www.halloriau.com


BREAKING NEWS :
Berikut Hasil Perolehan Suara Sah DPD RI Tingkat Riau, Edwin Pratama dan Alpasirin Menggugat ke MK
Otonomi
Pekanbaru | Dumai | Inhu | Kuansing | Inhil | Kampar | Pelalawan | Rohul | Bengkalis | Siak | Rohil | Meranti
 


Timbulkan Banyak Persoalan, BLJ Sebaiknya Dibubarkan
Minggu, 22 Juli 2018 - 17:43:53 WIB

BENGKALIS – PT Bumi Laksamana Jaya (BLJ) sebagai sebagai satu BUMD milik Pemerintah Kabupaten Bengkalis sebaiknya dibubarkan saja. Perusahaan semi plat merah yang sudah menghabiskan APBD sebesar Rp426 miliar lebih ini bukan menguntungkan daerah, malah sebaliknya banyak menimbulkan persoalan.

“Dengan investasi sebesar ini dan apa yang telah disumbangkan PT BLJ sebagai BUMD Pemkab Bengkalis, sangatlah jauh daripada berimbang. Malah banyak menimbulkan persoalan,” ujar Sekretaris Badan Anti Korupsi (BAK) LIPUN Bengkalis, Wan Mhd Sabri kepada wartawan, Minggu (22/7).

Wan Sabri yang juga menjabat   Ketua KOMBS (Komite Masyarakat Bukit Batu Siak Kecil) ini mengatakan, sejak pertama kali didirikan pada tahun 2001, PT BLJ sudah berkali-kali ganti nakhoda. Pertama kali dalam rentang waktu 2002 – 2003, direktur PT BLJ dijabat oleh Yan Haris, kemudian berturut-turut Bukhari SE, Plt. M Milchan, Drs Munzir Bey, dan Pj. Dirut Muhibuddin.
            
Pada tahun 2009 – 2011, jabat direktur di-Plt. kan kepada komisaris mulai dari H Mukhlis hingga Zakaria Yusuf. Baru pada tahun 2011, jabatan direktur defenitif diserahkan kepada Yusrizal Handayani. “Terakhir sejak 2015 sampai sekarang dipegang oleh Abdul Rahman,” kata Wan Sabri.
            
Walau jabatan direktur terus berganti, sambung Wan Sabri, persoalan yang melilit perusahaan milik Pemkab Bengkalis ini tak kunjung tuntas. Bahkan sangat disayangkan, Pemkab tak melakukan apa yang direkomendasikan oleh BPK RI pada Maret 2007. Audit BPK tersebut merekomendasikan agar menempatkan orang-orang profesional dan bukan PNS apalagi PNS yang menduduki jabatan penting pelayanan publik sebagai Komisaris di PT BLJ yang berdampak kepada pengawasan yang tidak optimal.

Masih menurut Wan Sabri, aset yang dimiliki BLJ tidak ada nilai sama sekali, seperti Rice Processing Complex (RPC) di Desa Sepotong Kecamatan Siak kecil justru membebani neraca PT BLJ karena penyusutannya. Sedangkan pabrik pengolahan padi tersebut tak memiliki nilai ekonomis akibat dari posisi pabrik berada pada tanah milik pemda yang tidak dipisahkan dari kekayaan Pemkab Bengkalis.

“Pabrik tersebut menjadi barang rongsokan tidak bisa digunakan sama sekali. Begitu juga aset lainnya yang merupakan barang tak bergerak seperti SPBU juga terletak pada lahan milik pemkab Bengkalis, sehingga tak bisa dinilai sebagai aset. Karena jika ada yang mau mengakuisisinya hanya ada izin dan beberapa barang yang sulit dinilai secara ekonomis,” papar Wan Sabri.

Dikatakan, investasi Pemkab Bengkalis yang hampir setengah trilliun rupiah itu malah sudah menjadikan beberapa dirutnya narapidana bahkan ada yang DPO. Bahkan PT BLJ tahun 2017 neracanya dalam kondisi minus Rp1,6 miliar rupiah, sedangkan putusan pengadilan terhadap pesangon karyawan harus dibayarkan. 

