www.halloriau.com


BREAKING NEWS :
Imbau Pemudik Hati-hati, Dishub Riau Beberkan 48 Titik Rawan Kecelakaan
Otonomi
Pekanbaru | Dumai | Inhu | Kuansing | Inhil | Kampar | Pelalawan | Rohul | Bengkalis | Siak | Rohil | Meranti
 


BPI Nilai Pembelian Saham Mayoritas PT. Freeport untuk Strategi Politik Pencitraan Gagal di Mata Masyarakat
Jumat, 28 Desember 2018 - 16:52:16 WIB

JAKARTA - Direktur Eksekutif Bimata Politica Indonesia (BPI) Panji Nugraha mengatakan, ramai diperbicangkan publik soal pembelian saham 51% dari PT. Freeport yang dianggap sebagai prestasi dari petahana, dan sebagai alasan untuk memilih petahana pada Pilpres 2019, dapat dikatakan gagal. 

Pasalnya, hal tersebut justru menuai sentimen negatif publik karena dianggap jika memang negara ingin menunjukkan rasa nasionalisme, seharusnya dapat diambil alih seluruhnya pada massa kontrak karya habis di tahun 2021.

“Kesuksesan yang dianggap prestasi petahana justru menimbulkan pertanyaan publik dan tidak sedikit sentimen negatif para ekonom, dan aktivis. Karena pemerintah dianggap keliru jika dapat memainkan strategi meraih simpati atas penguasaan saham mayoritas PT. Freeport sebagai counter tuduhan antek asing pada masa kampanye saat ini,” tutur Panji dalam rilisnya.

Panji menambahkan, justru publik mengeluhkan kenapa pemerintah tidak bersabar hingga tahun 2021 dan kenapa harus mendekati Pilpres 2019 ? Wajar saja jika akhirnya publik bertanya-bertanya dikarenakan faktor politis dan kebijakan pemerintah dalam membeli saham PT. Freeport. 

Hal tersebut dapat tercermin dari beberapa faktor. Pertama, PT. Inalum menerbitkan global bond dan klausul yang diterima dari penjualan tersebut justru sangat beresiko tinggi dengan resiko jangka pendek  dan membuat BUMN PT. Inalum harus menanggung hutang yang besar dengan jangka waktu yang lama. Jika pemerintah bersabar tentu baik PT. Inalum maupun PT. Freeport dapat dikuasai tanpa harus membuat utang luar negeri baru.

Kedua, statement Menko Maritim yang saat ini diputar kembali oleh publik ketika di MKD DPR RI kasus 'papa minta saham', sebagai salah satu pertimbangan banyak orang mengkritik kebijakan tersebut, selain soal jika menunggu kontrak karya selesai PT. Freeport akan dikuasai sepenuhnya oleh Indonesia, dan jika terjadinya pembelian saham seolah hanya untuk menjaga hubungan baik dengan USA. 

Dari potongan statemen jelas sebagian publik yang bertanya  kedekatan momentum pembelian saham dengan waktu Pilpres 2019 terjawab dengan berbagai spekulasi. Karena dengan membeli sebagian besar saham mayoritas PT. Freeport artinya menyisakan saham lainnya selain saham 10% Pemda Papua. 

Dengan demikian sisa saham masih dimiliki oleh pemilik PT. Freeport yang dahulu hal tersebut menjelaskan kepemilikan PT. Freeport saat ini tidak dikusasi penuh oleh Pemerintah dan masih menyisakan kepemilikan asing.

Ketiga, seolah jual beli saham PT. Freeport mengingatkan kembali luka lama saat mencuatnya kasus “Papa Minta Saham”, yang dibongkar oleh Menteri ESDM Sudirman Said mengatakan ada yang mencatut nama Presiden Jokowi dalam percakapan tersebut, yang melibatkan eks Ketua DPR RI Setya Novanto, pengusaha dan para pejabat lainnya. Maka wajar kemudian publik mempertanyakan lagi dan meminta KPK menelusuri  pembelian saham PT. Freeport tersebut jangan sampai ada unsur kerugian negara untuk menjawab kekhawatiran dan spekulasi publik.

