Bengkalis
Pemkab Bengkalis | DPRD Bengkalis
 
+ INDEX BERITA

18:48 - Karantina Mandiri Buat War...
13:16 - ODP di Kabupaten Bengkalis...
13:58 - PKB Bengkalis Semprotkan D...
13:32 - Data Call Center Covid-19 ...
18:42 - Ikuti Program Karantina Ma...
11:33 - Data PDP Covid-19 di Bengk...
06:13 - Tidak Ada Bupati dan Plt B...
22:28 - Data ODP yang Dikarantina ...
14:43 - Jumlah Warga Bengkalis yan...
20:09 - Warga Bengkalis dari Malay...
15:54 - Hingga Rabu Siang, Total O...
18:31 - ASN Bengkalis Dapat “Dis...
17:03 - Sembunyi di Hutan TKI Baka...
14:48 - Jumlah ODP di Bengkalis Re...
19:17 - Putus Mata Rantai Covid-19...
16:31 - Diiringi Isak Tangis, Penu...
14:23 - 81 Penumpang dari Malaysia...
17:29 - Musrenbang RKPD Tahun 2021...
17:23 - Cegah Corona di Fasilitas ...
15:51 - Cegah Penyebaran Covid-19,...
 
Bappeda Gandeng Kejari Bengkalis Taja FGD Perencanaan Pembangunan dalam Perspektif Hukum
Senin, 23/12/2019 - 16:22:21 WIB
Kasi Pidsus Agung Irawan saat menyampaikan materi.
Kasi Pidsus Agung Irawan saat menyampaikan materi.
TERKAIT:

BENGKALIS – Pemerintah Kabupaten Bengkalis melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bengkalis menggelar Forum Grup Diskusi (FGD) tentang Perencanaan Pembangunan dalam Persepektif Hukum. Acara ini dilaksanakan dengan menggandeng Kejaksaan Negeri Bengkalis (Kejari).

Acara dibuka secara resmi oleh Plt. Kepala Bappeda diwakili Kabid PPE Muhammad Firdaus, bertempat di ruang rapat Zahari Lantai II, Senin (23/12/2019). Sementara dari Kejari Bengkalis, Kepala Kejaksaan Negeri Bengkalis diwakili oleh Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Bengkalis, Agung Irawan SHMH. Kegiatan ini sendiri dihadiri oleh para Sekretaris Dinas, Badan dan Kantor  serta para pejabat pengawas dan administrator lingkup Pemerintah Kabupaten Bengkalis.

Mengawali pertemuan tersebut, Firdaus atas nama Plt. Kepala Bappeda menyampaikan ucapan terima kasih atas kehadiran para peserta, khususnya Agung Irawan SHMH selaku narasumber kegiatan. Dirinya berharap, kehadiran Agung Irawan bisa dimanfaatkan sebaik mungkin untuk saling bertukar pikiran terkait dengan perencanaan pembangunan dalam perspektif hukum.

Dalam kesempatan tersebut, Firdaus mengatakan, dalam melaksanakan perencanaan pembangunan, Pemerintah  Kabupaten Bengkalis selalu mengacu kepada aturan-aturan yang selalu berganti. Pergantian tersebut adakalanya begitu cepat sehingga aturan yang lama belum benar-benar difahami, sudah keluar pula aturan yang baru.

Pergantian aturan yang begitu dinamis, menurut Firdaus, dikhuatirkan menimbulkan kesalahan yang dapat mengakibatkan persoalan hukum di kemudian hari.

“Untuk itulah, pada kesempatan kali ini kita menggelar FGD dengan mengundang Kejaksaan Negeri Bengkalis, dalam hal ini diwakili oleh Kasi Pidsus Pak Agung Irawan,” ujar Firdaus seraya menambahkan, dalam FGD ini dirinya berharap lebih banyak diskusi antara peserta dengan narasumber.

Sementara itu, Kasi Pidsus Kejari Bengkalis, Agung Irawan diawal pemaparannya mengatakan, biasanya dalam forum-forum terbuka seperti dalam FGD, peserta kurang terbuka dalam menyampaikan persoalan yang dihadapi. Untuk itu, Kantor Kejaksaan Negeri Bengkalis selalu terbuka menerima kedatangan siapapun dari instansi Pemerintah Kabupaten Bengkalis untuk berdiskusi.

“Bapak Ibu nggak perlu takut datang ke Kantor, bukan diperiksa kok,” kelakar Agung.

Menurut Agung, sesuai dengan instruksi Presiden RI Joko Widodo, penegakan hukum tidak lagi terfokus pada penindakan, melainkan pecegahan. Sebelum terjadi kerugian negara, maka perlu dilakukan hal-hal yang bisa mencegah terjadinya tindakan korupsi.

“Tindak pidana korupsi baru terjadi kalau sudah ada dugaan kerugian negara. Namun, sebelum itu ada proses-proses yang menyertai. Proses-proses inilah yang harus sama-sama kita kawal agar sesuai dengan aturan yang berlaku,” ujarnya.

Agung mencontohkan tentang proses pelaksanaan program kegiatan, dimana mulai dari perencanaan hingga penandatanganan kontrak merupakan produk perdata. Artinya, kalau ada hal-hal yang diduga tidak  sesuai aturan maka bisa diselesaikan melalui jalur perdata. Kemudian ketika ULP menetapkan pemenang merupakan produk  TUN. Sehingga kalau ada rekanan yang merasa dirugikan, bisa mem-PTUN-kan penetapan pemenang tender.

Masih terkait dengan fokus pencegahan, dalam kesempatan itu Agung mengatakan MoU Datun antara Kejari dengan Pemkab Bengkalis sebenarnya memberikan manfaat yang besar. Untuk itu, dirinya berharap bagi instansi-instansi yang belum melakukan MoU bisa segera melakukan hal itu.

Penulis : Zulkarnaen
Editor : Yusni Fatimah




Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda)

 
Berita Lainnya :
  • Karantina Wilayah! Mulai Senin Orang Luar Dilarang Masuk Sumbar
  • PLN ULP Pasir Pangaraian Pastikan Selama Ramadan Tidak Ada Pemadaman Listrik Terencana
  • Ayah Tiri di Pekanbaru Bunuh Balita Karena Kesal Sering Menangis, Jasadnya Dibuang ke Semak-semak
  • Fatwa Muhammadiyah: Tak Perlu Tarawih di Masjid Selama Corona
  • Imbas Corona, Paket Pekerjaan Fisik DAK Kepulauan Meranti Rp91 Miliar Batal Dilelang
  •  
    Komentar Anda :

     
    Eksekutif : Pemprov Riau Pekanbaru Dumai Inhu Kuansing Inhil Kampar Pelalawan Rohul Bengkalis Siak Rohil Meranti
    Legislatif : DPRD Pekanbaru DPRD Dumai DPRD Inhu DPRD Kuansing DPRD Inhil DPRD Kampar DPRD Pelalawan DPRD Rohul
    DPRD Bengkalis DPRD Siak DPRD Rohil DPRD Meranti
         
    Management : Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik Wartawan | Visi dan Misi
        © 2010-2020 PT. METRO MEDIA CEMERLANG (MMC), All Rights Reserved