BAGANSIAPIAPI - Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) semakin besar peluangnya untuk meningkatkan pendapatan dari sektor pajak, yaitu melalui Pajak Bumi Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBBP2) di wilayah Kecamatan Bagan Sinembah.

Hal ini karena, BPN Rohil melakukan pengukuran terhadap seluruh lahan dan bidang tanah di Kepenghuluan Bagan Sinembah Barat dengan tujuan menyukseskan program strategis nasional Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap (PTSL) yang dicanangkan Bupati Suyatno beberapa waktu lalu.

Kepala BPN Rokan Hilir HM Rocky Soenoko, SH MSi menjelaskan, program luncuran pemerintah pusat melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional ini memberi dampak yang positif bagi pemerintah daerah dan masyarakat. Seluruh bidang tanah di 62 kepenghuluan dan kelurahan diukur dan dipetakan, jumlahnya tersebar di 15 Kecamatan.

Melalui program PTSL, dilakukan pengukuran tapak rumah dan kebun secara resmi, sehingga masyarakat akan memiliki satu bidang tanah yang telah bersertifikat. Bagi yang tidak bersedia tetap wajib tanahnya diukur dan dipetakan.

Selain itu, Program ini bisa menghindari berbagai polemik sengketa dan konfik khususnya sengketa batas. Terhindar dari pihak-pihak lain yang sengaja ingin mengklaim tanah atau lahan yang bukan miliknya dengan cara melawan hukum, bila tanahnya belum disertipikatkan apalagi belum diukur.

"Pemerintah daerah terbantu dengan memiliki data-data objek pajak yakni PBBP2. Karena selama ini pemerintah daerah sulit untuk mendapatkan pendapatan hasil PBBP2, lantaran tidak mengetahui siapa pemilik tanah, letak, dan batasnya tersebut," kata Rocky Soenoko, Kamis (11/10/2018).

Lanjut Rocky, dengan program PTSL, wilayah Bagan Sinembah Barat sudah selesai dilakukan pengukuran, sehingga satu persoalan pertanahan terkait potensi sengketa batas telah diselesaikan oleh warga sendiri. "Insya Allah satu bidang tanah satu kepemilikan dan satu surat tanah dapat diwujudkan, apalagi bila disertifikatkan oleh pemiliknya, amanlah itu," ujarnya.

Sedangkan Untuk Bagan Sinembah Barat, sudah selesai dilakukan pengukuran dan dipetakan, bahkan dipadukan dengan peta tata ruang provinsi. Sehingga setiap orang dapat mengetahui RT/RW di wilayahnya sendiri. Apakah itu pemukiman, perkebunan, atau merupakan kawasan. Kini kami beralih melakukan pengukuran di daerah Bagan Sinembah Kota dan tahun depan dituntaskan.

Ia menambahkan, bahwa pemda diuntungkan dalam program PTSL ini. Bayangkan, OPD terkait kini punya peta bidang tanah dan menerbitkan PBBP2 baru sebagai hasil PTSL tahun 2017 sebanyak 7000 persil dan 16.000 persil di tahun 2018, dengan subjek kepemilikan terkini.

"Bahkan OPD terkait dapat menggunakan peta ini sebagai rujukan inventarisasi data lahan, bangunan, dan penggunaan tanahnya, apakah untuk ladang atau kebun sawit, bangunan rumah atau ruko yang digunakan sebagai sarang walet," ucapnya.

"Untuk itu kita mengajak Kepala OPD, camat, lurah, penghulu, dan seluruh elemen masyarakat untuk membangun perekonomian Negeri Seribu Kubah, bergerak melakukan pendataan tanah atau lahan masyarakat, agar segera diukur oleh BPN supaya tanah atau lahan masyarakat menjadi legal kepemilikannya," ungkap Rocky sembari mengajak.

Penulis : Afrizal
Editor  : Fauzia

BERITA LAINNYA
Ade Agus Ambil Formulir Pendaftaran Bakal Calon Bupati Inhu di PKS Kedepankan Edukasi dan Kontribusi untuk Masa Depan, Booth SKK Migas-KKKS Tarik Perhatian Pelajar Berakhir 23 Mei, Kinerja ASN Jangan Kendor di Masa Transisi Pergantian Pj Wako Pekanbaru Tahun Ini, Pemkab Pelalawan Berangkatkan 336 Calon Jamaah Haji Jalan Kartama Pekanbaru yang Rusak Sudah Fungsional		Opick Curi Perhatian Ribuan Orang Saat MTQ Riau ke-42 di Dumai Tahun Ini PPDB SD di Pekanbaru Dilakukan Online, Pendaftaran Mulai Awal Juli Bersama Polresta Pekanbaru, Capella Honda Riau Ajak Kartini Muda Cari Aman IOH Catat Lonjakan Trafik Data 17% Selama Lebaran Idulfitri Pura-pura Temukan Mobil Bos, Karyawan di Batam Minta Imbalan Rp20 Juta