Pelalawan
Pemkab Pelalawan | DPRD Pelawan
 
 
+ INDEX BERITA

16:36 - Tes Urine, 1.428 ASN Pemka...
16:23 - Tim Asistensi dan Supervis...
14:41 - Banjir di Desa Lubuk Kemba...
14:57 - Peringati Hari Anti Korups...
12:57 - Sungai Nilo Meluap Sebabka...
07:09 - Bupati Pelalawan Ultimatum...
13:12 - 14 Desember Ujian CAT Panw...
20:43 - Ketinggian Air Sungai Pela...
18:08 - Hari Pertama Pendaftaran P...
18:09 - Kades Lalang Kabung Optimi...
19:05 - Enam Balita Dirawat Akibat...
11:19 - Ratusan Personel Polres Pe...
05:51 - Pentas Seni dan Budaya Jag...
21:37 - Lakukan Pemeliharaan Gardu...
20:18 - Perlu Kaderisasi Sebagai A...
16:52 - MPA dan Crew Leader Tingka...
17:59 - Mudahkan Pekerja, BPJS Ket...
11:58 - Bupati Harris dan Forkompi...
20:56 - LMG Pelalawan Gelar Kirab ...
12:43 - Tahun 2020, UMK Pelalawan ...
 
Dokumen Evajab Kabupaten Pelalawan Diserahkan ke Kemenpan RB
Kamis, 22/08/2019 - 12:30:55 WIB
  Penyerahan Dokumen Evaluasi Jabatan Anjab ABK yang sudah divalidasi oleh Sekda Kabupaten Pelalawan T.Mukhlis ke Asdep V Bidang Kesejahteraan SDM Aparatur Kemenpan RB RI di Kemenpan RB RI Jakarta.
Penyerahan Dokumen Evaluasi Jabatan Anjab ABK yang sudah divalidasi oleh Sekda Kabupaten Pelalawan T.Mukhlis ke Asdep V Bidang Kesejahteraan SDM Aparatur Kemenpan RB RI di Kemenpan RB RI Jakarta.
TERKAIT:
 
  • Dokumen Evajab Kabupaten Pelalawan Diserahkan ke Kemenpan RB
  •  

    PELALAWAN - Setelah melakukan rangkaian proses penyusunan Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja (Anjab ABK), Rabu (21/8/2019) di Ruang Sriwijaya Lt. 2 Gedung Kemenpan RB RI, dokumen Evajab Kabupaten Pelalawan telah dinyatakan valid dengan dilakukan pemarafan dokumen oleh Sekda Kabupaten Pelalawan, Tengku Mukhlis.

    Dokumen Evajab diserahkan secara resmi kepada Asdep V Bidang Kesejahteraan SDM Aparatur Kemenpan, Karmaji, untuk selanjutnya akan ditandatangani oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI.

    Dalam kesempatan itu, Asdep V Kemenpan RB RI menyampaikan bahwa penyelesaian dan implementasi Anjab ABK dari Dokumen Evaluasi Jabatan tersebut harus sudah dapat diterapkan paling lambat 1 tahun setelah Dokumen Evajab diterima dan menjadi dasar dalam perhitungan Tunjangan Kinerja Pegawai atau biasa disebut juga dengan istilah TPP nantinya.

    Sekda Pelalawan, T. Mukhlis selaku Penanggung Jawab Tim Anjab ABK Kabupaten Pelalawan menginginkan juga hal demikian dapat diselesaikan dan diterapkan secepatnya agar proses pembayaran TPP yang diberikan kepada Pegawai Kabupaten Pelalawan sudah sesuai dengan ketentuan dan mempunyai dasar yang jelas, yang mana selama ini Korsubgah KPK juga terus mendorong untuk diselesaikannya Evajab yang dimaksud.

    “Alhamdulillah Evaluasi Jabatan Anjab ABK Kabupaten Pelalawan sudah disahkan, yang nantinya tidak hanya untuk keperluan perhitungan TPP Pegawai saja tetapi juga untuk bahan acuan perencanaan, perekrutan PNS, mutasi dan sebagainya terkait SDM Aparatur Kab. Pelalawan dan ini akan kita implementasikan secepatnya,” terang Sekda T. Mukhlis.

    Dihubungi secara terpisah, Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Pelalawan Syafrizal melalui Kasubbag Kelembagaan dan Tatalaksana, Ferry Admiral selaku Bagian yang menjadi leading sector dan koordinator penyusunan Anjab ABK tersebut,   mengatakan akan menindaklanjuti apa yang disampaikan oleh Sekda Pelalawan agar penyelesaian hingga implementasi yang dimaksud dapat terealisasi sesuai target.

    “Kita menunggu SK Menteri PAB RB RI turun setelah validasi oleh Pak Sekda tadi siang untuk selanjutnya dibuatkan SK Bupati. Sembari itu secara paralel kita mempersiapkan hal- hal yang terkait agar target waktu yang ditetapkan dapat terpenuhi serta juga akan memberikan informasi dan penjelasan lebih lanjut kepada Tim Kabupaten dan OPD-OPD,” jelas Ferry.

    Seperti diketahui bahwa saat ini Kemenpan RB RI tengah menggesa semua pemerintahan daerah baik Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota se Indonesia untuk dapat melaksanakan amanat penyelesaian Evaluasi Jabatan sebagaimana Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan agar dasar perhitungan terkait manajemen SDM Aparatur sudah sesuai dengan ketentuan baku secara nasional.

    Di sisi lain Komisi Pencegahan Korupsi melalui Koordinator Sub Pencegahan Deputi Pencegahan dengan Rencana Aksi di masing-masing regional wilayahnya juga meminta semua pemerintah daerah harus menuntaskan Evaluasi Jabatan, dan dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten Pelalawan di antaranya telah menyelesaikan dan melewati proses validasi evaluasi yang dimaksud sebagaimana yang diharapkan.

    Penulis : Andy Indrayanto
    Editor : Yusni Fatimah



    Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
    Silakan SMS ke 0813 7176 0777
    via EMAIL: redaksi@halloriau.com
    (mohon dilampirkan data diri Anda)

     
    Berita Lainnya :
  • Begini Kronologis Personel Ditlantas Polda Riau Cegat Intel Polri Palsu
  • Pemkab Inhu terus Promosikan dan Jaga Kelestarian Destinasi Wisata Alam
  • Dunia Games Gelar Dunia Games League 2020 Liga eSport Terbesar di Indonesia Berhadiah Rp 1,6 Miliar
  • Jamu Tim Hang Tuah SMKN 1 Pekanbaru, Gubri Bangga Prestasi dan Skill Mereka
  • Perbasi Rohil Siap Adakan Kejurkab II Antar Sekolah Se-Rohil
  •  
    Komentar Anda :

     
    Eksekutif : Pemprov Riau Pekanbaru Dumai Inhu Kuansing Inhil Kampar Pelalawan Rohul Bengkalis Siak Rohil Meranti
    Legislatif : DPRD Pekanbaru DPRD Dumai DPRD Inhu DPRD Kuansing DPRD Inhil DPRD Kampar DPRD Pelalawan DPRD Rohul
    DPRD Bengkalis DPRD Siak DPRD Rohil DPRD Meranti
         
    Management : Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik Wartawan | Visi dan Misi
        © 2010-2019 PT. METRO MEDIA CEMERLANG (MMC), All Rights Reserved