SIAK - Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Siak melaksanakan Bimbingan Teknis Implementasi Paket Kebijakan Penggelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Siak tahun 2019. Kegiatan ini sebagai upaya penerapan Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan Keuangan, pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 58 yang diterbitkan Menteri Dalam Negeri.

Kepala Dinas Badan Keuangan Daerah (BKD) Yan Prana Jaya mengatakan, pelaksanaan Bimtek ini bertujuan untuk memberikan pemahaman bagi pengguna anggaran, KPA, serta bendahara pengeluaran, selaku aparat pengelola keuangan daerah.

"Bimtek ini penting dalam rangka mengupdate aturan terbaru yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, tentu pesertanya yang berkaitan dengan penggelolaan anggaran," kata dia saat membuka acara Bimtek di Hotel Harmoni, Senin (22/4/2019).

Lanjutnya, saat ini Pemkab Siak sudah menerapkan sistem pengelolaan, pelaporan keuangan berbasis on line. Misalnya seperti pengunaan aplikasi e-planning, e-budgeting serta saat ini penerapan transaksi non tunai kerjasama dengan Bank Riau Kepri.

Mantan Kepala Bappeda itu mengatakan pelaksanaan transaksi non tunai masih belum berjalan dengan maksimal. Ia berharap pihak Bank Riau Kepri dapat secepatnya menuntaskan persoalan ini.

"Untuk transaksi non tunai ini belum selesai. Kita berharap Bank Riau Kepri melalui tim IT-nya dapat segera diproses. Semestinya jika sudah diberlakukan sistem non tunai kita sudah siap, karena kita dapat teguran dari pemerintah pusat, terkait non tunai ini," jelasnya.

Yan juga menyebut, dari info yang didapat pemerintah pusat, Kabupaten Siak dan Provinsi Riau akan dijadikan pilot project terkait penerapan PP No 12 Tahun 2019 ini. Kata dia, pihak kementrian melalui timnya akan melakukan penilaian.

"Direktur yang membidangi paket regulasi menyampaikan informasi, Siak dan Riau akan jadIkan pilot project terkait penerapan PP No 12 ini. Saya sudah instruksikan kepada staf untuk segera persiapkan diri, "sebutnya.

Sementara itu Asisten Admintrasi Umum Setda Kabupaten Siak Jamaluddin mengatakan, Bimbingan Teknis Implementasi paket regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dilaksanakan dalam upaya memberikan pemahaman terhadap penyesuaian kebijakan regulasi tentang pengaturan pengelolaan keuangan deerah.

"Hal ini kita lakukan supaya dalam pelaksanaannya lebih disempurnakan lagi sesuai dengan kaedah yang terdapat dalam aturan dimaksud, terutama terhadap perubahan peraturan dalam rangka mensinkronkan kondisi kebutuhan yang berkembang," sebut Jamal.

Lanjutnya, menindaklanjuti ketentuan pasal 283 Ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Pemda diamanatkan melakukan pengelolaan keuangan daerah secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

"Hasil dari Bimtek ini kita harapkan ke depan penyerapan pengunaan APBD sesuai dengan target tercapai, kemudian pokok pokok pengelolaan keuangan dilakukan secara efektif, efisien, ekonomis dan transparan serta bertangung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan kepatutan dan manfaat untuk masyarakat," jelas Jamal.

Penulis : Diana Sari
Editor : Fauzia

BERITA LAINNYA
Posko Angkutan Lebaran Ditutup, Bandara SSK II Pekanbaru Layani 168.802 Penumpang Nikmati Promo di The Premiere Hotel, Mulai dari Menginap Hingga Halalbihalal Package Makin Silau Nih, Harga Emas Antam 1 Gram di Pekanbaru Naik Tipis Jadi Rp1.347.000 Banyak Drainase Alami Pendangkalan dan Tersumbat Sampah, Ini Tindakan PUPR Pekanbaru Pj Wako Pekanbaru Beri Peringatan Agar Jangan Ada Pungli Dalam PPDB		Lepas Kafilah MTQ Tingkat Riau ke Dumai, Ini Pesan Bupati Pelalawan Jangan Lupa Bawa Mantel, Potensi Hujan Disertai Angin Kencang Guyur Riau BMKG: Akhir Pekan Riau Nihil Titik Api Alfedri Kembali Jadi Bakal Calon Bupati Siak, Tetap Berpasangan dengan Husni di Pilkada Siak 2024 Indra Gunawan Eet Disiapkan Maju di Pilkada Bengkalis 2024, Kembali Bertarung dengan Kasmarni