PEKANBARU - Sebanyak 197 unit dari 582 unit Mobil Dinas (Mobdin) yang dikandangkan sebelum lebaran Idul Fitri sudah diambil pejabat terkait, terhitung kemarin sampai hari ini.
Namun bagi pejabat yang memiliki mobdin lebih dari satu, hanya satu unit yang dibenarkan keluar. Hal ini sesuai arahan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau, dalam rangka pendataan aset.
"Sudah ada 197 unit diambil. Tapi ada pejabat menggunakan mobdinnya lebih dari satu, kita tahan. Sesuai arahan kita hanya keluarkan satu unit masing-masing pejabat," kata Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah BPKAD Provinsi Riau, Muhammad Arifin, Rabu (12/6/2019).
Namun siapa pejabat dimaksud, menggunakan mobdin lebih dari satu unit, tidak dijelaskan. Namun, mobdin itu nantinya akan kembali didata dan tata penggunaannya sesuai peruntukan dan fungsinya.
"Yang jelas, kepala dinas yang menggunakan mobil lebih dari satu sudah kita tahan," ujarnya di mediacenterriau.
Adapun sisa 385 unit dari mobdin belum diambil pejabat pasca pengkandangan Idul Fitri lalu itu, masih dikandangkan di belakang kediaman dinas Gubernur Riau, jalan Diponegoro.
Namun, sesuai arahan dari Gubernur dan Wakil Gubernur Riau, setiap pejabat wajib memperlihatkan bukti pembayaran pajak. Bagi yang pajak mobdinnya masih menunggak, diminta melakukan pembayaran pajak terlebih dahulu.
Dari 197 unit yang sudah diambil pejabat tersebut terdiri dari eselon I sebanyak 2 unit, eselon II ada 30 unit, eselon III sebanyak 161 unit, dan operasional 4 unit. Sedangkan 385 unit Mobdin yang dikandangkan, sebut Arifin, yakni mobil eselon I ada 1 unit, eselon II ada 20 unit, eselon III sebanyak 89 unit, dan operasional 275 unit. (*)
Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda) |
Komentar Anda :
.jpg)
