksi administratif pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB P2) bagi wajib pajak yang terhutang. Penghapusan sanksi administrati berupa dengan ini tidak menghilangkan kewajiban pajak terhutang. Masa penghapusan sanksi administrati pembayaran pajak PBB P2 berlaku mulai tanggal 2 Mei hingga 30 September 2020.

Terhadap dua kebijakan tersebut, Supardi mengatakan telah dituangkan dalam Peraturan Bupati, yaitu Perbup Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Bengkalis tahun 2020. Kemudian Perbup Nomor 27 Tahun 2020 tentang Penetapan Pembayaran Pajak Hotel, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir sebagai Dampak Status Kejadian Luar Biasa Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Bengkalis.

"Disatu sisi kita sangat menyadari bagaimana Covid-19 ini memberikan dampak yang sangat signifikan bagi dunia usaha dan masyarakat. Namun disisi lain juga, kita berupaya bagaimana pendapat asli daerah (PAD) tetap ada bagi keberlangsungan pembangunan di Kabupaten Bengkalis,” ujar Supardi (Adv)

Penulis: Zulkarnaen
Editor: Budy Satria







Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda)

 
Berita Lainnya :
  • Polisi di Rohil Dilempari Batu dan Dikejar Warga dengan Parang Saat Amankan Tersangka Narkoba
  • Aturan Akad Nikah New Normal, Maksimal Dihadiri 30 Tamu Undangan
  • Tambah 11 Orang, Positif Corona di Sumbar Capai 552 Kasus
  • Selasa, Rektor UIR Lantik Wakil Dekan Fakultas dan Wadir Pascasarjana UIR
  • Rapid Test Massal, 10 Warga Tenayan Raya Pekanbaru Hasilnya Reaktif Covid-19
  •  
    Komentar Anda :

     
    Eksekutif : Pemprov Riau Pekanbaru Dumai Inhu Kuansing Inhil Kampar Pelalawan Rohul Bengkalis Siak Rohil Meranti
    Legislatif : DPRD Pekanbaru DPRD Dumai DPRD Inhu DPRD Kuansing DPRD Inhil DPRD Kampar DPRD Pelalawan DPRD Rohul
    DPRD Bengkalis DPRD Siak DPRD Rohil DPRD Meranti
         
    Management : Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik Wartawan | Visi dan Misi
        © 2010-2020 PT. METRO MEDIA CEMERLANG (MMC), All Rights Reserved