www.halloriau.com
Ekonomi
BREAKING NEWS :
Polres Kampar Bentuk Tim Khusus Buru Kawanan Perampok Bersenpi
 
Lima TV Kabel di Pekanbaru Belum Kantongi Izin
Minggu, 10/03/2013 - 18:38:34 WIB

PEKANBARU - Hingga saat ini terdapat Lima TV Kabel di Kota Pekanbaru belum mengantongi izin penyiaran. Kendati belum ada izin, beberapa diantaranya sudah melayani penyiaran kepada pelanggannya.

Hal itu diungkapkan Koordinator Perizinan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Riau, Alnofrizal kepada halloriau.com, Sabtu (9/3). Menurutnya, kelima TV Kabel ini memang sudah mengajukan pengurusan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) kepada KPID, namun belum tuntas prosesnya.

"Kelimanya sudah mengajukan pengurusan IPP ke KPID, tetapi masih berproses. Dalam aturannya, kalau belum mengantongi IPP, TV Kabel itu belum boleh mengudara," tandasnya.

Adapun kelima TV yang belum mengantongi izin tersebut diantaranya, Panam Vision (Rekomendasi Kelayakan/RK),  Asia Vision (RK), Mekar Vision (RK), Harapan Multi Media Vision /HMV (RK), Satelite Vision (RK)

"Untuk tahap awal nanti mungkin akan keluar IPP sementara, belum IPP tetapnya kita terbitkan. Namun sebelum keduanya keluar, tidak dibenarkan TV Kabel ini siaran," tegasnya.

Alnof mensinyalir, saat ini masih terdapat TV Kabel yang tetap siaran, meskipun belum ada izin. " Kalau tak salah masih ada juga TV Kabel yang tetap siaran, meskpun belum punya IPP ini," tandasnya.

Karena itu, Alnof meminta masyarakat yang mengetahui adanya TV Kabel yang bandel tersebut untuk melaporkannya ke KPID, dan selanjutkan akan dilanjutkan ke Kepolisian.

"Kalau belum ada IPP tetapi sudah siaran, tentu itu namanya melanggar undang- undang nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran, dan pasti itu ilegal. Kalau ilegal, pasti ada sanksi pidananya," pungkas Pria Berkacamata ini.

Selain itu kata Alnof, keberadaan TV Kabel sebenarnya cukup membantu masyarakat dalam memilih siaran yang mereka butuhkan. Tidak hanya itu, TV Kabel juga memberikan keuntungan kepada Pemerintah, karena TV Kabel bisa menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam hal pembayaran pajaknya.

" Efek lainnya, kalau lembaga penyiaran itu tak punya izin, tentu kita agak sulit melakukan pengawasan isi siarannya. Khawatirnya nanti, kalau tak diawasi, bisa-bisa siaran yang ada di lembaga ilegal itu berisi hal-hal yang tak membangun," pungkasnya. (Yan)




Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777 atau 0852 7897 5248
via EMAIL: redaksi@halloriau.com atau
bisa invite PIN halloriau.com: 2B2591DA
(mohon dilampirkan data diri Anda)

 
Berita Lainnya :
  • Polres Kampar Bentuk Tim Khusus Buru Kawanan Perampok Bersenpi
  • Ini Dia Data Penumpang Pesawat Sky Truck yang Jatuh di Perairan Kepri Batam
  • Breaking News!! Pesawat M-28 Sky Truck Milik Polri Jatuh di Perairan Kepri Batam
  • Gerakkan Masyarakat Gemar Makan Ikan, Forikan Riau Gelar Rakorda
  • Jamaah Umrah Terus Padati Bandara SSK II Pekanbaru
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
    Potret Lensa
    Soft Launching Whiz Hotel Pekanbaru
     
     
    Eksekutif : Pemprov RiauPekanbaru Dumai Inhu Kuansing Inhil Kampar Pelalawan Rohul Bengkalis Siak Rohil Meranti
    Legislatif : DPRD Pekanbaru DPRD Dumai DPRD Inhu DPRD Kuansing DPRD Inhil DPRD Kampar DPRD Pelalawan DPRD Rohul
    DPRD Bengkalis DPRD Siak DPRD Rohil DPRD Meranti
         
    Management : Redaksi Disclaimer Pedoman
        © 2010-2016 PT. METRO MEDIA CEMERLANG (MMC), All Rights Reserved