BENGKALIS - Bappeda Bengkalis menggelar workshop usulan desa/kelurahan ke sistem e-Planning. Dalam workshop yang akan berlangsung selama tiga hari ini, Bappeda berharap baik Desa maupun Kelurahan bisa mengoptimalkan sisem e-Planning dalam menginput usulan kegiatan.

Workshop dibuka secara resmi oleh Kepala Bappeda Bengkalis, Hadi Prasetyo, bertempat di ruang rapat Lantai II Bappeda, Rabu (15/1/2020). Turut mendampingi mantan Kadis PUPR ini, Sekretaris Bappeda Rinto dan para kepala bidang di lingkungan Bappeda Bengkalis. Direncanakan, workshop akan berlangsung dari tanggal 15-17 Januari dengan melibatkan seluruh desa se-Kabupaten Bengkalis.

Mengingat banyaknya desa/kelurahan yang akan terlibat dalam workshop ini, maka pelaksanaan workshop dibagi perkecamatan dengan jadwal sebagai berikut, untuk kecamatan Bengkalis dan Bantan dilaksanakan mulai hari Rabu (15/1/2020) pagi hingga siang. Kecamatan Bukit Batu Kecamatan Siak Kecil dan Kecamatan Bandar Laksamana masih pada hari Rabu namun mulai dari pukul 13.00 WIB s/d 17.00 WIB.

Berikutnya Kecamatan Bathin Solapan Kecamatan Pinggir Kecamatan Talang Muandau dan Kecamatan Mandau dilaksanakan pada hari Kamis (16/1/2020). Terakhir Kecamatan Rupat dan Rupat Utara dilaksanakan pada hari terakhir, Jumat (17/1/2020).

Hadi Prasetyo berharap kepada peserta agar benar-benar memanfaatkan waktu yang ada, sehingga proses input usulan desa/kelurahan ke sistem e-Planning bisa berjalan lancar. "Bapak-bapak dan ibu-ibu ada waktu sekitar 2 jam untuk menginput usulan di sini. Tolong manfaatkan dengan sebaik-baiknya," ujar Hadi Prasetyo

Terpisah, Sekretaris Bappeda Bengkalis, Rinto saat ditemui usai pembukaan mengatakan, usulan yang akan diinput ke sistem e-Planning ini adalah usulan hasil Musrenbang Desa 2019.

“Tahun sebelumnya juga desa-desa sudah melakukan input usulan kegiatan pembangunan ke sistem e-Planning namun belum maksimal. Jadi dalam workshop ini kita ingin memaksimalkan lagi,” kata Rinto.

Di samping itu, sambung Rinto lagi khusus usulan dari desa/kelurahan ini, tidak akan  digabung ke Perangkat Daerah (PD). Sehingga dalam pembahasan bersama DPRD nanti, baik DPRD maupun PD sama-sama tahu mana yang benar-benar  murni usulan dari  desa. Hal ini dilakukan untuk memperkecil kemungkinan usulan dari desa hilang karena tertindih dengan usulan PD, padahal usulan itu tergolong usulan prioritas.

Penulis : Zulkarnaen
Editor: Yusni Fatimah

BERITA LAINNYA
Serius Maju Pilkada Siak 2024, Afni Daftar ke PDIP DPRD Pekanbaru Harap ASN Tetap Bekerja Profesional Dimasa Transisi Pj Walikota Tumpukan Sampah di Pekanbaru Kian Bertambah, Kepala DLHK: Masyarakat Harus Ikut Berkontribusi Disdik Riau Buka Seleksi Guru SMAN Plus Gelombang Kedua, Ini Jadwalnya Jangan Lupa Saksikan Atraksi TNI AU di Lanud Roesmin Nurjadin 28 April		Pj Gubernur Riau Melayat ke Rumah Duka Mantan Bupati Inhil Puluhan Personel Ditresnarkoba Polda Riau Jalani Tes Urin, Hasilnya? KUR BRI Bantu Kedai Harian di Pekanbaru Bertahan Saat Masa Sulit Disnakertrans Riau Tuntaskan 28 Pengaduan Pembayaran THR Idulfitri 1445 Hijriyah Suzuki Catat Kenaikan Penjualan 14 Persen di Kuartal Pertama 2024