BREAKING NEWS :
Dugaan Korupsi Retribusi Kempang, Kejari Geledah dan Segel Kantor Dishub Kepulauan Meranti
Otonomi
Pekanbaru | Dumai | Inhu | Kuansing | Inhil | Kampar | Pelalawan | Rohul | Bengkalis | Siak | Rohil | Meranti
 
+ INDEX BERITA

13:24 - Akhir Juli, Riau Kembali G...
11:43 - Hingga Juli, Realisasi APB...
13:17 - Cacat Administrasi, Gubri ...
15:01 - Gubri Berharap Dana APBN B...
14:46 - Irup HUT Bhayangkara ke-73...
20:47 - DAK Fisik Riau Rp 1,7 Tril...
08:04 - Jangan Sampai Bencana Asap...
19:40 - Dapat Gelar Datuk Seri Set...
13:31 - Masuki Musim Kemarau, Pemp...
12:36 - Dua ASN Pemprov Riau Terli...
12:26 - Tindak Tegas Peredaran Nar...
15:08 - Harganas ke-26, Gubernur R...
17:33 - DPRD Riau Minta Perjalanan...
18:09 - Pemprov Riau Tak Bisa Bant...
16:27 - Gubri Dampingi Presiden di...
10:30 - Jadi Utusan Delegasi RI, G...
09:54 - Belum Ada Tanda-tanda Muta...
05:54 - Pemprov Riau Usulkan Kuota...
13:40 - Pangkas Harga Tiket Pesawa...
08:47 - Pemprov Riau Siapkan Sanks...
 
Pemprov Riau Tak Bisa Bantu PSPS Pekanbaru karena Sudah Jadi PT
Senin, 24/06/2019 - 18:09:11 WIB
Suporter PSPS Pekanbaru demo Kantor Gubernur Riau.
Suporter PSPS Pekanbaru demo Kantor Gubernur Riau.
TERKAIT:
 
  • Pemprov Riau Tak Bisa Bantu PSPS Pekanbaru karena Sudah Jadi PT
  •  

    PEKANBARU - Masalah krisis keuangan manajemen yang terjadi di tubuh PSPS Pekanbaru, ibarat mengurai benang kusut. Ini disebabkan pada tahap penyelesaiannya terjadi miskomunikasi antara suporter PSPS dengan Pemerintah Daerah Provinsi Riau.

    Kesepakatan bersama, kedua belah pihak telah menyetujui mencari solusinya bersama-sama, yakni menggandeng beberapa perusahaan besar di Riau untuk menutup masalah keuangan demi kelangsungan hidup PSPS Pekanbaru.

    "Yang terjadi saat ini, kesepakatan awal Pemerintah Daerah hanya sebatas menjembatani antara perusahaan yang ingin membantu krisis manajemen PSPS Pekanbaru," ungkap Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Provinsi Riau Doni Aprialdi, Senin (24/6/2019) kepada halloriau.com usai rapat bersama perwakilan suporter PSPS Pekanbaru.

    Sementara itu, keikutsertaan Pemerintah Provinsi Riau untuk lebih jauh, menurut Doni tidak mungkin terjadi. Sebab yang terjadi saat ini manajemen PSPS Pekanbaru sudah jadi perusahaan (PT).

    "Dalam aturan mainnya, Pemprov Riau tidak bisa langsung ikut nimbrung dalam keadaan seperti ini. Karena PSPS Pekanbaru itu sudah PT," sebut Doni.

    Doni menjelaskan, tidak bisanya Pemprov Riau ikut campur dalam menyelesaikan masalah ini sudah ada tertuang peraturan dalam Permen Mendagri No 39 Tahun 2012. Selain itu aturan lainnya juga ada di dalam Undang-Undang No 3 Tahun 2005.

    "Meski demikian, dalam kesepakanan tadi d idalam gedung Gubernur Riau antara pihak suporter Curvanord dengan kami (Pemprov) Riau, akan selalu memberikan semangat kepada PSPS," tambah Doni.

    Lebih lanjut, Doni menyebut suporter PSPS Pekanbaru dan manajemen ke depannya akan menjadwalkan pertemuan kembali untuk mencari solusi dengan mengajukan proposal yang dibuat mereka kepada beberapa perusahaan di Riau.

    "Mengenai hal itu, (bantuan ke perusahaan,red) kami akan tindaklanjuti. Tapi ingat, tak satu pun pihak yang bisa memaksa yang disampaikan Pak Gubernur dan Wagub tadi. Jangan posisi mereka (Syamsuar dan Edy) jadi salah oleh keinginan seperti ini," tandas Doni.

    Sebelumnya, ratusan massa pendukung PSPS Pekanbaru menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Gubernur Riau, siang tadi. Mereka menuntut janji manis Syamsuar dan Edy yang akan membantu menjembatani enam perusahaan yang ada di Riau untuk mengatasi krisis manajemen PSPS Pekanbaru.


    Penulis : Helmi
    Editor : Fauzia



    Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
    Silakan SMS ke 0813 7176 0777
    via EMAIL: redaksi@halloriau.com
    (mohon dilampirkan data diri Anda)

     
    Berita Lainnya :
  • Dugaan Korupsi Retribusi Kempang, Kejari Geledah dan Segel Kantor Dishub Kepulauan Meranti
  • XL Axiata Terus Perluas Jaringan Data di Kalimantan
  • Satreskrim Polres Inhil Berhasil Bekuk Pria Penghina Bupati Wardan
  • KPU Pekanbaru Pernah Beri Sanksi Ketua KPPS Kelurahan Pesisir Soal Kode Etik
  • Minta Maaf, Mahyuddin Minta Pengurus Cabut Nama Wartawan yang Diduga Dicatut FWKLA Pekanbaru
  •  
    Komentar Anda :

     
    Eksekutif : Pemprov RiauPekanbaru Dumai Inhu Kuansing Inhil Kampar Pelalawan Rohul Bengkalis Siak Rohil Meranti
    Legislatif : DPRD Pekanbaru DPRD Dumai DPRD Inhu DPRD Kuansing DPRD Inhil DPRD Kampar DPRD Pelalawan DPRD Rohul
    DPRD Bengkalis DPRD Siak DPRD Rohil DPRD Meranti
         
    Management : Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik Wartawan | Visi dan Misi
        © 2010-2019 PT. METRO MEDIA CEMERLANG (MMC), All Rights Reserved