PEKANBARU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau tetap memperjuangkan honorer untuk dapat berkontribusi dalam tugas pemerintahan. Hal ini juga membantah adanya isu yang berkembang tentang rencana merumahkan tenaga honorer.

Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, Ahmad Hijazi menegaskan, tidak ada rencana merumahkan tenaga honorer. Sehingga tidak perlu menjadi permasalahan dalam menjalankan tugas pemerintahan.

"Belum kita belum ada wacana. Sampai saat ini tidak ada wacana merumahkan tenaga honorer. Ya kalau saya bilang tidak ada, ya tidak ada, jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan," paparnya.     

Sementara soal Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja (P3K) masih dalam kajian. Secara umum pihaknya mendukung kebijakan Pemerintah Pusat tersebut.

"Itukan kebijakan pusat, saya belum baca detail kebijakan itu. Tunggu, saya pelajari dulu bagaimana implementasinya. Nantinya baru dapat diketahui potensi dalam menerapkan kebijakan tersebut," ujar Mantan Sekretaris Bappeda Riau itu, dikutip mediacenterriau. (*)