JAKARTA - Sejumlah perusahaan properti pesimis dengan pencapaian kinerja keuangan semester I 2019. Hal ini lantaran permintaan masyarakat terhadap rumah dan hunian lainnya beberapa waktu terakhir masih lesu.

Direktur Independen PT Ciputra Development Tbk (CTRA) Tulus Santoso menargetkan jumlah pra penjualan atau marketing sales semester I 2019 stagnan dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Dampaknya, pendapatan dan laba bersih dalam enam bulan pertama pada 2019 tak akan jauh beda dengan semester I 2018 lalu.

"Target year on year (tahunan) stagnan," ujar Tulus kepada CNNIndonesia.com, Senin (24/6/2019).

Menilik kinerja semester I 2018 lalu, perusahaan meraup laba bersih sebesar Rp176,2 miliar. Angka itu anjlok hingga 48,1 persen dari semester I 2017 yang mencapai Rp339,54 miliar.

Jebloknya perolehan laba bersih disebabkan pendapatan perusahaan yang turun 0,7 persen dari Rp2,82 triliun menjadi Rp2,8 triliun. Maka itu, manajemen tak memasang target agresif hingga Desember 2019 mendatang.

"Target turun 10 persen, pendapatan dan laba bersih. (Alasannya) ya lebih ke arah permintaan dan minat investasi properti yang masih belum pulih," terang dia.

Diketahui, Ciputra Development mengantongi pendapatan sebesar Rp7,67 triliun atau naik 19,09 persen sepanjang 2018. Alhasil, laba bersih perusahaan naik dari Rp894 miliar menjadi Rp1,18 triliun.

Menurut Tulus, belum ada sentimen yang bisa mendongkrak kinerja perusahaan secara signifikan pada 2019. Padahal, baru-baru ini Menteri Keuangan Sri Mulyani menerbitkan aturan bebas Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) untuk rumah di bawah Rp30 miliar.

"(Aturan baru PPnBM) sebagai stimulus untuk menggairahkan pasar hunian mewah cukup efektif, mungkin dampaknya baru terasa tahun depan," ucapnya.

Sementara, Sekretaris Perusahaan PT Intiland Development Tbk (DILD) Theresia Rustandi mengakui bahwa penjualan properti pada semester I biasanya memang tak sebagus semester II. Namun, ia tak menyebut pasti prediksi capaian perusahaan dalam enam bulan pertama tahun ini.

"Data belum ada, kuartal II masih dalam proses," tutur Theresia.

Kendati begitu, ia mengklaim kondisi pasar saat ini sebetulnya sudah membaik dari sebelumnya. Apalagi, pemerintah telah memberikan insentif fiskal, yakni pembebasan PPnBM untuk rumah di bawah Rp30 miliar.

"Saat ini pasar sudah mulai bergerak positif. Kami berharap akan semakin positif dengan insentif pajak PPnBM," jelas dia.

Namun, bukan berarti manajemen menargetkan penjualan signifikan pada semester II 2019. Theresia mengungkapkan perusahaan berharap angka penjualan sepanjang tahun ini sebesar Rp2,5 triliun atau sama dengan pencapaian 2018 lalu.

"Target penjualan 2019 adalah Rp2,5 triliun. Kami masih patok secara konservatif," ucap Theresia di cnnindonesia.

Direktur Eksekutif Indonesia Property Watch (IPW) Ali Tranghanda berpendapat permintaan properti kelas menengah dan menengah atas memang belum menggeliat karena terpengaruh isu politik, khususnya hasil pemilihan presiden (Pilpres) 2019.

"Di segmen itu bukan relatif untuk pembelian rumah pertama dan cenderung ke investor, kalau investor biasanya sensitif ke politik dan keamanan," papar Ali.

Menurutnya, tingkat permintaan hunian kelas menengah dan menengah ke atas akan bergantung pada keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sidang sengketa pilpres 2019 pada akhir bulan ini. Ali meramalkan pasar properti secara keseluruhan baru bergerak pada akhir 2019 atau awal tahun depan.

"Pengembang di segmen ini (kelas menengah dan menengah ke atas) dimungkinkan terjadi peningkatan lebih kurang semua menunggu iklim kondusif setelah Oktober," terang dia.

Informasi saja, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin sebagai presiden dan wakil presiden untuk periode selanjutnya. Mereka akan dilantik pada Oktober 2019 mendatang.

Adapun, Ali menilai tingkat permintaan properti dengan harga di bawah Rp500 juta lebih positif ketimbang kelas menengah ke atas sejak awal tahun ini. Ia mencatat peningkatan untuk segmen tersebut mencapai 78 persen dibandingkan dengan jelang berakhirnya semester I tahun lalu.

"Karena segmen ini (hunian di bawah Rp500 juta) relatif tidak terpengaruh isu politik," pungkas Ali. (*)