PEKANBARU - Gubernur Riau, Syamsuar menaruh perhatian khusus terhadap pengelolaan dana desa. Maka perlu pengawasan agar dapat dikelola dengan baik sesuai petunjuk.

Pemerintah pusat mencairkan anggaran itu melalui Dana Desa maupun yang diberikan kabupaten berupa Alokasi Dana Desa (ADD) serta Bantuan Keuangan Khusus (BKK) dari Pemerintah Provinsi Riau.

Dana tersebut diberikankepada masing-masing desa agar bermanfaat untuk kemajuan desa yang ada di Bumi Melayu Lancang Kuning. Itu disampaikan Gubri saat membuka workshop evaluasi pengelolaan keuangan dan pembangunan desa tahun 2023 tingkat regional pada pemerintah Provinsi Riau. Acara berlangsung di Aula Lantai III BPKP Perwakilan Provinsi Riau.

"Penggunaan dana desa ini diharapkan oleh pemerintah agar terjadi percepatan pembangunan desa, karena desa adalah unjung tombak yang menjadi perhatian," sebut Gubri, Jumat (11/8/2023) dikutip MCR.go.id.

ADD bersumber dari APBN diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Rekening Kas Umum Negara RKUN ke Rekening Kas Daerah (RKD) dan tercatatkan di RKUD.

Dana tersebut diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan publik di desa, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa.

ADD merupakan kewajiban Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mengalokasikan kedalam Anggaran Pendpatan Belanja Daerah (APBD) melalui dana perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk kemudian disalurkan ke Rekening Kas Desa (RKD).

Penggunaan ADD juga telah tertuang dalam peraturan Pemerintah Nomor 1 1 Tahun 2019 yang mengatur tentang Siltap dan Tunjangan Perbekel dan Perangkat Desa dibiayai dari sumber dana ADD.

Sedangkan BKK merupakan bantuan yang peruntukan dan pengelolaannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka percepatan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat.

BKK Pemerintah Riau berasal dari APBD provinsi yang telah dilampirkan pada Peraturan Gubernur Riau Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 38 Tahun 2019 Tentang Pedoman Bantuan Keuangan Khusus Dari Pemerintah Provinsi Riau Kepada Desa.

Oleh karenanya, orang nomor satu di Riau ini berpesan agar pembangunan desa dengan menggunakan anggaran yang telah disalurkan tersebut terus dikawal agar desa semakin maju.

"Kami berhadap dana desa yang dikucurkan pemerintah dapat dimaksimalkan sehingga dapat bermanfaat untuk kemajuan desa yang ada di Provinsi Riau," tutup Gubri. (*)

BERITA LAINNYA
KUR Bantu Martabak Bangka Limko Berkembang dan Tingkatkan Omzet 10 AI yang Paling Banyak Dicari 2024, Chat GPT di Posisi Puncak Indonesia Vs Uzbekistan: Garuda Muda Kalah 0-2, Gagal ke Final Nonton Piala Asia U-23 2024 Bareng Pj Wako Pekanbaru, Ribuan Masyarakat Padati Jalan Ahmad Yani Kembalikan Formulir Pendaftaran ke Demokrat, Ini Alasan Husni Thamrin Maju Pilkada Pelalawan 2024		Polsek Rangsang Amankan Pelaku Pencabulan terhadap Enam Orang Anak Dibawah Umur Sampah Berserakan di Jalan A Yani Pekanbaru Usai Nobar AFC U-23 2024 Kemenkumham Akan Berikan Sertifikasi untuk Pelaku Usaha taat HAM Balai Serindit Gedung Daerah Riau Bergelora Semangati Timnas Indonesia di Piala Asia U-23 Hadiri Halalbihalal Pemcam Mandau, Ini Pesan Bupati Kasmarni