“Jadi dari analisa keadaan BUMD PT BLJ ini, saya menyarankan kepada Pemkab Bengkalis untuk membubarkannya dan membentuk BUMD baru dan menghibahkan semua aset PT BLJ yang ada sekarang berikut tanah-tanahnya, serta Pemkab sebagai owner PT BLJ membayarkan seluruh hutang PT BLJ serta menagih piutang yang masih ada,” ujar Wan Sabri seraya mengatakan, untuk menutupnya Pemkab bisa melaksanakan sesuai UU perseroan terbatas (PT)  No  40 Tahun 2007 dan Perda 46 Tahun 2001 tentang pendirian BUMD PT BLJ daripada mempertahankan keberadaan PT BLJ ini menjadi beban, bahkan memberikan ketidakpastian terhadap karyawan yang sampai saat ini masih menunggu pesangon. 

Penulis: Zulkarnaen
Editor: Yusni Fatimah

   


Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda)


BERITA LAINNYA    
Infografis rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara sah Pemilu DPD RI tingkat Provinsi Riau (foto:kpu riau).Berikut Hasil Perolehan Suara Sah DPD RI Tingkat Riau, Edwin Pratama dan Alpasirin Menggugat ke MK
Ilustrasi program magang ke Jepang tahap II Disnakertrans Riau dibuka (foto/int)Dibuka Sampai Agustus 2024, Ini Syarat Program Magang ke Jepang Tahap II Disnakertrans Riau
Bupati Kepulauan Meranti, Asmar saat meninjau alat penanganan Karhutla (foto/ist)Tetapkan Siaga Bencana, Pemkab Kepulauan Meranti Ingatkan Bahaya Karhutla
Pj Gubri, SF Hariyanto menerima piagam penghargaan dari Kepala Perwakilan Ombudsman RI di Provinsi Riau, Bambang (foto/int)Pemprov Riau Raih Penghargaan Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik 2023 dari Ombudsman
Pasukan Manggala Agni Daops Siak terlihat melakukan pendinginan terhadap lahan yang terbakarTim Manggala Agni Siang Malam Berjibaku Padamkan Api di Pulau Rangsang
  Ribuan bangkai ayam potong dibuang ke aliran sungai di Desa Sungai Pinang (foto/ist)Geger, Ribuan Bangkai Ayam Terapung di Sungai Musi Rawas Sumsel, Polisi Turun Tangan
Ilustrasi tapir besar masuk permukiman penduduk di Pekanbaru (foto/int)BKSDA Riau Tinjau Lokasi Tapir Masuk Pemukiman di Pekanbaru
Pj Gubri, SF Hariyanto menerima piagam penghargaan dari Kepala Perwakilan Ombudsman RI di Provinsi Riau, Bambang (foto/int)Pemprov Riau Raih Penghargaan Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik 2023 dari Ombudsman
Wabub Pelalawan Nasaruddin menyerahkan penghargaan yang diterima langsung CD Head RAPP F Leohansen Simatupang (foto/ Andy)RAPP Kembali Raih Penghargaan Program CSR Terbaik dalam Musrenbang, Ini Kata Wabup Pelalawan
Diskusi Bertema "Jakarta Pasca Bukan Menjadi Ibukota Republik Indonesia" di Hotel Horison Ultima (foto/ist)Ombudsman Menilai Jakarta Tetap Menjadi Daerah Khusus, Meski Ibu Kota Sudah Pindah
Komentar Anda :

 
Potret Lensa
Sepanjang Jalan Rajawali Rusak Parah
 
 
 
Eksekutif : Pemprov Riau Pekanbaru Dumai Inhu Kuansing Inhil Kampar Pelalawan Rohul Bengkalis Siak Rohil Meranti
Legislatif : DPRD Pekanbaru DPRD Dumai DPRD Inhu DPRD Kuansing DPRD Inhil DPRD Kampar DPRD Pelalawan DPRD Rohul
DPRD Bengkalis DPRD Siak DPRD Rohil DPRD Meranti
     
Management : Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik Wartawan | Visi dan Misi
    © 2010-2024 PT. METRO MEDIA CEMERLANG (MMC), All Rights Reserved