Pelalawan
Pemkab Pelalawan | DPRD Pelawan
 
 
+ INDEX BERITA

17:53 - Mantap, Siswa MTs Al-Musli...
12:09 - Peserta Tanoto Scholar Gat...
17:17 - Bupati : Gara-gara Sering ...
10:49 - Jembatan Timbang Tak Berfu...
09:31 - DBD Kembali Jangkiti Warga...
17:49 - Bupati dan Wabup Pelalawan...
17:22 - Harris Sebut Penyelesaian ...
10:10 - LAZIS RAPP Salurkan Bantua...
17:39 - Program Pendidikan Gratis ...
16:48 - BKD Masih Tunggu Formasi C...
11:32 - Upacara HUT ke-69 RI di PT...
18:35 - Cinta Tanah Air, Warga Dih...
18:17 - APBD-P Pelalawan Capai Rp2...
18:08 - Pelalawan segera Gelar Raz...
16:28 - Flying Squad RAPP dan WWF ...
18:57 - Daftar Tunggu PLN Pelalawa...
10:21 - Duh, Kebakaran Lahan Hebat...
19:31 - RAPP Berikan 182 Paket Per...
17:25 - Besok, Siswa di Pelalawan ...
08:46 - Usai Lebaran, ISPA Dominas...
 
Pemkab Pelalawan Pastikan Penundaan CPNS Tahun Ini
Kamis, 26/09/2013 - 18:23:00 WIB

PELALAWAN-Tahun ini, Kabupaten Pelalawan benar-benar dipastikan akan menunda penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) setelah Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pelalawan beserta sejumlah anggota legislatif mendatangi Kementerian Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB). 

Kedatangan Kepala BKD dan para wakil rakyat itu adalah untuk meminta dispensasi agar dilakukan pembatasan dalam CPNS tahun ini dengan hanya menerima pelamar yang memiliki KTP Riau saja, seperti pernah dilakukan sebelumnya.

Hal ini diungkapkan oleh Kepala BKD Pelalawan, Andi Yuliandri S.Kom, Kamis (26/9/2013), terkait mundurnya Pemkab Pelalawan dalam penerimaan CPNS yang semula dijadwalkan akan dibuka Jumat besok (27/9/2013). 

Menurutnya, dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 98 Tahun 2000 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil dalam pasal 3 disebutkan bahwa setiap Warga Negara Republik Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi Pegawai Negeri Sipil setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah ini.

"Nah, point itu agak sedikit bertentangan dengan keinginan kita yang menginginkan agar panitia seleksi dapat melakukan pembatasan dengan hanya menerima pelamar yang memiliki KTP Provinsi Riau saja, seperti tahun 2010 lalu. Karena hal itu, kita lalu meminta dispensasi seperti itu pada Kemenpan," terangnya.

Andi mengatakan bahwa atas usulan itu kemudian Provinsi Riau menggelar pertemuan pada Senin lalu (23/9/2013) yang dihadiri Sekda Provinsi, Kepala BKD Provinsi serta Sekda dan Kepala BKD Kabupaten yang tahun ini mendapatkan formasi penerimaan CPNS. Tapi sebelumnya, Pemprov Riau telah mengirimkan surat secara resmi pada Menpan RB guna menanyakan persoalan dispensasi bagi para pelamar ini.

"Pada rakor di hari Senin itu (23/9/2013), Kemenpan RB tetap berpatokan pada PP 98 tahun 2000 bahwa para pelamar untuk CPNS ini adalah semua warganegara Indonesia tanpa terkecuali, jadi tidak hanya yang memiliki KTP Riau saja. Dan konsep balasan Kemenpan RB atas surat Pemrov itu telah disiapkan dengan bunyi yang sama dengan PP dimaksud, yang terjemahannya bahwa tidak ada dispensasi apapun," ungkapnya.

Di samping itu, kata Andi, jika tak dibatasi dengan hanya menggunakan KTP Riau saja maka para pelamar dari Provinsi dan kota-kota lain akan banyak yang menumpuk di sini disamping sisi anggaran yang secara otomatis akan membengkak. Sementara saat ini, APBD-P sendiri sudah disahkan sehingga kalau terjadi pembengkakan dalam jumlah pelamar jika tak dibatasi maka alokasi dana mana yang harus diambil.

