PASIR PANGARAIAN - Alokasi Dana Desa (ADD) tahap 1 yang dianggarkan dari APBD Rokan Hulu (Rohul) tahun 2018 belum juga dicairkan. Akibatnya, kepala desa (Kades) dan perangkat desa di Kabupaten Rohul sampai kini belum gajian.

Seperti dikatakan salah satu kades di Rohul yang enggan namanya dipublikasikan mengakui dirinya dan perangkat desa sudah lima bulan belum menerima gaji. Hal itu disebabkan belum disalurkannya dana ADD tahap 1 yang bersumber dari APBD Rohul.

Kades mengaku heran kenapa ADD tahap 1 itu terlambat disalurkan. Sementara, desanya sudah mengajukan seluruh persyaratan pencairan dana ADD tahap 1 sejak Februari 2018. Kades menuding sistem pencairan ADD saat ini tidak fleksibel karena proses pencairan dana ADD baru bisa diproses bila seluruh desa telah selesai memenuhi persyaratan.

"Saat ini sistem pencairan tidak efektif. Seharusnya mana desa-desa yang selesai terlebih dahulu, itu yang diproses. Namun kini tidak, pencairannya diproses dan dicairkan secara bersamaan," kata kades.

Menyikapi hal itu, Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa (DPMPD) Kabupaten Rohul, Irpan Rido yang dikonfirmasi Metro Riau, Rabu (30/5) menyatakan, salah satu penyebab terlambatnya pencairan ADD ini karena keterlambatan desa mengajukan SPj ADD tahun 2017.

Irpan Rido yang juga menjabat Staf Ahli Bupati Rohul mengatakan proses pencairan ADD memang harus menunggu desa lainnya menyelesaikan SPj. setelah SPj dianggap tuntas, barulah Bupati Rohul yang mengeluarkan rekomendasi pencairan dana.

"Kan tidak mungkin Bupati membuat rekomendasinya satu per satu, masalahnya desa kita banyak," kata Irpan.

Irpan memastikan, DPMPD Rohul sudah mengajukan rekomendasi Bupati terkait pencairan dana ADD ke Dinas Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (DPKAD) Rohul sebagai syarat utama pencairan dana. saat ini proses pencairan ADD tahap 1 sedang diproses serta menunggu penerbitan SP2D di DPKAD.

Pada tahun 2018 ini, Pemkab Rohul menganggarkan ADD bagi 139 desa sebesar Rp90 miliar lebih. Untuk tahap pertama, Pemkab Rohul akan menyalurkan sebesar 20 persen atau sekitar Rp18 miliar yang digunakan untuk operasional desa dan gaji kepala desa dan perangkat desa.

Penulis : Feri Hendrawan
Editor : Yusni Fatimah