BREAKING NEWS :
Tingkatkan Produktivitas dan Kinerja Bisnis, PTPN V Bangun Perkebunan dan Pabrik Sawit di Pelalawan
Otonomi
Pekanbaru | Dumai | Inhu | Kuansing | Inhil | Kampar | Pelalawan | Rohul | Bengkalis | Siak | Rohil | Meranti
 
+ INDEX BERITA

16:45 - Temui Wapres, Gubri Papark...
12:10 - Sekdaprov Riau Beri Pengha...
19:50 - Hingga Desember, Sekdaprov...
19:39 - Gubri Beberkan Potensi Per...
15:50 - Terkait Pengelolaan Barang...
15:01 - Gubri Tekankan Penyandang ...
08:18 - Gubernur Riau Ditunjuk Jad...
21:39 - Sempat Terkendala, Wagubri...
15:13 - Untuk Kenyamanan Jamaah, P...
18:00 - Pekan Depan, Tim Kementeri...
15:18 - Pemprov Riau Subsidi SMA/S...
14:45 - Terbuka ke Publik, Pemprov...
11:19 - Januari Kepala Dinas Akan ...
16:40 - Tolak Diwawancarai Wartawa...
16:11 - PAD dari Pemutihan Denda P...
15:11 - Gubri: Tumbuh Kembang IKM ...
13:33 - PMPTSP Riau sedang Perbaik...
13:03 - Masih Ada Dua Minggu Lagi,...
07:12 - Janji Izin Dipermudah, Gub...
16:43 - Wagubri​ Ingin Festival ...
 
Walau Belum Massif, Media Sosial Strategis Jadi Alat Kampanye dan Edukasi Pencegahan Korupsi
Kamis, 14/11/2019 - 14:30:51 WIB

PEKANBARU - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI menggelar Workshop Komunikasi Pencegahan Korupsi Melalui Media Sosial bagi Pemerintah Daerah se-Riau, Kamis (14/11/2019) di Balai Serindit.

Tim Direktorat Gratifikasi Deputi Pencegahan KPK, Juned Junaedi mengatakan saat ke Riau, yang dilihat pertama kalinya adalah media, khususnya di bidang Pemerintahan. Pada saat monitoring, katanya, media Riau khususnya media Diskominfo dan Humas lebih banyak mengekspos kegiatan yang dilakukan oleh kepala daerahnya.

"Jangan salah, kegiatan yang dilakukan oleh Kepala Dinas dan Kepala Badan atau OPD-OPD lain itu juga perlu diekspos. Supaya masyarakat juga bisa tahu apa saja kegiatan yang dilakukan oleh OPD-OPD," katanya.

"Tujuannya tentu untuk mentransparansi informasi, karena tindak pelaku korupsi ini tidak hanya dilakukan oleh kepala daerah, tetapi juga ada dilakukan oleh bawahan-bawahan kepala daerah," sebutnya.

Dijelaskannya, menurut dari data KPK dari tahun 2014 - 2019 ada 112 kepala daerah yang terjerat kasus korupsi. Kasus tersebut terdapat di 23 provinsi dari 34 provinsi yang ada di Indonesia.

"Pada Provinsi Riau ada 6 perkara, 3 perkara adalah kasus Gubernur dan 3 lagi kasus Bupati/Walikota se-Riau," tambahnya.

Dari KPK sendiri, ada 5 langkah untuk melakukan pencegahan korupsi, yakni kepatuhan LHKPN, kemudian pelaporan gratifikasi, penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelayanan masyarakat serta kordinasi dan supervisi pencegahan.

Di kesempatan yang sama, Pejabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Riau, Ahmad Syah Harrofie mengatakan upaya pencegahan korupsi menjadi agenda penting dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dalam membenahi struktur birokrasi di pemerintahan dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat.

Lanjut Ahmad, komitmen pencegahan korupsi ini dilakukan oleh berbagai elemen pemerintahan yang selaras dengan instruksi Presiden nomor 7 tahun 2015 tentang aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi

"Implementasi dari instruksi Prsiden ini bertujuan agar seluruh lembaga/instansi pemerintahan termasuk juga dalam dunia usaha untuk melakukan langkah-langkah pencegahan dan pemberantasan korupsi secara sistematis menurut bidang dan kewenangan masing-masing,"ujarnya.

Disebutkannya, kampanye anti korupsi dalam bentuk tulisan, gambar maupun video memang telah banyak dilakukan di media masa. Namun media sosial dirasakan belum banyak dimanfaatkan sebagai arena kampanye untuk menyampaikan pesan-pesan anti korupsi. Katanya, Media sosial justru sering digunakan untuk menyebarkan informasi hoax terhadap korupsi.


"Tanpa ada inisiatif dan pergerakan massif untuk mulai aktif di media sosial, rasanya dunia maya akan sunyi dan edukasi dari kampanye anti korupsi. Gambaran suram tersebut jangan sampai kita biarkan berlama-lama, maka dari itu, semua orang harus ikut peduli dalam kampanye anti korupsi,"terangnya.

Dijelaskannya, sebagai ruang kreatif baru, media sosial memiliki posisi strategis dalam melakukan pencegahan korupsi. Setidaknya pengaruh media sosial dapat dilihat dari kuantitas penggunannya. Banyak lembaga baik pemerintahan dan swasta mulai memanfaatkan media sosial sebagai alat penyebaran informasi.

"Media sosial juga memiliki fungsi sebagai pendidik, maka sangat efektif jika pemerintah daerah dan masyarakat luas menjadikan media sosial sebagai salah satu sarana penting untuk mengajari masyarakat dalam melakukan pencegahan korupsi,"tutupnya.

Penulis: Rivo Wijaya
Editor : Yusni Fatimah



Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda)

 
Berita Lainnya :
  • Tingkatkan Produktivitas dan Kinerja Bisnis, PTPN V Bangun Perkebunan dan Pabrik Sawit di Pelalawan
  • Sialang Jaya Ditetapka Jadi Desa Binaan, Bupati: Momentum Tingkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat
  • OPD Rohul Percepat Persiapkan Penyusunan Laporan Kegiatan
  • Optimal Selesaikan Pemeriksaan Inpektorat Riau 2019, Bupati Sukiman Terima Penghargaan
  • Siak Patenkan Beras Lokal Merek Kota Istana
  •  
    Komentar Anda :

     
    Eksekutif : Pemprov Riau Pekanbaru Dumai Inhu Kuansing Inhil Kampar Pelalawan Rohul Bengkalis Siak Rohil Meranti
    Legislatif : DPRD Pekanbaru DPRD Dumai DPRD Inhu DPRD Kuansing DPRD Inhil DPRD Kampar DPRD Pelalawan DPRD Rohul
    DPRD Bengkalis DPRD Siak DPRD Rohil DPRD Meranti
         
    Management : Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik Wartawan | Visi dan Misi
        © 2010-2019 PT. METRO MEDIA CEMERLANG (MMC), All Rights Reserved