Bengkalis
Pemkab Bengkalis | DPRD Bengkalis
 
+ INDEX BERITA

17:25 - Bengkalis Lakukan Disinfek...
16:49 - Hasil Rapid Test 186 TKI d...
17:24 - 186 TKI dari Malaysia Jala...
18:48 - Karantina Mandiri Buat War...
13:16 - ODP di Kabupaten Bengkalis...
13:58 - PKB Bengkalis Semprotkan D...
13:32 - Data Call Center Covid-19 ...
18:42 - Ikuti Program Karantina Ma...
11:33 - Data PDP Covid-19 di Bengk...
06:13 - Tidak Ada Bupati dan Plt B...
22:28 - Data ODP yang Dikarantina ...
14:43 - Jumlah Warga Bengkalis yan...
20:09 - Warga Bengkalis dari Malay...
15:54 - Hingga Rabu Siang, Total O...
18:31 - ASN Bengkalis Dapat “Dis...
17:03 - Sembunyi di Hutan TKI Baka...
14:48 - Jumlah ODP di Bengkalis Re...
19:17 - Putus Mata Rantai Covid-19...
16:31 - Diiringi Isak Tangis, Penu...
14:23 - 81 Penumpang dari Malaysia...
 
Tidak Ada Bupati dan Plt Bupati, TPP 2020 Belum Bisa Dicairkan
Jumat, 27/03/2020 - 06:13:08 WIB

BENGKALIS – Tambahan Penghasilan  Pegawai (TPP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis untuk tahun 2020 ini masih belum bisa dicairkan. Isu yang beredar, hal ini terkait dengan tidak adanya Bupati maupun Plt. Bupati yang menandatangani Peraturan Bupati tentang perubahan penjabaran APBD 2020.
            
Isu yang beredar Perbup yang mengatur penjabaran APBD 2020 ini perlu  dilakukan perubahan karena menyesuaikan dengan perubahan Perangkat Daerah yang mengacu kepada Perda Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis. Disamping itu, Perbup tersebut perlu diubah terkait dengan penggunaan dana DAK untuk penanganan Covid-19.
            
Sementara untuk menandatangani Perbup tentang perubahan penjabaran APBD 2020 harus  dilakukan oleh  Bupati atau Plt. Bupati. Hal ini menyulitkan karena Bupati Bengkalis Amril Mukminin masih berstatus tahanan KPK. 

Sedangkan Muhammad yang saat itu ditunjuk sebagai Plt. Bupati Bengkalis berstatus DPO. Sekda Bengkalis sendiri H Bustami yang ditunjuk sebagai Plh. Bupati Bengkalis ternyata tidak memiliki kewenangan untuk menandatangani  Perbup, kecuali atas persetujuan Menteri Dalam Negeri.
          
Terkait dengan informasi ini, Kepala BPKAD Bengkalis Aulia belum berhasil dikonfirmasi. Kepala Bidang Anggaran BPKAD Bengkalis,  Arlis Suhatman sendiri saat dihubungi enggan memberikan penjelasan dan menyarankan kepada wartawan untuk menghubungi Bagian Tata Pemerintahan,karena kewenangan ada  di Bagian Tata Pemerintahan.
            
Sementara itu Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis, Mohd Amru Herawza saat dihubungi membenarkan belum bisa cairnya TPP karena Perbup Perubahan Penjabaran APBD 2020 belum diteken. “Pak Sekda selaku Plh Bupati tidak bisa menandatangani karena memiliki kewenangan yang terbatas,” ujar Amru.
      
 Sebagaimana diatur dalam  Permendagri Nomor  120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, disebutkan untuk menandatangani Peraturan Kepala Daerah harus ada izin tertulis dari Menteri Dalam Negeri. Terkait hal ini, sambung Amru, pihaknya sudah mengajukan surat kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) melalui Biro Hukum Pemerintah Provinsi Riau.

Namun, mungkin karena gencarnya persoalan virus Corona dan para pejabat fokus ke hal tersebut, membuat surat yang mereka ajukan ke Mendagri belum ada perkembangan. Sehingga Amru sendiri belum bisa memastikan kapan TPP bisa dicairkan

Penulis: Zulkarnaen
Editor: Yusni Fatimah

Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda)

 
Berita Lainnya :
  • Penumpang di Bandara SSK II Pekanbaru Anjlok 50 Persen akibat Pandemi Corona
  • Dampak Corona, Arab Saudi Minta Umat Islam Tunda Persiapan Haji
  • Sinergi SKK Migas - Pertamina EP Asset 1 Field Lirik Bersama Upika Cegah Penyebaran Covid-19
  • Cegah Wabah Virus Corona, Ini Imbauan Bacalon Bupati Pelalawan Budi Artiful
  • Trafik Melonjak, WhatsApp Batasi Video di Status Jadi 15 Detik
  •  
    Komentar Anda :

     
    Eksekutif : Pemprov Riau Pekanbaru Dumai Inhu Kuansing Inhil Kampar Pelalawan Rohul Bengkalis Siak Rohil Meranti
    Legislatif : DPRD Pekanbaru DPRD Dumai DPRD Inhu DPRD Kuansing DPRD Inhil DPRD Kampar DPRD Pelalawan DPRD Rohul
    DPRD Bengkalis DPRD Siak DPRD Rohil DPRD Meranti
         
    Management : Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik Wartawan | Visi dan Misi
        © 2010-2020 PT. METRO MEDIA CEMERLANG (MMC), All Rights Reserved