BENGKALIS  - Pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan kurang mampu semakin mendapatkan perhatian yang sangat besar dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkalis. Ini dapat dilihat, tahun 2019 ini pembayaran premi jaminan kesehatan bagi 64.685 jiwa akan ditanggung pemerintah.

Tanggungan premi tahun 2019 ini meningkat sekitar 22 persen atau 11.695 jiwa dari tahun sebelumnya yakni sebesar 52.990 jiwa masyarakat miskin dan kurang mampu yang masuk dalam Penerima Bantuan Iuran (PBI).

“Kita tetap komit melanjutkan program Integrasi Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah (Jamkesmasda) ke JKN (Jaminan Kesehatan Nasional). Sesuai arahan Pak Bupati Amril Mukminin, tahun ini kita menaikan jumlah peserta JKN PBI APBD yang tanggung premi/iuran,” ungkap Kepala Dinas Kesehatan, dr Ersan Saputra TH, melalui Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Heri Pratikno SKM MPH.

Dilansir dari cakaplah.com, diungkapkan Hari Pratikno, besarnya anggaran tanggungan premi/iuran bulanan peserta PBI APBD Kabupaten Bengkalis pada tahun 2019 sebesar Rp8,9 miliar ke BPJS Kesehatan Cabang Dumai. Pembayaran dengan sistem Budget Sharing bersama Pemerintah Provinsi Riau (Pemprov) dengan perbandingan 50 persen 50 persen.

Proporsi budget sharing 50:50 ini sangat menggembirakan, karena tahun 2018 lalu proporsi budget sharing masih 80:20. Yakni, Pemkab Bengkalis menanggung 80 persen premi peserta PBI APBD dan Pemprov Riau menanggung 20 persen sisanya.

Besarnya premi yang ditanggung Pemkab Bengkalis sebesar Rp23.000 per jiwa per bulan. Artinya, total anggaran yang digelontarkan pada tahun 2018 sebesar Rp11.700.192.000, dengan perhitungan 52.990 jiwa x 12 bulan x 23.000 x 80 persen.

Sedangkan pada tahun 2019, jumlah tanggungan premi untuk peserta PBI sebanyak 64.685 jiwa sebesar Rp8.926.530.000, dengan perhitungan 64.685 jiwa x 12 bulan x Rp.23.000 x 50 persen. “Dengan adanya skema fifty fifty ini, jumlah peserta JKN PBI naik sebanyak 11 ribu lebih,” ungkapnya.

Untuk menentukan masyarakat yang masuk dalam peserta PBI APBD, Dinas Kesehatan bekerjasama dengan Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis. Karena instansi tersebut yang memiliki kewenangan menentukan status miskin atau tidak miskin.

Pada tahun 2019, Bengkalis seharusnya ditargetkan mencapai Universal Health Coverage (UHC). Artinya minimal 95 persen masyarakat sudah memiliki kartu jaminan kesehatan atau menjadi peserta JKN.

Berdasarkan evaluasi BPJS Kesehatan Cabang Dumai, sampai akhir 2018 masyarakat Kabupaten Bengkalis yang sudah menjadi peserta BPJS Kesehatan sekitar sekitar 74 persen. Artinya, kata Heri Partikno, masih ada sekitar 21 persen lagi untuk mencapai UHC tersebut. (*)

BERITA LAINNYA
ASICS Hadirkan Concept Store Di Mall Living World Pekanbaru Pj Wako Pekanbaru Lepas 71 Kafilah, Hadiah Umrah Disiapkan untuk Juara di MTQ ke-42 Posko Angkutan Lebaran Ditutup, Bandara SSK II Pekanbaru Layani 168.802 Penumpang Nikmati Promo di The Premiere Hotel, Mulai dari Menginap Hingga Halalbihalal Package Makin Silau Nih, Harga Emas Antam 1 Gram di Pekanbaru Naik Tipis Jadi Rp1.347.000		Satu Per Satu Tokoh Mulai "Cek Ombak", Kini Bupati Kuansing Turut Nyatakan Siap Maju Pilgubri Terekam CCTV, ART di Kepri Curi Emas dan Uang Majikan Senilai Rp100 Juta Lepas Kafilah MTQ Tingkat Riau ke Dumai, Ini Pesan Bupati Pelalawan Jangan Lupa Bawa Mantel, Potensi Hujan Disertai Angin Kencang Guyur Riau BMKG: Akhir Pekan Riau Nihil Titik Api