Keempat, soal temuan pelanggaran lingkungan PT. Freeport sebesar Rp185 triliun oleh BPK, yang hingga saat ini publik bertanya soal penyelesaiannya dan seharusnya peristiwa tersebut pula menjadi  pertimbangan sebelum membuat kebijakan membeli saham mayotitas PT. Freeport dengan  skema Government to Business (G2B). Pemerintah mempunyai posisi tawar yang lebih tinggi jika dapat melihat celah pelanggaran lingkungan sebagai salah satu pertimbangan negosiasi dengan PT. Freeport.

“Sebenarnya banyak permasalahan dari mulai soal smelter dan kasus kepegawaian yang perlu dijadikan landasan bertindak untuk mengambil alih PT. Freeport. Bukan hanya sebagai kebijakan semata yang dikritik melainkan publik juga kritis dan menganggap jika pembelian saham mayoritas PT. Freeport dijadikan sebagai isu politik untuk memperkuat alasan memilih Petahana di Pilpres 2019 justru blunder dan keliru serta gagal meraih simpati publik”, tutup Panji. (rilis)




   


Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda)


BERITA LAINNYA    
Kecelakaan sat mudik.(ilustrasi/int)Imbau Pemudik Hati-hati, Dishub Riau Beberkan 48 Titik Rawan Kecelakaan
Para profesional caster dan analis esports bersama Samsung Galaxy S24.(foto: istimewa)Profesional Caster dan Analis Esports Puji Galaxy S24 Series Sebagai HP Gaming Terbaik
Pelepasan service car untuk Bengkel siaga Suzuki dalam momen mudik lebaran 2024.(foto: istimewa)Dukung Mudik Lebaran 2024, Suzuki Siapkan 66 Bengkel Siaga di Sumatera Hingga Bali
Ilustrasi Pemko Pekanbaru menunggu persetujuan formasi PPPK 2024 (foto/int)Pemko Pekanbaru Masih Tunggu Persetujuan Formasi PPPK 2024 dari Pusat
Kapolda Riau, Irjen Iqbal kerahkan ribuan personel gabungan selama Ops KLK (foto/int)3.508 Personel Gabungan Dikerahkan Amankan Ops Ketupat Lancang Kuning 2024
  Pengurus KONI Rohil dan cabor saat berbagi takjil di Bagansiapiapi.(foto: afrizal/halloriau.com)KONI Rohil Berbagi Takjil dan Buka Puasa Bersama Cabor
(ki-ka): Direktur & CTO XL Axiata, I Gede Darmayusa dan Direktur Utama PT Alita Praya Mitra, Teguh Prasetya.(foto: istimewa)XL Axiata dan Alita Praya Mitra Resmikan Jaringan Backbone Fiber Optic Gorontalo-Palu
Plt Bupati Asmar saat membuka Gebyar AKS di Pustu Kecamatan Pulau Merbau.(foto: istimewa)Pemkab Meranti Berhasil Turunkan Stunting dan Miskin Ekstrem Jadi 1,00 Persen Tahun 2024
Pj Gubri, SF Hariyanto minta tidak ada lagi jalanan berlubang saat puncak mudik (foto/int)Pj Gubri Intruksikan Tambal Semua Lubang Jalan Sebelum Puncak Arus Mudik Lebaran
Pemprov Riau sudah siapkan dana untuk pencairan THR PNS dan PPPK (foto/ilustrasi)Pemprov Riau Siapkan Rp170 M untuk Bayar THR PNS dan PPPK
Komentar Anda :

 
Potret Lensa
Sepanjang Jalan Rajawali Rusak Parah
 
 
 
Eksekutif : Pemprov Riau Pekanbaru Dumai Inhu Kuansing Inhil Kampar Pelalawan Rohul Bengkalis Siak Rohil Meranti
Legislatif : DPRD Pekanbaru DPRD Dumai DPRD Inhu DPRD Kuansing DPRD Inhil DPRD Kampar DPRD Pelalawan DPRD Rohul
DPRD Bengkalis DPRD Siak DPRD Rohil DPRD Meranti
     
Management : Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik Wartawan | Visi dan Misi
    © 2010-2024 PT. METRO MEDIA CEMERLANG (MMC), All Rights Reserved