BREAKING NEWS :
Dewan Kritisi Pemprov Riau yang Dinilai Tak Optimal dalam Peremajaan Sawit Rakyat
Otonomi
Pekanbaru | Dumai | Inhu | Kuansing | Inhil | Kampar | Pelalawan | Rohul | Bengkalis | Siak | Rohil | Meranti
 
+ INDEX BERITA

20:19 - Usai Bom Bunuh Diri Medan,...
15:39 - SK Penjabat Sekdaprov Riau...
18:02 - Gubri Berharap Pertemuan d...
12:26 - Pemprov Riau Bahas UU Kehu...
16:33 - Belum Ada Kepastian, Gubri...
12:33 - Terima Kedatangan Raja Mud...
17:09 - Prestasi Kontingen Riau pa...
10:25 - Pahlawan Tidak hanya yang ...
13:03 - Pemprov Riau Minta Bantuan...
12:18 - Pj Sekda Beberkan Langkah ...
08:55 - DPM-PTSP Riau Terima Pengh...
13:22 - Kota Pekanbaru Peringkat S...
13:07 - Bentuk UPG, Wagubri: Konse...
12:33 - Gubri Sebut Target Bantuan...
15:51 - Gubri Beberkan Langkah-lan...
18:55 - Wakil Rakyat Tolak Rencana...
17:02 - Gubri Ingin Wujudkan Kota ...
13:44 - GAWAT! Riau Peringkat 11 K...
07:02 - Pagi Ini, Wamenlu Malaysia...
15:27 - Naik 8,5 Persen, UMP Riau ...
 
Riau Tercatat Sebagai Daerah Rawan Korupsi, Wagubri Sebut Iri dengan Jawa Tengah
Rabu, 02/10/2019 - 18:08:07 WIB

PEKANBARU - Melalui Survei Penilaian Integritas (SPI), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memetakan Pemerintah Provinsi Riau sebagai daerah yang termasuk dalam kategori rawan korupsi di Indonesia.

Dimana Pemerintah Provinsi Riau tercatat memiliki indeks pada posisi rendah. Sedangkan untuk kategori indeks tertinggi  tercatat dipegang pemerintah Jawa Tengah. Hal ini sesuai dengan Survei Penilaian Integritas (SPI).

Tujuan survei ini adalah untuk mengidentifikasi area yang rentan korupsi serta sekaligus menjadi indikator keberhasilan dalam pencegahan korupsi.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Gubernur Riau (Wagubri) Edy Natar Nasution mengatakan sangat iri dengan capaian integritas yang diperoleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

"Harusnya kita dapat mencontoh Jawa Tengah. Karena Jawa Tengah mampu menjadi indeks tertinggi dari hasil survei penilaian Integritas (SPI) dan kenapa Riau tidak mampu," sebut Wagubri Edy Natar Nasution kepada wartawan, Rabu (2/10/2019).

Untuk kedepan agar Pemerintah Provinsi Riau tidak lagi dicap sebagai provinsi yang rawan korupsi, maka seluruh Pemerintah Riau harus menerapkan, menjalankan dan bekerja sesuai prosedur dan tertib dengan peraturan yang ada. "Itu kunci utama sebetulnya," ujar Edy.

Edy juga menjelaskan pelanggaran yang selama ini terjadi itu sebetulnya karena aturan tidak dijalankan dan tidak tegas. Bila  peraturan dijalankan pasti tingkat korupsi ini tidak banyak terjadi.

"Pihak kami mempersilahkan KPK untuk selalu memdampingi dan memantau para Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov Riau dalam menjalankan kinerjanya di pemerintahan," sebut Edy.

Hal ini demi untuk mewujudkan Pemerintah Riau yang baik, dapat mengemban tanggung jawab dengan sungguh-sungguh yang tanpa korupsi.

Penulis : Rivo Wijaya
Editor : Fauzia


Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda)

 
Berita Lainnya :
  • Dewan Kritisi Pemprov Riau yang Dinilai Tak Optimal dalam Peremajaan Sawit Rakyat
  • Sekda Riau: KDRT Perusak Sendi-sendi Utama Ketahanan Keluarga
  • Kapolri Ancam Copot Jajaran Kepolisian yang Halangi Pemda Membangun
  • ‎Pertama di Riau, 21 ASN Rohul Ikut Ujian Sertifikasi Kompetensi
  • Seorang Penyusup Masuk ke Pesawat dan Kunci Diri di Toilet, Keberangkatan Ditunda
  •  
    Komentar Anda :

     
    Eksekutif : Pemprov Riau Pekanbaru Dumai Inhu Kuansing Inhil Kampar Pelalawan Rohul Bengkalis Siak Rohil Meranti
    Legislatif : DPRD Pekanbaru DPRD Dumai DPRD Inhu DPRD Kuansing DPRD Inhil DPRD Kampar DPRD Pelalawan DPRD Rohul
    DPRD Bengkalis DPRD Siak DPRD Rohil DPRD Meranti
         
    Management : Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik Wartawan | Visi dan Misi
        © 2010-2019 PT. METRO MEDIA CEMERLANG (MMC), All Rights Reserved