Bengkalis
Pemkab Bengkalis | DPRD Bengkalis
 
+ INDEX BERITA

15:45 - Trend Kepulangan TKI di Pe...
14:44 - 7 PDP di Bengkalis Sembuh ...
13:52 - Update Covid-19 Kabupaten ...
16:22 - Bersumber dari DAK 2020, 7...
17:28 - Pemkab Bengkalis Bahas Usu...
14:49 - Kembali, 1 Pasien PDP Covi...
22:10 - Turun Drastis, Warga Bengk...
17:24 - Warga Duri Positif Covid-1...
16:30 - Hasil Swab Negatif, PDP as...
17:25 - Bengkalis Lakukan Disinfek...
16:49 - Hasil Rapid Test 186 TKI d...
17:24 - 186 TKI dari Malaysia Jala...
18:48 - Karantina Mandiri Buat War...
13:16 - ODP di Kabupaten Bengkalis...
13:58 - PKB Bengkalis Semprotkan D...
13:32 - Data Call Center Covid-19 ...
18:42 - Ikuti Program Karantina Ma...
11:33 - Data PDP Covid-19 di Bengk...
06:13 - Tidak Ada Bupati dan Plt B...
22:28 - Data ODP yang Dikarantina ...
 
Tidak Memiliki Payung Hukum
Keberadaan Dinas Pertanian Bengkalis Dinilai “Siluman”
Rabu, 26/02/2020 - 08:24:12 WIB

BENGKALIS – Keberadaan Perangkat Daerah (PD) Pertanian Kabupaten Bengkalis dinilai “siluman” alias ilegal karena tidak memiliki payung hukum. Dikatakan demikian karena dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019, tidak ada Dinas Daerah yang bernama Dinas Pertanian.

"Perda Nomor 7 Tahun 2019 ini merupakan perubahan atas Perda Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis. Silahkan baca, tidak ada yang namanya Dinas Pertanian,” ujar Sekretaris Badan Anti Korupsi (BAK) Lembaga Investigasi Penyelamat Uang Negara (LIPUN) Riau, Wan M Sabri kepada wartawan, Selasa (26/2/2020).

Dikatakan, dalam Perda Nomor 7 Tahun 2019 tersebut telah terjadi perubahan nomenklatur sejumlah PD. Salah satu PD yang berubah adalah Dinas Pertanian menjadi Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Peternakan. Anehnya, saat pelantikan bulan Januari 2020 lalu, perubahan nomenklatur ini tidak diiringi dengan pelantikan para pejabat yang ada di Dinas Pertanian. 

“Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu saja, yang berubah menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, pejabat yang ada didalamnya dilantik. Ini dari Dinas Pertanian menjadi Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Peternakan, bisa dikatakan terjadi perubahan total kok tidak dilakukan pelantikan dengan nomenklatur yang baru,” papar Wan Sabri.
Sebenarnya, sambung Wan Sabri, anggaplah  Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Peternakan tersebut  merupakan PD baru dan belum diterapkan dengan berbagai alasan, itu tidak ada masalah. Sama halnya dengan Dinas Perkebunan yang baru muncul dalam Perda Nomor 7. Sampai sekarang belum direalisasikan. 
“Namun bukan berarti Dinas Pertanian tetap ada, itu salah karena sudah jelas-jelas tidak ada yang namanya Dinas Pertanian dalam Perda Nomor 7 tersebut,” ulang  Wan Sabri lagi.

Masih menurut Wan Sabri, karena Dinas Pertanian ini merupakan dinas “siluman”, maka seluruh pembiayaan yang dikeluarkan dengan mengatasnamakan Dinas Pertanian juga siluman alias tidak bisa dipertanggungjawabkan. 

“Semua, termasuk biaya perjalanan dinas Kepala Dinas dan bisa menjadi persoalan hukum,” ujarnya lagi.

Terpisah, Kepala Bagian Organisasi Setdakab Bengkalis, Rahmat saat dikonfirmasi mengakui adanya persoalan tersebut. Namun, pihaknya sudah ada solusi alias keputusan. Hanya saja belum bisa diekspos karena terlebih dahulu akan disampaikan ke pimpinan dalam rapat terbatas nantinya. 

"Nanti setelah kita sampaikan ke pimpinan baru akan diekspos,” kata Rahmat. 

Penulis: Zulkarnaen
Editor: Fauzia

Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda)

 
Berita Lainnya :
  • Forkopimda Inhu Sidak Bulog, Antisipasi Kelangkaan Bahan Pangan Dampak Virus Corona
  • Kejam! Usai Diperkosa dan Dibunuh, Pembina Pramuka Tusuk Kemaluan Siswi Ini dengan Kayu
  • Hari Ini Riau Masih Diguyur Hukan, Waspada Petir dan Angin Kencang
  • Kemenag Rohul Tunda Pernikahan Masyarakat yang Daftar Setelah 1 April 2020 karena Wabah Corona
  • Cegah Corona, Seorang ASN di Pemkab Kepulauan Meranti Bikin Disinfection Chamber
  •  
    Komentar Anda :

     
    Eksekutif : Pemprov Riau Pekanbaru Dumai Inhu Kuansing Inhil Kampar Pelalawan Rohul Bengkalis Siak Rohil Meranti
    Legislatif : DPRD Pekanbaru DPRD Dumai DPRD Inhu DPRD Kuansing DPRD Inhil DPRD Kampar DPRD Pelalawan DPRD Rohul
    DPRD Bengkalis DPRD Siak DPRD Rohil DPRD Meranti
         
    Management : Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik Wartawan | Visi dan Misi
        © 2010-2020 PT. METRO MEDIA CEMERLANG (MMC), All Rights Reserved