PASIR PANGARAIAN - Saat ini, Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) melalui Gugus Tugas terus mematangkan indikator-indikator guna mewujudkan Kabupaten‎ Layak Anak (KLA).

Dimana Salah satunya, digelar dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak di Sapadia Hotel Pasir Pangaraian, Rabu (28/8/2019), dibuka Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Rohul H. Abdul Haris S.Sos, M.Si, sekaligus sebagai Ketua Gugus.

Di Rakor‎ Gugus Tugas KLA diprakarsai Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Rohul, yang dihadiri seluruh instansi terkait, termasuk organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Rohul, dan organisasi lainnya.

Ketua Gugus KLA Rohul, Abdul Haris dalam sambutannya mengatakan,  agar bisa mewujudkan sebagai Kabupaten Layak Anak, pemerintah daerah melalui Dinsos P3A Rohul dan Gugus Tugas KLA terus berupaya matangkan indikator-indikator.

Di Rakor Gugus Tugas KLA yang digelar, di dalam upaya pemerintah daerah melakukan berbagai persiapan, terutama menyempurnakan indikaator-indikator dalam menciptakan kabupaten yang ramah anak.

Upaya menuju Kabupaten Layak Anak, Sekda, Pemkab Rokan Hulu telah membentuk kelembagaan di tingkat kabupaten, kecamatan, sampai ke desa.

"Sudah dilaksanakan sosialisasi hingga ke tingkat desa. Kita sudah memenuhi kriteria sebagai Kabupaten Layak Anak, meski ada beberapa komponen yang harus diperbaiki, yakni keterlibatan dan peran serta masyarakat dalam kepedulian terhadap persoalan anak," jelas Sekda Abdul Haris.

Juga disebutkan Sekda Abdul Haris, Kabupaten Layak Anak adalah kabupaten yang mampu menjamin serta mewujudkan hak-hak sipil anak, seperti akte kelahiran, kesehatan dasar, pendidikan formal, serta harus ada pola bimbingan keluarga terhadap anak.

Juga perlu diperhatikan, masa depan anak-anak yang tengah berhadapan dengan hukum, sehingga Gugus Tugas KLA melibatkan Pengadilan Negeri dengan harapan majelis hakim memberikan solusi dan keadilan, sesuai hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum.

Kepala Dinsos P3A Rohul Hj. Sri Mulyati S.Sos, melalui Sekretaris Dinsos P3A Rokan April Liyadi SE, M.Si, mengatakan‎ di 2019, Kabupaten Rohul sudah melakukan KLA dan mendapatkan nilai 565, namun pada verifikasi administrasi nilai menjadi penentunya.

"Pada saat ini kita adakan rapat koordinasi, evaluasi‎ terkait jawaban-jawaban yang belum kita penuhi, dan harapan kita di bulan Maret 2020, harapan kita dapat memenuhi target minimal 500, dan pada saat nanti verifikasi lapangan bahkan harapan kita memperoleh lebih dari poin yang sudah kita entry," jelas April.

Kemudian bagi desa‎ dan kecamatan, ucap April, Gugus Tugas KLA Rohul juga sudah dilakukan koordinasi. Desa diharapkan segera menerbitkan Surat Keputusan (SK) Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATPBM).

Selain itu, pihak kecamatan juga diminta menggesa pembentukan Forum Anak Kecamatan, sebab sejauh ini dari 16 kecamatan masih ada enam kecamatan lagi yang belum‎ membentuk forum ini.

"Alhamdulillah, tinggal enam kecamatan lagi, dan harapan kita setelah pertemuan ini dapat terbentuk semua, dan pada pelaksanaan Hari Anak Nasional nanti kita dapat mengukuhkan Forum Anak Kecamatan di tujuh kecamatan tersisa dari 16 kecamatan," kata April, didampingi‎ Kabid Perlindungan Perempuan dan Anak Dinsos P3A Rohul Tri Alvina Lestari.

Peran Gugus Tugas sendiri,‎ kata April, melibatkan seluruh elemen, baik pemerintah, masyarakat, dan organisasi lainnya akan mensukseskan pemenuhan hak-hak anak, sehingga tidak adalagi anak Rohul yang terlantar, anak yang mengalami kekerasan, sehingga apa yang dibutuhkan anak sesuai lima cluster terpenuhi.

"Jika indikator-indikator sudah kita penuhi semua, tentu ada reward dari pemerintah," terangnya.

Ditanya soal masih tingginya kasus pelecehan terhadap anak-anak di Kabupaten Rohul, April mengatakan dari itu pentingnya dibentuknya PATBM di tingkat desa, sebab di dalamnya semua terlibat, baik tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, kemudian ada Bhabinkamtibmas dan Babinsa.

"Harapan kita, dengan terbentuknya ini (PATBM) di setiap desa dapat mencegah terjadinya perilaku pelecehan yang sebagaimana tadi disampaikan angkanya meningkat," terang April.

Untuk di dinas tingkat kabupaten, sambung April, Pemkab Rokan Hulu sendiri telah memiliki Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (PTP2A) yang melibatkan berbagai macam elemen, baik dari Kepolisian dan Kejaksaan, Psikologi, RSUD, dan lainnya.

"Kita adalah untuk pendampingan bagi masyarakat yang melaporkan ada yang terjadi pelecehan terhadap perempuan dan anak," kata Sekretaris Dinsos P3A Kabupaten Rohul, April Liyadi. (Adv/Pemkab Rokan Hulu)

BERITA LAINNYA
PPDB SMPN Pekanbaru 2024 Dimulai 15 Juli, Ini Kata Kadisdik Sosialisasi KIP-K di UIR, LLDIKTI Wilayah XVII: Peran Yayasan dan PT Penting untuk Sukseskan Program Ikuti MTQ ke-42 Riau, Besok Kafilah Pekanbaru Berangkat ke Dumai Pengendara di Pekanbaru Keluhkan Pak Ogah, Sembarangan Beri Jalan untuk yang Beri Uang Irvan Herman Masuk Kandidat Potensial Calon Walikota Pekanbaru, Komunikasi Politik Mulai Dijalankan		AHASS Siaga Bantu Pemudik Servis Motor Honda Makin Populer, Ini 5 Hal yang Perlu Diperhatikan Sebelum Beli Mobil Listrik Dukung Gebyar BBI/BBWI, Menhub Beri Bantuan 'By The Service' ke Pemprov Riau Lebih Baik Kembali ke DPR RI Daripada Jadi Wakil, PKB Pastikan Abdul Wahid Bacalon Gubri Lusa, Pj Gubernur Riau Buka MTQ ke-42 Tingkat Provinsi di Dumai