Pelalawan
Pemkab Pelalawan | DPRD Pelawan
 
 
+ INDEX BERITA

17:19 - INGAT!! ASN Pelalawan Dila...
17:16 - Bupati Pelalawan Harapkan ...
16:29 - Hari Ini, Bupati Harris Bu...
08:56 - Gara-gara Perbaikan Jalint...
18:15 - Juni, Disdik Pelalawan Bak...
12:31 - Pemkab Pelalawan Diminta T...
18:29 - Masuki Bulan Suci Ramadan,...
10:22 - Wujudkan Masyarakat Sehat ...
08:54 - Satpol PP Pelalawan: Selur...
06:45 - Kebhinekaan Tercermin Dala...
16:24 - IKDD PT RAPP Taja Kegiatan...
18:43 - Tingkatkan Perekonomian, ...
15:55 - Agar Jadi Contoh, Pelalawa...
06:42 - Diskominfo Pelalawan Ikuti...
17:03 - Ketua PKK: Anak-anak Pelal...
17:47 - Curangi Pemakaian Listrik,...
16:56 - Metro Riau dan Halloriau.c...
08:55 - 9-23 Mei, Polres Pelalawan...
11:44 - Lazis IMRA PT RAPP Kembali...
16:22 - 8.000 Blanko Tiba di Pelal...
 
Tahun Ini, Pelalawan Terima 1.307 CPNS
Rabu, 15/05/2013 - 12:34:53 WIB
Ilustrasi
Ilustrasi
TERKAIT:

PELALAWAN - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pelalawan akan membuka penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun ini. BKD Pelalawan telah mengajukan penambahan pegawai sebanyak 1.307 CPNS ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).

"Pasca berakhirnya moratorium PNS, Desember tahun lalu, maka tahun 2013 ini, Pemkab Pelalawan akan membuka kembali penerimaan CPNS," terang Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pelalawan, Andi Yuliandri S Kom, Selasa (14/5/2013).

Andi mengatakan, bahwa untuk penerimaan CPNS di tahun 2013 ini maka pihaknya telah mengajukan formasi sebanyak 1.307 ke Kemenpan RB. Formasi yang diajukan tersebut hanya bisa dilakukan setelah ada peta jabatan serta rencana kebutuhan pegawai untuk lima tahun yang didukung Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK).

"Atas dasar Anjab dan ABK itulah kita mengajukan jumlah formasi itu. Dari jumlah tersebut, rinciannya adalah untuk tenaga kependidikan sebanyak 896, formasi teknis sebanyak 348 dan untuk tenaga kesehatan hanya 63. Jadi totalnya 1.307 formasi," katanya.

Pasca moratorium PNS dihentikan akhir tahun lalu, sambungnya, maka Kemenpan RB memerintahkan setiap BKD provinsi, kabupaten/kota untuk membuat Anjab dan ABK di tiap masing-masing Satuan Kerja Pelaksana Daerah (SKPD). Dengan adanya Anjab dan ABK, maka akan diperoleh hasil yang dibutuhkan oleh masing-masingg SKPD terkait jumlah pegawai. (Andy Indrayanto)


Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777 atau 0852 7897 5248
via EMAIL: redaksi@halloriau.com atau
bisa invite PIN halloriau.com: 2B2591DA
(mohon dilampirkan data diri Anda)

 
Berita Lainnya :
  • "Nongkrong" di Warung Kopi, Gubri Asik Bercengkrama dengan Warga Kampar
  • Siap-siap!!! Satpol PP Bakal Razia Pendatang Baru Tanpa Identitas
  • Terjadi 27 Kasus Laka Lantas, 12 Orang Tewas
  • Idul Fitri, Inflasi Riau Normal
  • Arus Balik di Pelabuhan Sungai Duku Belum Alami Lonjakan Penumpang
  •  
    Komentar Anda :

     
    Eksekutif : Pemprov RiauPekanbaru Dumai Inhu Kuansing Inhil Kampar Pelalawan Rohul Bengkalis Siak Rohil Meranti
    Legislatif : DPRD Pekanbaru DPRD Dumai DPRD Inhu DPRD Kuansing DPRD Inhil DPRD Kampar DPRD Pelalawan DPRD Rohul
    DPRD Bengkalis DPRD Siak DPRD Rohil DPRD Meranti
         
    Management : Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik Wartawan | Visi dan Misi
        © 2010-2016 PT. METRO MEDIA CEMERLANG (MMC), All Rights Reserved