BAGANSIAPIAPI - Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rokan Hilir (Rohil) diminta menghapus kegiatan non prioritas. Hal ini untuk menyikapi pengurangan Dana Bagi Hasil (DBH) yang diberikan pemerintah pusat.

"DBH untuk Rohil dikurangi. Menyikapi ini, sebaiknya SKPD menghapus kegiatan non prioritas. Pentingkan dulu kegiatan yang diprioritaskan," ujar Ketua Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD) Rohil, Hendra Bustamam di Bagansiapiapi.   

Menurutnya, pengurangan dana bagi hasil migas terhadap daerah penghasil minyak dan gas (migas) bukan dikarenakan faktor minimnya anggaran pusat. Melainkan karena dampak turunnya harga minyak dunia yang secara tidak langsung berimbas terhadap pusat dan daerah.

"Saya juga sudah mendapat laporan tetapi tidak resmi dari Plt Sekda Rohil, tahun ini DBH dikurangi pusat. Jadi, terpaksa kita harus kencangkan ikat pinggang," tutur Hendra.

Sebelumnya Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Rohil, Surya Arfan, mengatakan, pemerintah daerah terpaksa memangkas anggaran rutin di SKPD akibat adanya pemangkasan DBH Migas Rp150 miliar.

"Tahun 2015, kita pengurangan Rp500 miliar lebih, kemudian tahun 2016 ini terjadi pengurangan lagi Rp150 miliar. Dana yang kita terima triwulan keempat tidak dibayarkan pusat, ditunda bayar, sebesar Rp400 miliar lebih," katanya.

Dengan adanya pengurangan itu, struktur APBD Rohil yang sudah disepakati dengan legislatif akhir tahun lalu terjadi pergeseran-pergeseran sesuai dengan kemampuan dana yang ada. "Andaikan dana Rp400 miliar itu tidak disalurkan pemerintah pusat nantinya pada akhir tahun 2016, maka ada sekitar Rp1 triliun lebih kita akan mengurangi semua kegiatan kita," katanya.

Apabila terjadi pengurangan Rp1 triliun lebih, maka dapat dipastikan hampir semua kegiatan tidak ada. Hanya belanja tidak langsung saja, berupa belanja pegawai, belanja listrik serta sejenisnya.

Penulis  : Afrizal
Editor    : Unik Susanti