PELALAWAN - Lahan seluas 3.393 hektar yang berlokasi di Kelurahan Langgam untuk persiapan pembangunan kawasan industri Tekhnopolitan kini tengah diurus status perubahan pemanfaatannya dari Status Areal Peruntukan Lain (APL) menjadi Hak Pengelolaan Hutan (HPL).

Pengurusan lahan seluas 3 ribu hektar lebih oleh Dishutbun Kabupaten Pelalawan ini diajukan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) memang diberi kuasa oleh Bupati Pelalawan dalam proses pengurusannya supaya cepat beralih fungsi dari APL menjadi HPL, sehingga proses pemanfaatannya untuk kawasan tekhnopolitan bisa berjalan sesuai dengan rencana.

"Saat ini kita dari Dishutbun diberi kuasa oleh Bupati untuk mengurus lahan Teknopolitan dari status APL menjadi HPL ke Badan Pertahanan Negara (BPN)," terang Kadishutbun Ir. Hambali Sudjatma, M.Hut pada media ini, kemarin.

Menurutnya, dalam proses pengurusan HPL tersebut ada beberapa tingkatan yang harus dilalui. Diantaranya, proses pertama adalah di tingkat BPN daerah Pelalawan, setelah proses tersebut dilanjutkan ke Kantor Wilayah (Kanwil) Provinsi Riau dan terakhir ditingkat BPN Republik Indonesia di Jakarta.

"Alhamdulillah, prosesnya saat ini sudah berjalan di BPN daerah sepertinya berjalan mulus," katanya.

Secara rinci Hambali menjelaskan, bahwa status HPL untuk lahan Teknopolitan adalah status akhir dari segala dan bentuk perizinan.

Tidak itu, saja HPL sudah clear dan memiliki sertifikat yang dikeluarkan BPN dapat dipastikan bisa diagunkan ke sejumlah Bank untuk penambahan modal.

"Kata kasarnya begitulah, jika sudah HPL bisalah di agunkan ke Bank, bila mana ingin menambah modal. Intinya, begini Pemda sudah mutlak memiliki lahan ini seutuhnya," jelas Hambali.

Ditambahkannya, status HPL yang sedang tahap pengurusan ke BPN itu hampir sama dengan Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB) yang dimiliki oleh perusahaan.

Penulis: Andy Indrayanto
Editor : Yusni Fatimah