BENGKALIS - Partai Demokrat tidak akan tinggal diam pasca ditinggalkan partai PKS dalam kontestasi pemilihan balon bupati dan wakil bupati Bengkalis pada Pilkada Bengkalis Desember mendatang. Sebagai partai yang menjunjung tinggi politik santun, Demokrat lebih memilih untuk tetap melakukan yang terbaik demi suksesnya proses demokrasi lima tahunan tesebut.
Hal itu terungkap saat konferensi pers yang digelar DPC Partai Demokrat Bengkalis, Rabu (15/7/2020). Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Ketua DPC Partai Demokrat Bengkalis Nur Azmi Hasyim, Wakil Ketua Nanang Harianto, Sekretaris Morris B Sihite dan jajaran pengurus DPC Partai Demokrat Bengkalis lainnya.
Mengawali pertemuan, Nur Azmi Hasyim menyampaikan latar belakang diadakannya konferensi pers. Hal ini dilakukan karena pasca penetapan balon bupati dan wakil bupati yang diusung PKS, banyak pihak yang menghubungi dirinya secara langsung maupun melalui postingan di media sosial terkait sikap partai Demokrat.
Karena seperti diketahui bersama, jauh-jauh hari partai Demokrat sudah mengeluarkan SK penunjukan Nur Azmi Hasyim sebagai balon wakil bupati mendampingi Khairul Umam sebagai balon bupati dari partai PKS. Namun, faktanya partai PKS menetapkan Abi Bahrun sebagai balon bupati dari partai PKS berpasangan dengan Herman sebagai balon wakil bupati.
Banyak pertanyaan yang muncul, sambung pria yang akrab disapa Emi tersebut, mulai dari kemanakah arah partai Demokrat setelah ini. Kemudian ada yang mengatakan partai Demokrat di-PHP-kan oleh PKS, dan partai Demokrat yang terlalu over karena berani mengeluarkan SK duluan.
“Tentu dalam hal ni perlu saya klarifikasi atau saya jelaskan biar pemberitaan ini tidak simpang siur, karena saya beranggapan dalam politik ini tentu kita punya tujuan yang baik. Saya yakin, kawan-kawan yang maju ikut Pilkada 2020 ini punya tujuan yang baik dan tentu kita berharap hasil dari pemilihan kepala daerah ini nantinya juga baik,” ujarnya.
Terkait kemana arah partai Demokrat, Emi mengatakan, sampai saat ini pihaknya masih terus menjalin komunikasi dengan siapa pun, baik partai yang sudah menetapkan pasangan seperti Kasmarni – Bagus Santoso, Abi Bahrun – Herman maupun Indra Gunawan – Samsu Dalimunthe, maupun partai-partai yang belum menetapkan pasangan. Pasca gagal berpasangan dengan PKS, sambung Emi, bukan berarti Demokrat akan diam saja. Sebaliknya, Demokrat akan tetap ambil bagian mewarnai proses pesta demokrasi lima tahunan tersebut.
“Bisa saja kita memberikan dukungan kepada pasangan Bu Kasmarni – Bagus Santoso, apalagi jumlah partai pendukung pasangan ini semakin bertambah. Atau ke pasangan Eet – Samda, dan lain-lain karena proses masih lama dan segala kemungkinan masih bisa terjadi. Dan apapun itu, keputusan tetap berada di DPD dan DPP (Partai Demokrat,red),” papar Emi seraya menyebutkan beberapa nama yang sebelumnya sudah mendaftar ke Demokrat sebagai balon Bupati Bengkalis.
Berikutnya, terkait dengan Demokrat yang terlalu cepat mengeluarkan SK penetapan, Emi mengatakan, sebenarnya proses dari awal hingga keluar SK sudah dimulai sejak Desember tahun lalu, dimana Ketua DPRD Bengkalis dari PKS, Khairul Umam meminta ia menjadi balon wabup mendampingi dirinya sebagai balon bupati dari PKS. Permintaan tersebut tidak langsung diiyakan, melainkan melalui berbagai proses dan tahapan. Setelah melalui berbagai pertimbangan, dan merasa yakin dan keputusan yang diambil, baru kemudian DPP melalui Bapilu mengeluarkan surat rekomendasi dirinya sebagai balon wakil bupati dari Demokrat.
Saat itu, sambung Emi, PKS mensyaratkan siapa yang lebih dulu menyerahkan SK penetapan balon wakil bupati mendampingi balon bupati dari PKS, maka pasangan tersebutlah yang akan dipilih. Saat rekomendasi dari Bapilu dikeluarkan tanggal 8 Juni, PKS meminta agar dikeluarkan SK dari DPP. Dua hari kemudian, pada tanggal 10 Juni, keluar SK DPP Demokrat dan langsung diserahkan ke PKS oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
“Anehnya, setelah SK dari DPP keluar, PKS malah mengusung calon Abi Bahrun – Herman (PKS dan PPP),” ujarnya.
Saat ditanya siapa yang lebih dulu menyerahkan SK ke PKS, Emi mengatakan dirinya pun bertanya-tanya. “Logikanya, kalau tanggal 9 sudah ada SK yang masuk ke PKS, mustahil DPP (Demokrat,red) mau mengeluarkan SK. Lagipula, pada tanggal tersebut (9 Juni,red) tidak ada pemberitaan adanya penyerahan SK (penetapan balon wabup dari PPP mendampingi PKS,red),” ujarnya.
Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda)
.jpg)
.jpg)
.jpeg)
