ROHUL - Koperasi Mahato Bersama Rohul dan Kelompok Tani Sejahtera menggelar syukuran. Ini dilakukan atas titik terang perjuangan dalam mengembalikan tanah adat yang sebelumnya di ambil alih korporasi menjadi milik masyarakat kembali.
Ketua Koperasi Mahato Bersama Rohul, Paimin SPd menyatakan syukuran ini menunjukkan kepedulian pemerintah terhadap masyarakat. Pemerintah telah memberikan legalitas kepada masyarakat yang berjuang mengembalikan tanah adat.
"Jadi lahan-lahan kami yang dulu diambil oleh oknum, alhamdulillah sekarang surat atensi sudah diterbitkan oleh pemerintah pusat melalui Kantor Staf Presiden (KSP) dan diberikan kepada kami," ungkap Paimin, Minggu (12/11/2023) di Lapangan Sepakbola, Desa Bangun Jaya, Kecamatan Tambusai Utara, Rohul.
Koperasi Mahato Bersama Rohul ini, sambungnya, merupakan induk, yang di dalamnya tergabung Kelompok Tani Peduli Sejahtera dan Peduli Orang Miskin.
"Yang jelas kami telah berjuang dan berjuang. Alhamdulillah hari ini sudah membuktikan, walaupun belum sepenuhnya berhasil, akan tetapi telah diambang kemenangan untuk kemakmuran rakyat," ujarnya.
Sementara itu, Ketua Kelompok Tani Peduli Sejahtara, Adnan mengharapkan agar kedepannya penguasaan fisik dari tanah adat ini dapat terealisasi.
"Supaya ini dapat mensejahterakan masyarakat beserta dengan kelompok tani," katanya berharap.
Terpisah, Edy Mulyono, SH, MH sebagai sekretaris penataan tanah wilayah adat dan uraian Lembaga Adat Dewan Pimpinan Agung Lembaga Adat Melayu Riau menyatakan dirinya menghibahkan diri dengan istri untuk membantu masyarakat. Dalam memperjuangkan hak masyarakat semampunya.
"Saya berjuang Pekanbaru ke Jakarta dengan menempuh 1.380 kilometer, alhamdulillahnya melalui ridho Allah dan doa bapak ibu atas hajat yang sama untuk kembalinya hak diberikan oleh Allah melalui KSP," ujarnya.
Intinya, perjuangan melalui Dewan Pimpinan Agung Melayu Riau terus berlanjut.
"Karena hak-hak adat dan ulayat itu memang hak masyarakat. Jadi inilah momen dan saatnya, apalagi signal dari pemerintah pusat sudah dikeluarkan berupa surat atensi," terangnya.
Disamping itu, Sahat M. Lumbanraja selaku Tenaga Ahli KSP menambahkan semua aspirasi dari masyarakat ini akan disampaikan kepada presiden terpilih mendatang.
"Biasanya surat atensi ini akan menjadi perhatian, baik bagi pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi di daerah. Yang jelas aspirasi dari LAM Riau ini memang membutuhkan Presiden mendatang, jadi proses ini masih panjang," tuturnya.
Untuk diketahui, titik terang dari perjuangan tanah adat ini sendiri telah dikeluarkan KSP melalui surat atensi dengan nomor : B-1013/KSP/D.2/11/2023.
Penulis: Rivo Wijaya
Editor: Riki
Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda) |
Komentar Anda :