"Dengan kondisi yang seperti ini, memang beberapa daerah tetap dengan pendiriannya yakni akan membuka seleksi CPNS dengan menggunakan KTP Provinsi Riau, bahkan ada daerah yang malah mewajibkan penggunaan Kartu Pencaker setempat saja. Sementara kita sendiri setelah membaca situasi dan kondisi seperti ini, memutuskan untuk memilih menunda guna menghindari konsekuensi hukum yang mungkin timbul atas pembatasan persyaratan penerimaan itu," jelasnya.

Disinggung lebih jauh soal arti dari konsekuensi itu sendiri sehingga Pemkab Pelalawan melalui BKD Pelalawan memutuskan untuk menunda penerimaan CPNS itu, Andi mengatakan bahwa pihaknya tak menginginkan jika penerimaan CPNS tetap dibuka dengan para pelamar dibatasi hanya menggunakan KTP Provinsi Riau saja sementara Kemenpan RB tetap mengacu pada PP 98 tahun 2000, maka dikhawatirkan akan timbul konsekuensi hukum di kemudian hari.

"Maksudnya begini, jika itu tetap dipaksakan dengan menggunakan KTP Riau saja, misalnya, kemudian para pelamar itu telah menjadi CPNS dengan kuota yang kita miliki 184, anggaran sudah banyak kita keluarkan. Lalu tiba-tiba ada konsekuensi hukum karena secara gamblang kita melanggar keinginan Kemenpan RB yang mengacu ke PP 98 tahun 2000 soal para pelamar yang bebas dari Provinsi dan daerah mana saja asalkan memenuhi syarat, apa jadinya para CPNS yang baru itu. Persoalan krusial seperti ini yang kita hindari, sehingga kita memutuskan untuk menunda penerimaan CPNS tahun ini," bebernya. 

Ditanya soal batas penundaan itu sendiri sampai kapan, Andi tak memberikan jawab secara pasti. Tapi yang jelas, penundaan yang dilakukan oleh Pemkab Pelalawan dalam penerimaan CPNS kali ini telah dilayangkan ke Kemenpan RB setelah ditandatangani oleh Bupati Pelalawan.

"Kita tak tahu pasti, tapi akan diupayakan secepat mungkin," katanya.

Terpisah, salah satu pelamar CPNS dari Kabupaten Pelalawan, Hengky (25), mengakui bingung atas penundaan penerimaan CPNS yang dilakukan Pemkab Pelalawan ini. Pasalnya, penundaan justru dilakukan di detik-detik saat pembukaan CPNS akan digelar. Apalagi jauh-jauh hari dirinya juga suda
Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777 atau 0813 6503 1931 atau
via EMAIL: redaksi@halloriau.com atau
bisa invite PIN halloriau.com: 2B2591DA
(mohon dilampirkan data diri Anda)

 
Berita Lainnya :
  • Polisi Kampar Ditipu Rekan Sendiri Rp31 Juta
  • 30 Ribu Pendukung Prabowo-Hatta di Bundaran HI Tuntut Hal Ini
  • Saat Para Ibu Fashion Show ke Sekolah Anaknya
  • Satelit Modis Deteksi 5 Titik Panas di Riau
  • Siap-Siap..Polri Terapkan KTA Elektronik
  •  
    Komentar Anda :

     
    Eksekutif : Pekanbaru Dumai Inhu Kuansing Inhil Kampar Pelalawan Rohul Bengkalis Siak Rohil Meranti
    Legislatif : DPRD Pekanbaru DPRD Dumai DPRD Inhu DPRD Kuansing DPRD Inhil DPRD Kampar DPRD Pelalawan DPRD Rohul
    DPRD Bengkalis DPRD Siak DPRD Rohil DPRD Meranti
    Other : Iklan Baris Flag Counter
    Management : Redaksi Disclaimer Pedoman
        © 2010-2014 PT. METRO MEDIA CEMERLANG (MMC), All Rights Reserved