Meranti
Pemkab Rohil | DPRD Rohil
 
+ INDEX BERITA

14:30 - Bupati Rohil Hadiri Pering...
14:33 - Kadisdukcapil Rohil: Ada P...
13:35 - Perkokoh Persatuan Bangsa,...
10:41 - Bupati Rohil Lantik Taryon...
16:50 - Pengurusan Jampersal di Ro...
19:06 - Gelper di Bagansiapiapi Ta...
13:20 - 30 Siswa Calon Paskibraka ...
15:47 - Tim Surveyor Nilai Akredit...
16:44 - BKKBN Riau Gelar Temu Kerj...
16:36 - Diskes Rohil Sosialisasi I...
16:17 - 180 ASN Rohil Ikuti Diklat...
13:49 - Warga Rohil Padati Tausiah...
12:55 - Kejari Rohil Gelar Apel Ta...
13:14 - Ada Tugas Penting, Mantan ...
15:31 - Pengurusan Dokumen Kependu...
13:01 - Hadiri Halal bi Halal IKRO...
12:45 - Wabup Rohil dan Masyarakat...
15:31 - Disnaker Rohil Imbau PKS W...
17:26 - Usai Dilantik, PPNI Rohil ...
15:07 - Minggu Ketiga Bulan Juli, ...
10:17 - Dibiayai Pemprov, 30 Pengg...
15:28 - Satpol PP Rohil Periksa Pa...
14:47 - Sesuai Janji dengan KPK, D...
14:02 - Rangkaian Kegiatan Ritual ...
13:36 - Fahmizal Sebut Kehadiran W...
19:12 - Saat Hadiri Malam Hiburan,...
18:32 - Dikunjungi 70 Ribu Wisataw...
16:57 - Bupati Suyatno Serahkan 1....
13:13 - Polres Rohil Kerahkan 492 ...
16:29 - Sambut HUT Bhayangkara Ke-...
16:07 - Bupati Suyatno Ucapkan Ter...
14:13 - Plt Bupati Hadiri Buka Ber...
10:40 - Wujudkan Pilgubri Berkuali...
10:43 - Sebelum Lebaran, Pemkab Ro...
17:43 - BPN Segera Terbitkan Serti...
14:56 - Perdana, Alumni Angkatan 2...
13:44 - Polres Rohil Salurkan Zaka...
23:55 - Si Jago Merah Ngamuk, 6 Ru...
14:02 - Polres Rohil Gelar Sertija...
13:24 - Kejari Rohil Raih Prestasi...
11:14 - Dandim 0321/Rohil Resmikan...
15:30 - Pemkab Rohil Gelar Safari ...
16:07 - Ringankan Beban Masyarakat...
14:25 - Gaji Tunda Bayar Pendampin...
16:07 - Plt Bupati Rohil Terima Pe...
15:23 - Banyak Kesalahan Data, Pen...
14:53 - Gaji Guru Swasta di Rohil ...
12:25 - Perusahaan Wajib Bayar THR...
15:27 - Enam Pejabat Penghulu Dila...
19:03 - Plt Bupati Rohil Hadiri Se...
 
Kaban Bapenda Rohil: PAD Sektor PBB Belum Berjalan Maksimal
Kamis, 10/05/2018 - 14:41:30 WIB

BAGANSIAPIAPI - Kepala Badan (Kaban) Pendapatan Daerah Kabupaten Rohil, Cicik Mawardi mengaku hingga saat ini pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor PBB belum mencapai hasil yang maksimal.

Belum maksimalnya pencapaian itu disebabkan beberapa faktor, seperti adanya perubahan data yang kurang jelas, kurangnya koordinasi antara kepenghuluan, kecamatan serta kabupaten, masalah zona nilai tanah, dan yang terpenting belum adanya penerapan sanksi kepada para wajib PPB yang tidak mau membayar.

"Banyak data yang diberikan kecamatan kepada kita, namun yang jadi kendalanya kita tidak tahu salahnya data tersebut dimana, makanya kita kumpulkan seluruhnya di sini untuk menyatukan persepsi antara kecamatan dan kepenghuluan," kata Cicik Mawardi baru-baru ini dalam acara resmi Pemkab Rohil, di Bagansiapiapi.

Selain itu lanjutnya, permasalahan lain adalah dari 223 Ribu lebih data wajib pajak yang ada di Bapenda, hanya berkisar 33 ribu wajib pajak yang melakukan pembayaran PBB.

"Kendala inilah yang menjadi perhatian besar kita, untuk data yang baru saja ada berkisar 8.000-an yang telah masuk, padahal tahun lalu kita juga sudah melakukan perbaikan data," sebutnya.

Dari PBB itu sendiri, katanya, memiliki target  Rp7 Miliar dalam setahun, namun pihak Bapenda hanya menerima berkisar Rp3,4 Miliar dari masyarakat yang membayar wajib pajak. Untuk itu sebut Cicik, perlu diterbitkannya Peraturan Daerah (Perda) untuk menetapkan sanksi bagi para wajib pajak bila tidak melakukan pembayaran.

Cicik juga menyebutkan, keberhasilan PBB tersebut ada di tangan kepenghuluan (kepala desa) beserta jajarannya, hal tersebut dikarenakan yang mengetahui wilayah dan yang mengenali para wajib PBB adalah orang kepenghuluan itu sendiri.

"Jadi kami sangat berharap kerja sama dari kecamatan serta kepenghuluan, karena mereka yang lebih tau medannya, kami menghimbau agar para penghulu melakukan pendataan," jelasnya sembari mengatakan banyak lahan yang ada di Rohil pemiliknya adalah orang yang berada di luar Rohil.

Sementara itu, Plt Bupati Rohil Jamiluddin juga pernah menyampaikan, salah satu hal yang harus diperbaiki dalam memaksimalkan PBB adalah merubah kejanggalan-kejanggalan terkait dengan PBB selama ini.

"Yang harus diperbaiki dulu adalah NJOP nya, harus disesuaikan dengan kondisi di lapangan, salah satu contohnya ada lahan yang berada di pedalaman dan di pinggir jalan malah lebih mahal pajaknya yang di pedalaman, padahal luasnya sama," jelas Jamiluddin.

Penulis: Afrizal
Editor: Yusni Fatimah

Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda)

 
Berita Lainnya :
  • Walikota Tinjau Pembangunan Jalan Lingkar Parit Kitang Lubuk Gaung
  • Keduakalinya, Honda KJU Pekanbaru Sabet 6 Kategori Best Sales Award 2018
  • Silaturrahmi ke Rektor, Camat Marpoyan Damai Minta UIR Sumbangkan Keilmuan Majukan Kecamatan
  • September, Sanksi Buang Sampah Sembarangan di Pekanbaru Berlaku
  • Polsek Singingi Hilir Sosialisasi dan Deklarasi Zero Fire
  •  
    Komentar Anda :

     
    Eksekutif : Pemprov RiauPekanbaru Dumai Inhu Kuansing Inhil Kampar Pelalawan Rohul Bengkalis Siak Rohil Meranti
    Legislatif : DPRD Pekanbaru DPRD Dumai DPRD Inhu DPRD Kuansing DPRD Inhil DPRD Kampar DPRD Pelalawan DPRD Rohul
    DPRD Bengkalis DPRD Siak DPRD Rohil DPRD Meranti
         
    Management : Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik Wartawan | Visi dan Misi
        © 2010-2016 PT. METRO MEDIA CEMERLANG (MMC), All Rights Reserved