JAKARTA - Kebijakan pemerintah yang melarang aparatur sipil negara (ASN) untuk aktif di media sosial selama pemilu 2024 telah memicu kontroversi.

Sebagian pihak, termasuk Partai Keadilan Sejahtera (PKS), menyatakan kebijakan ini terlalu kaku dan merampas kebebasan pribadi ASN.

Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera, dalam sebuah wawancara pada Minggu (24/9/2023), mengkritik keras kebijakan tersebut.

Bagi Mardani, yang perlu diawasi adalah kepala daerah dan pejabat lain yang memiliki kekuasaan besar.

"Ada KASN, komite aparatur sipil negara yang menjaga profesionalitas dan integritas mereka. Jangan malah mereka (ASN) diawasi. Yang perlu diawasi kepala daerah dan para pejabat yang memiliki otoritas untuk menekan," kata Mardani dilansir detik.com, Senin (25/9/2023).

Mardani berpendapat, tindakan seperti menyukai postingan di media sosial seharusnya tidak dianggap masalah serius.

Aturan ini, yang melibatkan larangan pada aktivitas ASN di media sosial selama pemilu, tercantum dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) yang ditandatangani oleh lima pimpinan kementerian/lembaga, termasuk Kemendagri, Bawaslu, KemenPAN-RB, KASN, dan BKN.

SKB Nomor 2 Tahun 2022 tersebut mengatur tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan.

Kebijakan ini jelas memiliki tujuan untuk menjaga netralitas ASN dalam proses pemilu, tetapi pertanyaannya adalah apakah pendekatan yang diterapkan terlalu ketat ataukah ini adalah langkah yang perlu untuk mencegah campur tangan politik di media sosial?

Diskusi tentang batasan antara hak individu dan tanggung jawab publik ASN dalam era digital yang terhubung erat ini tampaknya akan terus berlanjut.(*)

BERITA LAINNYA
Hadiri Halalbihalal Pemcam Mandau, Ini Pesan Bupati Kasmarni Diberi Gelar Datuk Seri Lela Setia Junjungan Negeri, Ini Deretan Penghargaan Diraih Akmal Abbas Dr Afni Mendaftar Calon Bupati ke PKB Siak, Diantar Ulama dan Ratusan Simpatisan Rapat Dugaan Pencemaran Limbah, Komisi IV Usir Utusan PT Sumatera Kemasindo, Ini Penyebabnya LAM Berikan Gelar Adat ke Kajati Riau, Ini Alasannya		Dikomplen Masyarakat, Komisi IV DPRD Pekanbaru Tinjau Jalan Rusak dan Gorong-gorong Ambruk di Air Hitam Sempat Heboh Larangan Nobar, Ini Respon Pj Walikota Pekanbaru Termasuk Riau, BMKG Catat 11 Hotspot di Sumatera Sore Ini Bupati Ajak Masyarakat Nobar Timnas vs Uzbekistan di Lapangan Tugu Bengkalis Ketum YLPI Riau Lantik Komisaris dan Direktur PT Uira Usaha Investasa